5 hours ago
6
Jakarta, CNBC Indonesia - Peta kekuatan geopolitik di Asia Tenggara mengalami pergeseran drastis tahun ini. Mayoritas tipis responden di seluruh kawasan Asia Tenggara kini lebih memilih untuk berpihak pada China dibandingkan Amerika Serikat (AS) jika dipaksa memilih di antara kedua kekuatan besar tersebut.
Mengutip laporan tahunan State of Southeast Asia 2026 yang dirilis pada Selasa (7/4/2026), sebanyak 52% responden memilih China, sementara 48% lainnya memilih AS. Survei ini memberikan pertanyaan mengenai pilihan paksa hipotetis di antara dua rival strategis tersebut kepada para responden di kawasan.
Temuan terbaru ini menempatkan Beijing kembali di posisi terdepan setelah sebelumnya sempat tertinggal dari Washington pada periode 2020 hingga 2023, serta pada tahun 2025 yang saat itu hanya meraih 47.7%. Beijing tercatat hanya pernah memimpin singkat pada tahun 2024 dengan angka 50.5% sejak pertanyaan ini pertama kali diajukan pada edisi 2020.
"Hasil ini menggarisbawahi betapa keseimbangan sentimen regional tetap terjaga sangat tipis, dengan margin yang relatif kecil memisahkan kedua negara adidaya tersebut dalam beberapa edisi survei berturut-turut," tulis laporan tersebut.
Laporan yang kini memasuki tahun kedelapan itu disusun oleh ISEAS-Yusof Ishak Institute di Singapura untuk memeriksa persepsi regional terhadap masalah strategis dan pengaruh kekuatan besar. Pihak institut menambahkan bahwa margin regional yang relatif sempit (52-48) mencerminkan lanskap strategis yang sangat terbagi, bukannya sebuah pergeseran yang menentukan menuju satu kutub saja.
Survei tahun ini dilakukan antara 5 Januari hingga 20 Februari dengan total 2.008 responden dari 11 negara anggota ASEAN, termasuk Timor Leste yang baru bergabung pada Oktober 2025. Responden mencakup peneliti, perwakilan media, organisasi nonpemerintah (LSM), pejabat pemerintah, sektor swasta, hingga anggota masyarakat sipil.
Dukungan Regional Tidak Merata
Dengan gabungan populasi sekitar 680 juta jiwa dan kekuatan ekonomi yang terus tumbuh, Asia Tenggara menjadi semakin krusial bagi kepentingan Amerika maupun China. Namun, di balik hasil utama tersebut, respons terhadap pertanyaan pilihan paksa ini sangat bervariasi di seluruh Asia Tenggara, yang mencerminkan perbedaan perspektif nasional.
Dukungan untuk memihak China terpantau sangat kuat di Indonesia (80.1%), diikuti oleh Malaysia (68%), Singapura (66.3%), Timor Leste (58.2%), Thailand (55%), dan Brunei (53.5%). Sebaliknya, dukungan untuk AS tetap kokoh di Filipina (76.8%), serta Myanmar (61.4%), Kamboja (61%), dan Vietnam (59.2%), sementara Laos mencatatkan pembagian suara yang hampir merata.
"Negara-negara dengan interdependensi ekonomi yang dalam dengan China tampak lebih condong ke arah Beijing, sedangkan mitra keamanan tradisional AS, terutama Filipina, tetap selaras dengan Washington," tulis laporan tersebut.
Laporan itu juga menyebutkan bahwa hasil ini menunjukkan bahwa meskipun responden terus menyukai netralitas pada prinsipnya, kenyataan struktural dan ekonomi dapat membentuk preferensi keberpihakan jika dipaksa untuk memilih. Di saat yang sama, ekspektasi terhadap perbaikan hubungan dengan China mulai mendapat tempat di seluruh ASEAN.
Saat ditanya bagaimana mereka melihat evolusi hubungan negara mereka dengan China dalam tiga tahun ke depan, mayoritas responden sebesar 55.6% percaya bahwa hubungan tersebut akan membaik atau meningkat secara signifikan. Hal ini menandakan pandangan yang umumnya optimistis terhadap lintasan bilateral dengan Beijing, meskipun ada ketegangan strategis yang terus berlanjut di beberapa bagian kawasan.
Laporan tersebut menambahkan bahwa hasil survei menunjukkan China terus dipandang sebagai mitra yang sangat diperlukan, di mana pengaruhnya diharapkan tetap konstruktif atau setidaknya dapat dikelola. Keyakinan ini terpantau sangat kuat di Timor Leste, Laos, Indonesia, Brunei, Malaysia, dan Kamboja.
Namun, data juga mengungkapkan adanya perbedaan yang jelas di dalam ASEAN, di mana Filipina menjadi pengecualian yang mencolok. Sebanyak 55% responden di Filipina memperkirakan hubungan akan memburuk atau sangat memburuk di tengah gesekan yang terus berlangsung di Laut China Selatan.
Faktor-faktor tertentu tetap berpotensi mengikis persepsi positif terhadap ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut. Campur tangan China dalam urusan dalam negeri negara anggota ASEAN muncul sebagai kekhawatiran utama di kawasan (30.3%), diikuti oleh taktik intimidasi Beijing di Laut China Selatan dan Mekong (28%), serta pemaksaan ekonomi melalui perdagangan dan pariwisata (22.1%).
"Pentingnya isu campur tangan domestik menunjukkan bahwa kecemasan semakin bersifat internal daripada murni geopolitik," ungkap laporan itu.
Responden di Myanmar, Indonesia, Laos, Thailand, dan Singapura mencatatkan kekhawatiran yang sangat tinggi terhadap operasi pengaruh, termasuk melalui media sosial dan penjangkauan terhadap komunitas etnis Tionghoa. Pihak ISEAS-Yusof Ishak Institute menilai hal ini menunjukkan tingginya sensitivitas seputar kedaulatan, otonomi politik, dan integritas informasi di era penetrasi digital saat ini.
Hubungan ASEAN-AS
Mengenai hubungan dengan AS di bawah potensi masa jabatan kedua Donald Trump, temuan survei mengungkapkan pandangan yang lebih berhati-hati dan tidak pasti di seluruh ASEAN. Di tingkat regional, 37.7% responden percaya hubungan akan tetap sama, yang menjadi pandangan dominan dalam laporan tersebut.
Secara kumulatif, 32.8% mengharapkan perbaikan, sementara 29.5% memperkirakan penurunan kualitas hubungan. Sebagai perbandingan, survei tahun lalu menemukan bahwa 39.8% responden mengharapkan hubungan tetap tidak berubah, 46% memperkirakan perbaikan, dan 14.2% mengantisipasi pemburukan.
"Dibandingkan tahun lalu, optimisme tampaknya telah melunak, dengan lebih sedikit responden yang mengantisipasi perbaikan yang jelas dan lebih banyak yang mengambil sikap menunggu dan melihat," tulis laporan 2026 tersebut.
Persepsi tentang apa yang bisa mengikis kesan positif terhadap AS sangat didominasi oleh kekhawatiran ekonomi. Penggunaan sanksi, tarif, dan tindakan perdagangan lainnya oleh Washington untuk menghukum negara lain menjadi kekhawatiran dominan (43.4%), jauh melampaui kekhawatiran atas aktivitas militer, campur tangan domestik, serta dukungan untuk Israel atau Taiwan.
Laporan tersebut menyatakan bahwa hal ini menandai pergeseran nyata menuju kecemasan geoekonomi sebagai sumber utama kegelisahan terkait peran Washington di kawasan. Terkait cara AS meningkatkan hubungan dengan negara anggota ASEAN, ekspektasi regional menunjuk dengan jelas pada pendekatan yang berbasis aturan dan konstruktif secara ekonomi.
"Di tingkat regional, respons teratas (38.5%) adalah bahwa Washington harus menghormati hukum internasional dan institusinya serta tidak merusak sistem global," tulis laporan tersebut.
Hal ini diikuti oleh keinginan agar AS mengejar perdagangan bebas dan kemitraan strategis daripada tarif hukuman (24.9%), serta menghormati kedaulatan nasional dan otonomi kebijakan luar negeri (19.6%).
Masalah Kepercayaan dan Netralitas ASEAN
Untuk pertama kalinya sejak survei dilakukan pada 2019, lebih dari sepertiga responden ASEAN memercayai China untuk melakukan hal yang benar demi kepentingan masyarakat global yang lebih luas. Sebanyak 39.8% menyatakan keyakinan bahwa China akan berkontribusi pada perdamaian, keamanan, kemakmuran, dan tata kelola global, dibandingkan 35.2% yang memiliki sedikit atau tidak ada keyakinan sama sekali.
Pangsa kepercayaan tersebut berada di bawah 20% antara tahun 2019 dan 2021, sebelum naik menjadi 26.8% pada 2022 dan meningkat terus sejak saat itu. Tingkat kepercayaan yang tinggi terlihat di Laos, Brunei, Kamboja, Myanmar, Thailand, dan Timor Leste, sementara rasa tidak percaya lebih besar daripada kepercayaan di Filipina, Vietnam, Indonesia, Singapura, dan Malaysia.
Di antara mereka yang memercayai China, 47.8% responden percaya negara tersebut memiliki sumber daya ekonomi yang luas dan tekad politik yang kuat untuk memberikan kepemimpinan global. Proporsi yang signifikan sebesar 22.4% juga memandang China sebagai pemangku kepentingan yang bertanggung jawab yang menghormati dan menjunjung tinggi hukum internasional.
Bagi mereka yang tidak memercayai Beijing, 43.8% percaya bahwa kekuatan ekonomi dan militernya dapat digunakan untuk mengancam kepentingan dan kedaulatan negara mereka. Sementara 23.6% percaya China terlalu sibuk dengan urusan internalnya sehingga tidak dapat fokus secara memadai pada masalah global.
Sementara itu untuk AS, rata-rata tingkat kepercayaan di antara responden ASEAN tetap relatif stabil, meskipun sedikit menurun menjadi 44% dari 47.2% tahun lalu. Kepercayaan pada AS mengungguli ketidakpercayaan di sebagian besar negara ASEAN, kecuali di Singapura, Indonesia, dan Malaysia.
Sumber daya ekonomi yang luas dan kemauan politik Washington untuk menjalankan kepemimpinan global menjadi faktor utama (32.5%) bagi responden yang memandangnya secara positif, meskipun angka ini menandai penurunan sekitar 6 poin persentase dari tahun lalu. Kekuatan militer AS sebagai aset bagi perdamaian dan keamanan global berada di urutan kedua (31.4%), diikuti oleh persepsi AS sebagai pemangku kepentingan yang bertanggung jawab (20.9%).
Di sisi lain, lebih dari sepertiga responden (35%) yang tidak memercayai AS berpikir bahwa kekuatan ekonomi dan militer Washington dapat digunakan untuk mengancam kepentingan dan kedaulatan negara mereka. Laporan itu menyebutkan bahwa persepsi tersebut mungkin juga dipengaruhi oleh perilaku intervensionis Washington di wilayah lain, termasuk tekanan politiknya yang meningkat di Amerika Latin dan Timur Tengah.
Perlu dicatat bahwa survei ini dilakukan sebelum terjadinya perang AS-Israel terhadap Iran, meskipun dilakukan setelah penyitaan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh AS.
Meskipun persaingan kekuatan besar semakin membayangi, responden survei sangat menolak gagasan bahwa netralitas tidak lagi layak. Mayoritas jelas sebesar 55.2% percaya bahwa ASEAN harus meningkatkan ketahanan dan persatuannya untuk menangkis tekanan dari dua kekuatan besar tersebut.
"Sikap ini sangat kuat di Thailand, Filipina, Vietnam, dan Indonesia," tulis laporan itu.
Selain itu, laporan tersebut menyatakan bahwa sebanyak 24.1% responden lainnya percaya ASEAN harus mempertahankan posisinya untuk tidak memihak China maupun AS, yang menegaskan bahwa otonomi strategis tetap menjadi insting inti di kawasan ini.
(tps/luc)
[Gambas:Video CNBC]
