4 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden RI Prabowo Subianto akan memperluas skema pengawasan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) dengan menambahkan lebih banyak jenis komoditas mulai 1 Januari 2027 mendatang.
Kebijakan tersebut tidak lain untuk menertibkan tata kelola perdagangan luar negeri dan menghentikan praktik manipulasi laporan ekspor yang dinilai telah merugikan keuangan negara.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam dialog bersama para Jurnalis Senior dan Pakar di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Minggu (6/9/2026), yang disiarkan CNBC Indonesia, Rabu (16/9/2026).
"Akhirnya muncullah DSI gitu. Itu langkah ya. Tapi kan itu butuh waktu 3 bulan apa ya kan penyesuaian dan itu baru tiga komoditas. Nanti 1 Januari tambah sekian komoditas dan sebagainya. Jadi enggak bisa dipaksa ya dalam arti kita ingin lebih cepat," kata Prabowo, dikutip Kamis (17/9/2026).
Saat ini, terdapat tiga komoditas yang dikelola ekspornya oleh PT DSI yakni batu bara, kelapa sawit (CPO), dan ferro alloy atau feronikel.
Prabowo membeberkan bahwa praktik under-invoicing dan transfer pricing yang berlangsung lebih dari 30 tahun telah menyebabkan kebocoran pendapatan negara dalam jumlah jumbo. Dalam kurun waktu 34 tahun, akumulasi nilai kekayaan negara yang hilang akibat laporan ekspor palsu diperkirakan mencapai US$ 908 miliar atau sekitar Rp 15.000 triliun.
"Selama ini, ya, 30 tahun lebih kekayaan kita di... menurut saya diselewengkan oleh praktik under-invoicing, ya. Dan transfer pricing... intinya adalah laporan palsu. Jadi dia ekspornya 100 ton, dilaporkannya 50 ton. Ini kita hilang uang banyak sekali," ujarnya.
Untuk itu, Prabowo berdiskusi bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) hingga disepakati penerapan sistem ekspor satu pintu berbasis DSI. Melalui DSI, pemerintah dapat memantau seluruh alur transaksi ekspor secara transparan, yang berpotensi meningkatkan penerimaan negara sekurang-kurangnya 30%.
"Satu-satunya jalan kita harus ekspor satu pintu. Akhirnya muncul DSI... Tapi kan itu butuh waktu tiga bulan penyesuaian, dan itu baru tiga komoditas, nanti 1 Januari tambah sekian komoditas dan sebagainya," tutur Prabowo.
Dengan begitu, DSI diharapkan mampu mengamankan komoditas strategis serta mineral kritis nasional dari potensi penyelewengan lalu lintas barang. Prabowo menegaskan bahwa penataan sistem ekspor dan penutupan celah kebocoran ini merupakan kewajiban konstitusional pemerintah untuk memastikan kekayaan alam Indonesia dikelola sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.
(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
