4 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan awal mula lahirnya gagasan kebijakan ekspor komoditas satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Skema itu tidak lain untuk menghentikan praktik manipulasi laporan ekspor, seperti under-invoicing dan transfer pricing, yang tercatat telah merugikan negara.
Prabowo menyebut, akibat praktik curang tersebut, dalam kurun waktu 34 tahun, yakni 1991 hingga 2024, negara merugi hingga US$ 908 miliar atau sekitar Rp 15.000 triliun.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam dialog bersama para jurnalis senior dan pakar di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Minggu (6/9/2026), yang disiarkan CNBC Indonesia, Rabu (16/9/2026).
Prabowo menjelaskan awal mula perumusan kebijakan ekspor melalui DSI tersebut diawali dari rapat bersama jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang diperluas menjelang Peringatan Hari Kebangkitan Nasional pada Mei 2026.
Pertemuan itu turut dihadiri Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di bawah pimpinan Luhut Binsar Pandjaitan serta para penasihat ekonomi presiden untuk membedah data kebocoran ekspor nasional.
"Ada beberapa penasihat ekonomi saya hadir dan di situ saya paparkan slide-slide under-invoicing, transfer pricing. Saya bilang, 'Bagaimana, apa yang harus kita lakukan ini? Apa ini mau kita biarkan, kita teruskan? Kalau teruskan, kita tahun depan hilang lagi 30 miliar dolar.' Saya minta pendapat," kata Prabowo.
Pemaparan data tersebut mendapat respons tegas dari seluruh peserta rapat yang sepakat untuk menghentikan praktik pencurian kekayaan negara. Dari diskusi tersebut, disimpulkan bahwa sistem pengendalian ekspor satu pintu melalui DSI menjadi solusi untuk menyelamatkan potensi penerimaan negara.
"Ternyata semua hadirin mengatakan tidak bisa, tidak bisa diteruskan, tidak boleh. Kalau saya, saya minta saran bagaimana. Ya berarti muncul lah, berarti kita harus kendalikan ekspor itu. Akhirnya muncul gagasan ekspor satu pintu dan DSI. Dan itu yang kita laporkan ke Sidang Paripurna DPR," paparnya.
Berdasarkan catatannya, dalam kurun waktu 34 tahun terakhir, Indonesia diperkirakan kehilangan potensi pendapatan hingga US$ 908 miliar atau sekitar Rp15.000 triliun akibat pengiriman barang yang dilaporkan jauh di bawah jumlah sebenarnya.
Melalui DSI, pemerintah dapat memantau seluruh lalu lintas transaksi ekspor secara transparan sehingga berpotensi meningkatkan penghasilan negara setidaknya hingga 30%.
"Nah dengan ekspor satu pintu, dengan DSI, ini potensi kita bisa dapat peningkatan minimal 30% penghasilan," tegasnya.
Penerapan skema ekspor melalui DSI tersebut membutuhkan waktu penyesuaian sekitar tiga bulan dan diawali pada tiga komoditas utama. Pemerintah menargetkan perluasan cakupan DSI dengan menambah berbagai komoditas ekspor lainnya secara bertahap mulai 1 Januari mendatang.
"Akhirnya muncullah DSI gitu. Itu langkah ya. Tapi kan itu butuh waktu 3 bulan apa ya kan penyesuaian dan itu baru baru tiga komoditas. Nanti 1 Januari tambah sekian komoditas dan sebagainya," tandasnya.
(wia)
[Gambas:Video CNBC]
