TPP Calon Ketum KONI Sumut Harus Bebas Intervensi

MEDAN (Waspada): Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) Calon Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumatera Utara harus bebas dari intervensi. Hal itu ditegaskan praktisi dan tokoh olahraga Karate Sumatera Utara, Zulkarnaen Purba (foto).

Menurut Zulkarnaen Purba, finis 4 besar pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI tahun 2024 merupakan catatan manis bagi Sumut sebagai tuan rumah. Sebanyak 79 medali emas, 59 perak dan 116 perunggu berhasil diraih meski dengan dukungan anggaran Rp90 miliar.

Namun euforia tersebut tidak bisa berlangsung lama. Sumut harus segera melakukan persiapan untuk menatap PON XXII tahun 2028 yang akan dilaksanakan di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Setidaknya, Sumut harus mempertahankan capaian saat menjadi tuan rumah PON XXI.

Sejumlah cabor diketahui telah melaksanakan seleksi daerah dan menunggu arahan dari KONI maupun pemerintah daerah sebagai pemilik anggaran. Dilanjutkan dengan pemusatan latihan daerah (Pelatda) dan melakukan ujicoba-ujicoba baik nasional hingga internasional.

Tentunya pembinaan modern tersebut membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah, dalam hal ini KONI Sumut sebagai pembina cabang olahraga berprestasi. Untuk itu, Zulkarnaen Purba meminta seluruh Pengurus Provinsi Cabang Olahraga berperan aktif mengawal telaksanaan Musyawarah Provinsi KONI Sumut yang direncanakan April 2025. Dengan demikian, Musprov tersebut menghasilkan ketua umum dan kepengurusan yang murni mengabdi untuk pembinaan prestasi olahraga.

“Setiap empat tahun, fenomena ini selalu terjadi. Semua orang mengaku akan memberikan yang terbaik untuk kemajuan prestasi olahraga Sumatera Utara. Rupanya ada kecap nomor dua? Semua pasti mengaku nomor satu,” ucap Zulkarnaen Purba, Rabu (19/3).

Menurut mantan Kepala Pelatih Nasional dan Kabid Binpres PB Forki 2 periode ini, figur Ketua Umum KONI Sumut memegang peranan penting untuk peningkatan prestasi olahraga. Dengan anggaran terbatas dari Pemprovsu, ia harus berani menetapkan cabor prioritas.

Indikatornya tentu saja prestasi yang diraih dan masuk tidaknya cabor tersebut pada olimpic sport, Asian Games Sport dan SEA Games Sport sebagai target minimal. Sebab, pada PON XXII tahun 2028, hanya 42 cabor yang dipertandingkan.

“Dengan penetapan cabor prioritas tadi, sistem pembinaan olahraga modern dapat dimaksimalkan. Yaitu, anggaran mengikuti program, bukan sebaliknya,” tambah pemilik sertifikat Pelatih Utama tersebut.

Karena itu, Zulkarnaen menekankan pentingnya independensi tim penjaringan dan penyaringan calon ketua umum KONI Sumut. Tim ini harus bebas dari intervensi dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Ia pun meminta semua pihak menahan diri dan menyerahkan pemilihan Ketua Umum KONI Sumut ini kepada proses yang semestinya. Sebab, lanjutnya, PON tidak lagi sebagai pertarungan prestasi semata, juga pertaruhan prestise atau martabat dan harga diri daerah. “Apabila TPP tidak berani independen, lebih baik mundur,” tegasnya.

Dalam kesempatan ini, Zulkarnaen Purba juga mengingatkan Pemprovsu memiliki beban tanggungjawab yang harus segera diselesaikan, yaitu penghargaan atau apresiasi terhadap atlet peraih medali pada PON XXI.

Mengingat belum ada kepastian dari Pemprovsu mengenai waktu penyerahan apresiasi tersebut. “Mereka para atlet ini adalah pejuang daerah yang mengorbankan waktu, keringat dan darah untuk menjaga nama baik Sumatera Utara. Jangan sampai mereka menganggap pengorbanan yang telah diberikan kurang dihargai,” pungkasnya. (m18)

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.