2 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Iran dilaporkan memblokir akses layanan internet satelit Starlink untuk pertama kalinya melalui penggunaan jammer militer.
Tindakan ini terjadi di tengah pemadaman internet nasional, yang disebut sebagai salah satu pemutusan jaringan paling agresif di negara tersebut.
Menurut Iran Wire, meskipun puluhan ribu perangkat Starlink diklaim beroperasi di Iran, gangguan kini merembet ke konektivitas satelit.
Pada tahap awal, sekitar 30 persen lalu lintas uplink dan downlink Starlink terganggu sebelum meningkat pesat hingga di atas 80 persen dalam beberapa jam.
The Times of Israel mencatat bahwa jumlah penerima Starlink di Iran lebih banyak dibandingkan pemadaman-pemadaman sebelumnya, meskipun layanan tersebut tidak pernah disahkan pemerintah. Starlink juga dinyatakan ilegal untuk dimiliki maupun digunakan di negara tersebut.
Gangguan terjadi karena Starlink mengandalkan GPS untuk sinkronisasi dengan satelit, sementara Iran disebut telah menginterferensi sinyal GPS sejak konflik 12 hari dengan Israel pada Juni lalu. Situasi ini menyebabkan konektivitas satelit menjadi tidak merata dan menciptakan pemadaman lokal di sejumlah wilayah sensitif.
Amir Rashidi dari Miaan Group menyatakan kepada TechRadar bahwa pihaknya belum pernah melihat pola pemutusan semacam ini sepanjang dua dekade melakukan penelitian akses internet.
"Saya telah memantau dan meneliti akses internet selama 20 tahun, dan saya belum pernah melihat hal seperti ini seumur hidup saya," ujarnya dikutip dari Forbes, Senin (12/1/2026).
Pemantauan atas penurunan tiba-tiba paket data Starlink mendukung laporan di lapangan bahwa konektivitas satelit sangat terpengaruh.
Dalam laporan terbarunya, analis internet Simon Migliano menyebut bahwa pemutusan jaringan nasional Iran merupakan langkah represif untuk meredam oposisi, dengan konsekuensi ekonomi mencapai sekitar US$ 1,56 juta per jam akibat hilangnya konektivitas.
Per Minggu pagi waktu setempat, NetBlocks melaporkan pemadaman internet di Iran telah berlangsung lebih dari 60 jam, dengan tingkat konektivitas nasional hanya sekitar 1 persen dari kondisi normal.
Situasi ini menandai langkah terbaru dalam kontrol pemerintah terhadap informasi di wilayah tersebut.
(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]
