Potret Pendidikan Menengah Di Nanggroe Breuh Sigupai, Kinerja Plt Kacabdin Pendidikan Disorot 

4 Februari 20264 Februari 2026

BLANGPIDIE  (Waspada.id): Pendidikan menengah di Aceh Barat Daya (Abdya), sedang diuji bukan oleh kekurangan regulasi, melainkan oleh ketiadaan perubahan nyata. Di balik laporan administrasi yang terus mengalir, persoalan klasik di sekolah-sekolah negeri tak kunjung bergeser.

Pertanyaan mendasar mengemuka di ruang publik, kinerja Plt Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Abdya diukur dari laporan di meja atau perubahan di sekolah?.

Hingga kini, belum tampak penjelasan terbuka mengenai masalah apa yang benar-benar telah diselesaikan, bukan sekadar diteruskan dari periode sebelumnya. 

Kepada Waspada.id Rabu (4/2), sejumlah guru menyebutkan, pergantian kepemimpinan belum berdampak pada kondisi lapangan. “Kami berharap ada keputusan. Yang kami rasakan justru jeda. Semua seperti menunggu,” kata seorang guru SMAN Abdya, yang menolak namanya dipublikasikan. 

Sorotan diantaranya mengarah ke perbaikan sarana pendidikan. Dimana, di beberapa sekolah, ruang kelas rusak masih digunakan untuk proses belajar-mengajar. Laporan kerusakan disebut rutin disampaikan, namun guru mengaku tidak mengetahui sejauh mana masalah itu diperjuangkan ke tingkat provinsi.

“Setiap tahun kami diminta data. Tapi apakah masuk anggaran atau tidak, kami tidak pernah tahu. Yang kami tau memang ada,  hanya saja sekolah tertentu saja,” sesal seorang guru lainnya.

Demikian juga, masalah ketimpangan distribusi guru juga belum menemukan jalan keluar. Beberapa sekolah kelebihan tenaga pengajar, sementara sekolah lain kekurangan guru mata pelajaran inti. “Ini bukan hal baru. Tapi tanpa keberanian menata, Abdya akan terus tertinggal,” kata seorang pendidik senior.

Situasi ini memunculkan kekhawatiran bahwa wilayah Abdya hanya menjadi daerah transit, tanpa kebijakan afirmatif yang jelas.

Sorotan juga mengarah pada pengawasan Dana BOS. Guru mempertanyakan apakah pengawasan dilakukan secara substantif atau sebatas kelengkapan administrasi. “Selama laporan rapi, dianggap aman. Padahal kebutuhan riil sekolah sering tak terjawab,” ungkap sumber tersebut.

Dengan status pelaksana tugas, publik menunggu jejak kebijakan yang bisa ditunjuk sebagai warisan. Jika masa jabatan berakhir hari ini, apa perubahan nyata yang bisa ditinggalkan?

Pertanyaan pamungkas pun menggantung: pendidikan Abdya benar-benar membaik, atau hanya tampak rapi di atas kertas?

Upaya konfirmasi kepada Plt Kacabdin Pendidikan Aceh Wilayah Aceh Barat Daya, Irma Suryani, belum membuahkan hasil. Yang bersangkutan menolak memberikan keterangan, dengan alasan sedang sibuk. Absennya penjelasan resmi di tengah sorotan, justru memperlebar jarak antara kebijakan dan realitas sekolah.(id82)

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.