Prabowo Perintahkan Hapus Kuota Impor, Kemendag Kasih Penjelasan Gini

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini melempar gagasan soal penghapusan kuota impor. Namun, gagasan itu sepertinya masih harus menunggu waktu, karena implementasinya belum akan dilakukan dalam waktu dekat.

Sebab, menurut Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri sekaligus Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim, penghapusan kuota impor bukan perkara sederhana. Menurutnya, semua harus dilihat dari keseimbangan antara kepentingan industri hulu dan hilir.

"Nanti dengan kepentingan hulu dan hilir itu yang nanti harus diimbangi. Jadi nanti manakala itu untuk kepentingan, misalkan, kepentingan hulu, untuk kepentingan industri, untuk kepentingan produksi dalam negeri, nah itu yang harus dipertimbangkan, dihitung betul-betul berapa kebutuhan (dan ditetapkan dalam neraca komoditas)," jelas Isy Karim saat ditemui di Auditorium Kemendag, Rabu (9/4/2025).

Dia pun menjelaskan, prinsip dalam pengelolaan neraca komoditas (NK) adalah menghitung antara produksi dan konsumsi nasional, sehingga impor hanya dilakukan untuk menutup kekurangan.

"Karena prinsipnya di neraca komoditas itu kan berapa produksi nasional, kemudian berapa konsumsi nasional. Nah kekurangannya itu tentu diimpor," jelasnya.

Adapun saat ditanya komoditas mana saja yang akan dibebaskan dari kuota impor, Isy belum bisa menjelaskan secara rinci. Namun ia menyebut saat ini ada enam komoditas yang sudah masuk dalam sistem neraca komoditas.

"Saya belum bisa menyampaikan apa saja komoditasnya. Nah kalau yang di dalam NK kan sekarang yang sudah disepakati di NK mulai dari garam, gula konsumsi, daging, ikan. Belum 12, baru 6 kan yang masuk di NK, belum semua yang NK mandatori," terang dia.

Saat ditanya terkait importasi kapas, Isy menyebut komoditas tersebut memang selama ini tidak dibatasi kuotanya, karena digunakan sebagai bahan baku industri dan tidak masuk dalam sistem NK.

"Kalau sebenarnya impor kapas itu kan untuk bahan baku, dan itu kan nggak diatur di NK, itu untuk kepentingan industri," sebut dia.

Menurutnya, komoditas di luar NK tetap bisa diimpor selama dibutuhkan untuk industri dan sesuai aturan.

"Di luar NK kan, ya kan sepanjang itu untuk kebutuhan bahan baku misalkan, dipenuhi aja, aman," tambah Isy.

Lebih lanjut, Isy mengingatkan, kebijakan kuota dan neraca komoditas memiliki implikasi besar, karena merupakan amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja dan harus dibahas lintas sektor.

"Kuota itu maksudnya kan juga ada Perpres mengenai NK itu kan implikasinya banyak. NK itu kan amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi ini kan perlu dibahas secara lebih luas lagi," tuturnya.

Namun, ia menegaskan, untuk impor bahan baku dan bahan penolong, kuota tidak selalu dibutuhkan, tergantung dari kebutuhan industri.

"Tentu kalau sepanjang itu ada untuk importasi mengenai bahan baku, bahan penolong, tentu itu kan juga nggak harus dengan kuota. Tapi nanti tergantung kebutuhan dari industrinya apa," kata Isy.

Perintah Prabowo

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan Budi Santoso untuk menghilangkan saja kuota impor produk yang bermanfaat bagi hajat hidup orang banyak. Dia mencontohkan salah satunya impor daging sapi.

"Saya minta ada Mentan, Mendag gak usah lagi ada kuota-kuota, gak ada lagi kuota. Siapa mau impor daging silakan impor. Mau impor apa silahkan buka saja, rakyat kita juga pandai kok jangan pakai kuota," tegas Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Bukan hanya itu, Prabowo juga minta proses impor harus dibuat netral. Jangan hanya perusahaan-perusahaan tertentu saja yang sering mendapatkan jatah impor.

"Kemudian perusahaan a, b, c yang hanya ditunjuk, yang hanya boleh impor enak saja," ucapnya.

"Udahlah kita sudah lama jadi orang Indonesia, jangan pakai praktik-praktik itu lagi," tegas Prabowo.

(dce)

Next Article Impor Bahan Baku & Barang Modal Naik, Tanda Industri RI Bangkit?