3 hours ago
5
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menganggarkan program makan bergizi gratis alias MBG dalam APBN 2026 senilai Rp 335 triliun dengan target penerima 82,9 juta. Nilai anggaran ini naik dibanding 2025 yang sebesar Rp 71 triliun dengan target 17,9 juta penerima.
Anggaran MBG itu dikelola dan dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN), sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 dan Perpres Nomor 115 Tahun 2025. Sebagai pengelola MBG, BGN mengalokasikan sebagian besar anggarannya untuk memenuhi program pemenuhan gizi nasional.
Pagu anggaran BGN pada 2026 sendiri sebesar Rp 268 triliun, yang sebagian besar memanfaatkan pos anggaran pendidikan dalam APBN 2026. Anggaran pendidikan pada 2026 didesain pemerintahan Prabowo sebesar Rp 470,46 triliun.
"Untuk tahun 2026 pagu anggaran kita sudah tercatat Rp 268 triliun di mana 95,4% adalah untuk program pemenuhan gizi nasional. Untuk MBG-nya senilai Rp 248 triliun, kemudian non-MBG Rp 7,457 triliun," kata Kepala BGN Dadan Hindayana dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI, Jakarta, sebagaimana dikutip dari siaran pers BGN, Kamis (19/2/2026)
Anggaran pendidikan pada 2026 sebetulnya masih didistribusikan melalui 23 K/L sebagaimana pada 2025 silam. Terbesar masuk ke BGN dengan nilai mencapai Rp 223,55 triliun atau setara 47,51% dari total pagu. Naik tajam dari nominal dalam APBN 2025 yang hanya sebesar Rp 56,8 triliun.
Porsi anggaran itu sesuai dengan pembagian serapan anggaran BGN yang 83,4% anggaran dialokasikan ke fungsi pendidikan senilai Rp 223,5 triliun, 9,2% ke fungsi kesehatan Rp 24,7 triliun, dan 7,4% ke fungsi ekonomi Rp 19,7 triliun. Sementara dari sisi belanja, 97,7% merupakan belanja barang, 1,4% belanja pegawai, dan 0,9% belanja modal.
Dadan sebelumnya juga telah menjelaskan bahwa sebagian besar pagu anggaran BGN memang dialokasikan untuk program MBG yang ditujukan kepada penerima manfaat anak sekolah sebesar Rp 34,49 triliun. Diikuti banper atau bantuan pemerintah untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita sebesar Rp 3,18 triliun.
Selain itu, anggaran tambahan juga dialokasikan untuk belanja pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar Rp 3,9 triliun, digitalisasi MBG senilai Rp 3,1 triliun, serta promosi, edukasi, kerja sama, dan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 280 miliar. Dadan juga menyebut ada tambahan Rp 700 miliar untuk pemantauan dan pengawasan yang akan dilaksanakan oleh BPOM.
Sementara itu, Rp 412,5 miliar akan dipakai untuk sistem dan tata kelola, termasuk pemanfaatan data status gizi yang dikelola Kementerian Kesehatan dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Adapun kebutuhan untuk koordinasi penyediaan dan penyaluran, termasuk gaji akuntan, ahli gizi, serta pelatihan penjamah makanan di setiap SPPG, dialokasikan sebesar Rp 3,8 triliun.
Di lain kesempatan, Dadan juga sempat menyebutkan bahwa anggaran BGN mencakup sejumlah program pendukung. Di antaranya, anggaran penyediaan dan penyaluran sebesar Rp 1 triliun; anggaran sistem dan tata kelola sebesar Rp 145 miliar; serta anggaran promosi, edukasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat senilai Rp 338 miliar.
BGN juga mengalokasikan anggaran pemantauan dan pengawasan sebesar Rp 801 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 700 miliar akan dilaksanakan melalui skema swakelola tipe II yang bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Sementara itu, anggaran dukungan manajemen tercatat sebesar Rp 12 triliun. Namun, sebesar Rp 4,9 triliun di antaranya masuk dalam kategori reserve output (RO) khusus yang hanya dapat dicairkan setelah memperoleh arahan langsung dari Presiden.
"Jadi ada blok anggaran yang Rp 4,9 triliun dan kita bisa gunakan kalau kita sudah bisa minta persetujuan kepada presiden lewat ratas," tuturnya.
(arj/mij)
Add
as a preferred
source on Google
