3 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Pada awal 1970-an, ada seorang pejabat yang punya kebiasaan memanggil para menteri ke kantornya. Ia menggelar rapat, melakukan koordinasi pemerintahan atas nama presiden, bahkan menegur pejabat lain jika dianggap melakukan kesalahan. Ini semua membuat dirinya tak disukai.
Sosok pejabat tersebut adalah Soemitro. Waktu itu, Soemitro adalah satu dari sedikit orang yang sangat dipercaya Presiden Soeharto (1968-1998). Saking dipercaya, dia menyandang pangkat jenderal penuh atau bintang empat sangat cepat dan dianggap memecahkan rekor.
"Tahun 1970, pangkat saya naik menjadi Jenderal penuh, empat bintang. Itu pada usia saya 43 tahun. Mungkin kejadian ini mencatat, bahwa saya terhitung Jenderal penuh yang termuda waktu itu dalam Angkatan Darat," ungkap Soemitro dalam biografinya Soemitro: Dari Panglima Mulawarman sampai Pangkopkamtib (1994).
Setelah itu, dia dipercaya menjabat Pangkopkamtib (Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban). Tugasnya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban nasional.
Posisi inilah yang membuat kewenangan Soemitro menjadi sangat luas dan strategis. Pengaruhnya bahkan tidak hanya menyentuh sektor keamanan, tetapi juga pemerintahan. Jusuf Wanandi dalam memoar Menyibak Tabir Orde Baru (2015) mengungkap, Soemitro pernah memanggil Menteri Kehakiman untuk membahas Rancangan Undang-Undang Perkawinan.
Ia juga pernah memanggil tim ekonomi di bawah Widjojo Nitisastro. Bahkan, Soemitro disebut menegur dan memarahi pejabat atau menteri lain jika dianggap melakukan kesalahan. Kebiasaan tersebut membuat Soemitro terlihat seolah-olah menjalankan roda pemerintahan sehari-hari.
"Pada awal tahun 1970-an, dia bersikap bagaikan orang kepercayaan Soeharto untuk menjalankan roda pemerintahan dan sering memanggil menteri-menteri ke kantornya," ungkap Jusuf Wanandi.
Jusuf bahkan menilai tindakan Soemitro sudah menyerupai peran seorang kepala pemerintahan.
"Jelas, Soemitro mencoba memainkan peran sebagai perdana menteri yang sebenarnya adalah tugas Presiden Soeharto sendiri sebagai pimpinan eksekutif," tulis Jusuf.
Di sisi lain, Soemitro mengklaim tindakannya sudah diketahui Soeharto atau telah terlebih dahulu ditanyakan kepada presiden. Namun, tidak ada konfirmasi dari presiden apakah selalu menyetujui tindakan sang jenderal.
Besarnya pengaruh Soemitro kemudian tak disukai hingga berujung pecahnya keributan dengan dengan tokoh kuat lain di sekitar Soeharto, yakni Mayor Jenderal Ali Moertopo, Asisten Pribadi Presiden sekaligus pengendali Operasi Khusus (Opsus).
Ali menduga Soemitro ingin menyaingi Soeharto. Saat itu juga beredar dokumen yang disebut mengungkap keinginan Soemitro menjadi presiden. Sebaliknya, Soemitro juga menaruh curiga terhadap Ali dan memperingatkannya agar tidak membangun kekuatan untuk menjatuhkan Soeharto.
Konflik keduanya akhirnya membuat Soeharto turun tangan. Pada akhir 1973, Soeharto mempertemukan Soemitro dan Ali Moertopo. Dalam forum tersebut, Ali mempertanyakan berbagai langkah Soemitro, termasuk tindakannya yang dianggap mengambil sebagian kekuasaan presiden.
"Pak Ali mengulang pertanyaan yang dia sampaikan kepada Soeharto sebelumnya: [...] Dan apa niat Soemitro dengan mengambil alih sebagian kekuasaan presiden, sebagai seorang perdana menteri [...]" tutur Jusuf Wanandi dalam Menyibak Tabir Orde Baru (2015).
Soemitro membantah tuduhan tersebut. Ia menegaskan dirinya hanya menjalankan tugas dari presiden. Menurut David Jenkins dalam Soeharto & Barisan Jenderal Orba: Rezim Militer Indonesia 1975- 1983 (2010), ini terjadi karena Soemitro dianggap oleh presiden bisa kerjasama dengan baik.
Namun, perselisihan itu kemudian memasuki babak akhir setelah kerusuhan Malari pecah pada 15 Januari 1974. Sebagai Pangkopkamtib, Soemitro berada di posisi sulit karena bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban.
Menurut Ken Conboy dalam Intel: Inside Indonesia's Intelligence Service (2008), kerusuhan tersebut membuat citra Soeharto tercoreng dan Soemitro dianggap bertanggung jawab. Ia kemudian mengundurkan diri pada 6 Maret 1974.
"Pada tanggal 6 Maret 1974, saya mengajukan permohonan tertulis kepada Presiden Soeharto untuk mengundurkan diri dari jabatan saya," kenang Soemitro.
Ia mengklaim pengunduran diri tersebut berlangsung tanpa tekanan.
"Orang cerita, saya waktu itu adalah orang yang paling kuat. Mana bisa ada yang menekan saya," ungkap Soemitro.
Setelahnya, Soemitro yang beberapa tahun sebelumnya begitu kuat hingga bisa memanggil para menteri ke kantornya, akhirnya harus meninggalkan panggung kekuasaan. Dia benar-benar meninggalkan publik dan politik sampai wafat pada 1998.
(mfa/mfa)
