2 weeks ago
5
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dikabarkan menolak untuk menerapkan skema Power Wheeling listrik. Hal ini diungkapkan langsung oleh Utusan Khusus Presiden RI Prabowo Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo.
Sebagai gambaran, Power wheeling adalah mekanisme yang memperbolehkan pihak swasta atau Independent Power Producer (IPP) untuk membangun pembangkit listrik dan menjual secara langsung terhadap masyarakat.
Hal ini tentunya bisa menggerus peran PT PLN (Persero) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor listrik.
Hashim menegaskan, bahwa harus ada negara yang menjadi pengendali dari peran PLN. Maka, pihaknya akan mempertahankan peran PLN sebagai pengendali listrik di Indonesia.
"Kita menyambut baik pihak asing, tapi kalau dibuka (Power Wheeling) saya dengea bisa waste banyak sektor listrik didominasi pihak-pihak yang non Indonesia. Jadi pertimbangan negara tetap pengendali selama Presidennya Prabowo," ungkap Hahsim dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2025 di Hotel Westin, Jakarta, Rabu (26/2/2025)
Hashim menambahkan, PLN merupakan instrumen dari negara, di mana ia melihat bahwa kredit rating perusahaan setrum pelat merah itu masih bagus.
"So ini Maaf Power Wheeling di tolak negara. Melalui PLN pengendali saya optimis banyak yang mau investasi, kaya Qatar, Abu Dhabi mau Indonesia dianggap sebagai safe haven," tegas dia.
Hashim membocorkan, bahwa banyak konglomerat yang menginginkan skema Power Wheeling itu dibuka. "So ini, Prabowo putuskan tidak (dibuka). Negara tetap jadi pengendali," tandas Hahsim.
(pgr/pgr)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Hashim Bicara Danantara, PDB 8% - Program 1 Juta Rumah Prabowo
Next Article Hashim: Danantara Adalah Gagasan Orang Tua Kami
