RI Suarakan Isu Soal Laut Ini di APEC dan Ocean Conference

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mewakili Indonesia menyampaikan komitmen pengelolaan ruang laut secara berkelanjutan dalam forum internasional Our Ocean Conference (OOC) ke-10 dan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) yang berlangsung di Busan, Korea Selatan pada 28-30 April 2025 kemarin.

Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut, Kartika Listriana mengatakan, Indonesia fokus mengelola laut secara berkelanjutan lewat program prioritas ekonomi biru. Salah satunya adalah memperkuat penataan ruang laut lewat rencana zonasi (RZ). Regulasi itu meliputi Rencana Zonasi Antar Daerah, Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional, Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu.

"Penataan ruang laut adalah dasar dari seluruh pemanfaatan ruang yang ada di wilayah pesisir dan laut agar tercipta keselarasan antara pengembangan ekonomi dan pelestarian ekosistem," kata Kartika saat Konferensi Pers di Kantor Pusat KKP, Jakarta, Rabu (7/5/2025).

Kartika menilai penataan ruang laut yang berkelanjutan penting, lantaran itu merupakan kunci dalam mewujudkan ketahanan laut, melestarikan lingkungan laut, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

"Integrasi tata ruang laut sangat penting untuk memastikan bahwa pemanfaatan laut dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi semua pihak, termasuk masyarakat pesisir dan generasi mendatang," ujarnya.

6 komitmen Indonesia di OOC ke-10, meliputi:

1. Menghitung cepat nilai karbon biru padang lamun di 20 kawasan konservasi, menginisiasi Blue Carbon Network and Database, memperkuat kerja sama internasional, dan memformulasikan kebijakan hingga pedoman penghitungan (areas of action: climate change)
2. Akan menetapkan 200.000 hektare Kawasan Konservasi Laut baru di tahun 2025
3. Meningkatkan skor efektivitas pengelolaan kawasan konservasi laut sebesar rata-rata 5% dari skor tahun 2024
4. Pada tahun 2025, Indonesia akan menyelesaikan dokumen Rencana Zonasi, melakukan peninjauan Dokumen Rencana Zonasi, dan mengesahkan peraturan terkait Rencana Zonasi (RZD) Antar Daerah, RZD Kawasan Strategis Nasional, RZD Kawasan Strategis Nasional Tertentu
5. Di tahun 2025, Indonesia juga akan melaksanakan pilot project pembangunan Kampung Budi Daya Rumput Laut di Wakatobi, Maluku, dan Rote Ndao.
6. Membangun sistem pemantauan laut (Ocean Monitoring System) di 11 provinsi dan 15 kawasan konservasi hingga 2027.

Adapun dalam forum APEC kemarin, Indonesia turut mendorong kerja sama regional untuk mengatasi tantangan perubahan iklim, polusi laut, dan praktik perikanan ilegal.

"Implementasinya butuh kerjasama lintas sektor. Oleh karena itu kami mendorong kolaborasi regional yang kuat, inklusif dan responsif," ujar Staf Ahli Menteri KKP, Hendra Yusran Siry dalam kesempatan yang sama.

Hendra juga menambahkan, pendekatan ekonomi biru Indonesia melibatkan kearifan lokal, pemberdayaan perikanan skala kecil, dan partisipasi masyarakat, untuk membangun industri perikanan yang berkelanjutan dan inklusif.

(wur)

Next Article Titiek Soeharto Turun Gunung Cek Pembongkaran Pagar Laut, Bilang Ini