2 hours ago
4
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terus meningkatkan tekanan terhadap Federal Reserve (The Fed) dengan ancaman dakwaan pidana terhadap Ketua The Fed Jerome Powell. Ancaman ini dikaitkan dengan pernyataan Powell di hadapan Kongres mengenai pembengkakan biaya proyek renovasi gedung kantor pusat The Fed di Washington senilai US$2,5 miliar atau sekitar Rp40 triliun.
Powell menilai langkah tersebut bukan semata soal proyek renovasi, melainkan upaya pemerintah untuk menekan bank sentral agar memangkas suku bunga secara agresif sesuai keinginan Presiden Trump.
"Pada hari Jumat, Departemen Kehakiman mengirimkan surat panggilan dewan juri kepada Federal Reserve, mengancam dakwaan pidana terkait kesaksian saya di hadapan Komite Perbankan Senat Juni lalu," ujar Powell dalam pernyataannya, dikutip Reuters, Selasa (13/1/2026).
"Saya sangat menghormati supremasi hukum dan akuntabilitas dalam demokrasi kita. Tidak seorang pun, tentu saja bukan ketua Federal Reserve, yang berada di atas hukum," lanjutnya.
Namun Powell menegaskan, langkah tersebut harus dilihat dalam konteks tekanan berkelanjutan pemerintah terhadap The Fed.
"Ancaman baru ini bukan tentang kesaksian saya atau renovasi gedung Federal Reserve. Itu hanyalah dalih. Ancaman tuntutan pidana adalah konsekuensi dari penetapan suku bunga berdasarkan penilaian terbaik kami, bukan mengikuti preferensi Presiden," tegas Powell.
Tekanan terhadap Powell memicu reaksi keras dari internal Partai Republik. Senator Thom Tillis, anggota Komite Perbankan Senat, menilai ancaman dakwaan ini mempertanyakan independensi dan kredibilitas Departemen Kehakiman AS.
"Ancaman ini menimbulkan pertanyaan serius soal independensi dan kredibilitas Departemen Kehakiman," kata Tillis.
Ia bahkan menyatakan akan menolak setiap calon Trump untuk posisi di The Fed, termasuk pengganti Powell sebagai ketua, "sampai masalah hukum ini sepenuhnya diselesaikan."
Langkah pemerintah ini muncul di tengah upaya Trump untuk mendorong penurunan suku bunga sejak kembali menjabat pada Januari, dengan alasan untuk meningkatkan keterjangkauan dan mendorong ekonomi setelah periode inflasi tinggi.
Padahal, independensi bank sentral secara luas dipandang sebagai pilar penting kebijakan ekonomi guna melindungi keputusan moneter dari kepentingan politik jangka pendek.
Sementara itu, juru bicara Departemen Kehakiman menolak mengomentari kasus ini, namun menegaskan bahwa Jaksa Agung telah menginstruksikan jaksa federal untuk memprioritaskan penyelidikan terkait dugaan penyalahgunaan uang pajak.
(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]
