1 hour ago
2
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Konon cinta dapat dikenali bukan dari kata-kata, melainkan dari pengorbanan yang rela diberikan. Dalam urusan kenegaraan, cinta memiliki ukuran yang serupa. Ia tampak dari siapa yang dimudahkan, dimaafkan, dan diminta memahami keadaan. Tahun 2026, Negara Republik menulis dua surat cinta.
Surat Pertama dan Kedua : Untuk Anak
Surat pertama dikirim kepada anak pertama berjiwa patriot yang paling merah putih. Bahasanya hangat, penuh penghargaan, dan nyaris romantis. Anak pertama seperti layaknya mahakarya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026, mirip selembar kartu berlukiskan jeruji dan kata bebas pada sebuah permainan papan.
Teman anak pertama orang kaya, mau meminjamkan uang dengan imbal hasil yang kecil. Republik terharu, dan bersedia memberi perlindungan dari gugatan perdata, pajak, dan pidana.
Surat kedua ditujukan kepada anak kedua, masih merintis mencari rezeki, modal mikro, berharap tumbuh kecil hingga menengah. Nada dalam surat lebih mirip nasib generasi sandwich. Imbauan dari orang tua agar sang anak lebih giat bekerja, bersabar lebih lama, dan jangan lupa setor ke orang tua.
Kasih Republik pada anak kedua dan teman seperjuangannya terlihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026. Fasilitas PPh Final setengah persen kini berlaku selamanya, tentu saja sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Tidak semua sama dan diberlakukan berbeda.
Ketika Kawan Berpisah Jalan
Di sinilah kisah menjadi menarik. Dulu, anak kedua terserah dari mana ia mendapatkan rezekinya. Kini berbeda, semuanya tergantung jenis pekerjaannya. Teman anak kedua seorang pedagang dan seorang penerjemah dengan penghasilan yang sama, setorannya berbeda.
Ada yang cukup menyetor setengah persen, sementara yang lain menyetor sebelas persen dan masih harus repot mencatat pada pembukuan. Rupanya, kini perlu silabus agar anak kedua dan teman-temannya tetap dianggap apa adanya, tidak diharapkan yang lebih darinya.
Padahal taxation without representation is robbery-nya masih sama, sejak semula hanya bertanya berapa bukan dari mana. Yang ia kejar adalah besarnya kemampuan
seseorang, bukan cara ia memperolehnya. Tetapi apa mau dikata, peraturan pelaksana memutuskan berbeda. Sedikit diskriminatif memang, namun bagaimana lagi, katanya perlu ada pengamanan uang negara.
Richard Musgrave menyebutnya keadilan horizontal, yaitu mereka yang berada dalam keadaan ekonomi yang sama harus diperlakukan sama. Prinsip netralitas pajak pun senada, bahwa pajak tidak diadakan untuk mendorong atau menghukum aktivitas ekonomi tertentu tanpa alasan yang kuat.
Lalu, apa alasannya coba? membedakan pedagang dan penerjemah? Dengan pendekatan Rawls, memang bisa dijawab bahwa tidak semua orang harus diperlakukan secara sama. Tetapi ingat, kelanjutan Rawls itu justru menuntut agar perbedaan perlakuan itu berpihak kepada yang kurang beruntung. Sementara pedagang dan penerjemah sama-sama kecil, lalu kenapa yang justru mendapat perlindungan adalah anak pertama? Tragis.
Anak Kedua : Pemberian dan Kesetiaan
Yang terpenting, kini anak pertama sudah aman, modal tetap di tangan, dan perut kenyang. Anak kedua masih memikirkan besok makan apa, uang di tangan bertahan
berapa lama, dan masih harus ditagih utang oleh negara.
Apakah selesai di sini? Tahapan berikutnya anak kedua yang memberi anak pertama. Sebuah risiko: bunga kecil yang dijanjikan tidak terbayarkan, belum tentu terjadi, tapi bisa saja terjadi. Anak pertama belum punya kemampuan untuk membayar. Jangan-jangan, seperti penggalan lagu lama yang akrab di telinga, ia hanya sedang menggali lubang untuk menutup lubang yang lain.
Aset anak pertama sebagian besar masih bersandar pada negara. Jika suatu hari kewajiban itu datang lebih cepat daripada kemampuannya membayar, siapa yang akan menanggung selisihnya? Seperti biasa, adalah anak kedua.
Satu pihak diminta menyetor lebih, pihak lain dibayar sekaligus dimaafkan. Maka lingkarannya menjadi nyaris kejam. Anak kedua membiayai bunga bagi mereka yang justru dibebaskan dari kewajiban membiayai negara.
Anak kedua dan temannya membayar, agar anak pertama dan temannya yang tidak membayar justru memperoleh bayaran. Ini Kesetiaan? Bukan. Ini Perbudakan.
Republik yang Mulai Lupa Arti Rumah Bersama
Anak pertama yang berjiwa patriot merah putih memang pandai mengambil posisi. Ia tidak sepenuhnya moneter, sebab tidak mengendalikan inflasi, nilai tukar, atau suku bunga. Ia juga tidak sepenuhnya fiskal, sebab dana yang dihimpunnya tidak hadir sebagai penerimaan negara sebagaimana pajak. Ia hidup di wilayah antara keduanya, sebuah ruang yang cukup nyaman untuk menikmati manfaat keuangan dengan fasilitas negara tanpa kewajiban yang menyertainya.
Anak kedua sebaliknya. Kerja kerasnya seolah belum pernah cukup bagi Republik. Untuk memastikan setiap rupiah penghasilannya dapat dipertanggungjawabkan,
negara rela menambah anggaran penegakan hukum dan memperluas pengawasan.
Maka muncul satu pertanyaan ironi jenaka: siapa sebenarnya yang sedang dicari? Sebab hanya satu yang sudah aman. Ada benarnya ungkapan Latin pecunia non olet, bahwa uang tidak berbau.
Anak pertama dan temannya diizinkan, tidak peduli dari mana uang itu berasal. Bukan menuduh, tapi dengan adanya perlindungan hukum, apakah bisa dihukum jika uang itu berasal dari sebuah kejahatan? Sebaliknya, Fiat pecunia cum honestate, uang harus diperoleh dengan kejujuran. Dari anak kedua, apakah mungkin juga diberi fasilitas sedemikian rupa agar adil dan tidak diskriminatif atas jenis usahanya?
Ada satu hal yang kerap dilupakan tentang kata republik. Ia berasal dari res publica, yang berarti urusan dan milik bersama. Pada maknanya yang paling tua, sebuah republik adalah rumah yang dimiliki semua anak, bukan harta pribadi si anak kesayangan.
Ketika orang tua memberi satu anak kekebalan dari aturan rumahnya sendiri, rumah itu pelan-pelan berubah menjadi res privata, milik segelintir. Augustinus pernah bertanya dengan getir, tanpa keadilan, apa bedanya sebuah kerajaan dengan gerombolan perampok yang tertata rapi? Pertanyaan itu terdengar kasar, tetapi sebenarnya ia hanya merumuskan ulang kata yang sudah kita ucapkan sendiri beberapa paragraf lalu.
Menunggu Surat Ketiga
Kritik tanpa usul hanyalah keluhan yang dipanjang-panjangkan. Maka izinkan saya menyebut tiga hal yang sederhana. Pertama, kalau negara hendak meringankan
yang kecil, ukurannya cukup satu, yaitu besar usahanya, bukan jenis pekerjaannya, dan bukan pula baju badan hukumnya. Pedagang dan penerjemah yang sama-sama kecil layak diperlakukan sama.
Kedua, modal memang perlu dirayu, tetapi sebuah surat utang semestinya bersaing lewat imbal hasil, tenor, dan keterbukaan, bukan lewat janji kebal dari hukum. Jika yang dicemaskan adalah keamanan uang negara, maka pengamanan itu mestinya berlaku ke segala arah, bukan menebal di satu sisi dan menipis di sisi lain.
Ketiga, apa pun keringanan dan kepastian yang diberikan kepada anak pertama, sediakan padanannya bagi anak kedua. Anak kesayangan boleh ada di hati orang tua, tetapi ia tidak boleh ada di dalam undang-undang.
Sejarah menyimpan satu kisah yang relevan, dan kebetulan ia juga tentang sebuah republik. Republik Romawi tidak runtuh dalam semalam oleh serangan dari luar. Ia perlahan berubah menjadi milik segelintir keluarga paling berkuasa, yang hukum dan perbendaharaannya lambat laun bekerja untuk mereka, bukan untuk rakyat banyak.
Ketika res publica telah menjadi res privata, yang tersisa tinggal namanya. Republik itu pada akhirnya mati, digantikan oleh para kaisar, dan rakyat yang dahulu pemiliknya berubah menjadi sekadar penonton.
Saya tidak sedang meramalkan keruntuhan. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa rumah yang terlalu lama memanjakan satu anak sambil memeras anak yang lain
pada akhirnya kehilangan keduanya.
Cinta orang tua yang adil bukanlah cinta yang membuat satu anak kebal sementara yang lain menanggung. Republik ini masih punya waktu untuk menulis surat ketiga, yang ditujukan kepada kedua anaknya sekaligus, dengan satu nada yang sama.
(miq/miq)
Add
as a preferred
source on Google
