Sri Mulyani Blak-blakan Risiko Tarif Trump Ubah Perekonomian Global

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan komprehensif mengenai dampak pengenaan tarif terbaru oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hal itu disampaikan Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (8/4/2025).

"Kebijakan tarif AS menjadikan risiko yang luar biasa," katanya.

Menurut Sri Mulyani, apa yang terjadi dalam kurun waktu Februari 2025 hingga April 2025 telah mengubah lanskap perekonomian global.

Pada saat Presiden AS Donald Trump pada 1 April mengeluarkan Perintah Eksekutif berupa pengenaan tarif 10% terhadap Kanada (plus tarif 25% untuk energi), Meksiko dikenakan tarif 25%, dan China dijatuhi tarif 10%, Sri Mulyani mengatakan hal itu telah mengubah tatanan seluruh perkawanan dunia.

Sejalan dengan waktu, lanjut dia, muncul retaliasi atau respons dan ancaman tambahan untuk produk tertentu seperti baja dan alumunium. Kemudian muncul Perintah Eksekutif yang baru tanggal 4 Maret di mana Trump menambah tarif terhadap produk China 20% dan Kanada melakukan retaliasi.

"Timeline ini menggambarkan hanya dalam waktu satu bulan, dunia yang tadinya di-governed dengan rule based, sekarang tidak ada lagi kepastian," ujar Sri Mulyani.

"Ini yang menjadi salah satu yang perlu untuk kita perhatikan di dalam kita mengelola ekonomi. Tidak kita terus menerus terkaget-kaget, namun pada saat yang sama, kita tetap waspada," lanjutnya.

Sri Mulyani lantas mengomentari tarif resiprokal yang disampaikan oleh AS terhadap 60 negara. Menurut dia, cara penghitungan tarif tersebut tidak bisa dipahami semua ekonom yang sudah belajar ekonomi.

"Jadi ini sudah tidak berlaku lagi ilmu ekonomi. Yang penting pokoknya tarif duluan. Karena tujuannya menutup defisit. Tidak ada ilmu ekonominya di situ," kata Sri Mulyani.

"Menutup defisit itu artinya saya tidak ingin tergantung atau beli kepada orang lain lebih banyak dari apa yang saya bisa jual kepada orang lain. Itu it's purely transactional, nggak ada landasan ilmu ekonominya," lanjutnya.