3 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden AS Donald Trump baru saja meneken perintah eksekutif baru yang mewajibkan satu regulasi AI nasional sebagai standar. Langkah ini sekaligus melemahkan aturan AI yang sudah diberlakukan atau sedang disusun oleh negara-negara bagian.
Selain itu, langkah terpusat ini juga menandai pembatasan kekuasaan negara bagian dalam menetapkan aturan, lebih spesifik terkait pengembangan AI.
Di sisi lain, perintah eksekutif Trump juga menegaskan keberpihakannya terhadap para raksasa teknologi yang mengembangkan AI dan selama ini mengeluhkan birokrasi ruwet yang berbeda-beda di tiap negara bagian.
"Kami ingin memiliki satu sumber persetujuan pusat," kata Trump kepada wartawan, didampingi oleh para penasihat utamanya, termasuk Menteri Keuangan Scott Bessent, dikutip dari Reuters, Jumat (12/12/2025).
Trump beralasan 50 rezim peraturan yang berbeda menghambat pertumbuhan industri yang baru berkembang ini.
"Untuk menang, perusahaan-perusahaan AI berbasis AS harus bebas berinovasi tanpa halangan regulasi," kata Trump.
Ancaman Pemangkasan Anggaran untuk Negara Bagian
Perintah terbaru Trump akan memberi pemerintah pusat alat untuk menolak peraturan negara bagian yang paling "memberatkan," kata penasihat AI Gedung Putih, David Sacks. Ia menambahkan, pemerintah tidak akan menentang peraturan yang mengatur AI yang berkaitan dengan keselamatan anak, tambahnya.
Perintah tersebut mengarahkan Menteri Perdagangan untuk mengevaluasi undang-undang negara bagian untuk mengetahui apakah ada konflik dengan prioritas AI Trump. Lebih lanjut, perintah itu juga bisa memblokir negara bagian yang berkonflik agar tidak dapat mengakses dana 'Akses dan Penyebaran Kesetaraan Pita Lebar' senilai US$42 miliar.
Perwakilan Demokrat Don Beyer mengatakan perintah tersebut akan membungkam reformasi keselamatan yang disahkan oleh negara bagian dan menciptakan lingkungan tanpa hukum seperti Wild West bagi perusahaan AI yang membahayakan warga AS.
Ia memperingatkan bahwa perintah tersebut akan mengurangi kemungkinan tindakan kongres dan kemungkinan melanggar Amandemen ke-10, yang menyatakan bahwa setiap kekuasaan yang tidak secara khusus diberikan kepada pemerintah federal adalah milik negara bagian atau rakyat.
Perintah Trump menyerukan agar pemerintahannya bekerja sama dengan Kongres untuk menyusun standar nasional yang melarang undang-undang negara bagian yang bertentangan dengan kebijakan federal, melindungi anak-anak, mencegah sensor, menghormati hak cipta, dan melindungi masyarakat.
Sampai standar tersebut diberlakukan, perintah tersebut menyerukan tindakan untuk memeriksa undang-undang yang paling memberatkan dan berlebihan yang muncul dari negara bagian yang mengancam untuk menghambat inovasi.
Aturan AI di Negara Bagian
Pemain besar di industri AI termasuk OpenAI, Alphabet, Meta Platforms, dan firma modal ventura Andreessen Horowitz sebelumnya telah menggembar-gemborkan pentingan aturan AI pemerintah federal, bukan dari negara bagian.
Kendati demikian, para pemimpin negara bagian dari Republik dan Demokrat mengatakan mereka membutuhkan kekuasaan untuk menetapkan panduan terkait AI, terlebih ketika Kongres belum juga meloloskan aturan terkait industri teknologi.
Bulan lalu, negara bagian New York menjadi yang pertama memberlakukan undang-undang yang mewajibkan peritel online menggunakan "penetapan harga pengawasan" untuk mengungkapkan penggunaan algoritma dan data pribadi pelanggan mereka.
California dan para pembuat undang-undang di Washington sedang mempertimbangkan larangan terhadap metode tersebut, yang juga dikenal sebagai "penetapan harga personalisasi."
Gubernur Florida Ron DeSantis, seorang Republikan, telah mengusulkan rancangan undang-undang hak-hak AI yang mencakup privasi data, kontrol orang tua, dan perlindungan konsumen.
Gubernur California Gavin Newsom, yang negara bagiannya merupakan rumah bagi beberapa perusahaan AI besar, menandatangani rancangan undang-undang tahun ini yang mewajibkan pengembang AI besar menjelaskan rencana mitigasi potensi risiko bencana.
Negara bagian lain telah mengesahkan undang-undang yang melarang citra seksual non-konsensual yang dihasilkan AI dan deepfake politik yang tidak sah.
(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]
