Potret Economic Outlook 2025 Ungkap Resep Ekonomi RI Tumbuh 8%

CNBC Indonesia telah sukses menggelar acara Economic Outlook 2025 dengan tema "Riding the Wave of 8% Ecnomic Expansion" di Hotel Westin, Jakarta Rabu (26/2/2025). Acara yang menghadirkan pada pemangku kepentingan ini membahas langkah kongkret dalam implementasi kebijakan. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Founder & Chairman CT Corp Chairul Tanjung mengingatkan kembali mengenai situasi global yang tidak baik- baik saja. Menurutnya, terpilihnya Presiden AS Donald Trump, membawa pengaruh yang luar biasa pada perkembangan global dan keadaan itu tentu berpengaruh pada ekonomi Tanah Air. "Tentu tantangan yang kita hadapi tidak mudah, karena itu hari ini kita mencoba menghadirkan pembicara yang bisa berdiskusi dan mencari jalan keluar demi mencapai cita-cita bersama," ujarnya. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

"Pak Prabowo sangat emosional, ini kejadian emosional bagi beliau. Bagi saya juga Danantara ini gagasan dari orang tua kami," ujarn Hashim dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2025 di Hotel Westin, Jakarta, Rabu (26/2/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memaparkan, pemerintah kini memiliki 'dua tangan'. Tangan pertama ialah berasal dari belanja negara, yang besarannya sekitar 15% dari produk domestik bruto (PDB) atau senilai lebih dari Rp 3.600 triliun. Belanja negara ini yang ia pastikan kini tengah disisir supaya teralokasikan program-program yang produktif mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8%. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan di tangan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto urusan pangan jadi prioritas utama. Sebelumnya, kata dia, pemerintah fokus mengurusi persoalan lain, hingga terakhir era Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang fokus pada pembangunan infrastruktur. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Wakil Ketua Badan Anggaran Wihadi Wijanto blak-blakan, mengakui ada kesalahan pandang oleh publik karena tidak dilihat secara menyeluruh. Efisiensi yang terjadi hanya pada belanja barang dan jasa dan belanja modal, bukan belanja pegawai. Wakil Ketua Badan Anggaran Wihadi Wijanto mengakui ada kesalahan pandang oleh publik karena tidak dilihat secara menyeluruh. Efisiensi yang terjadi hanya pada belanja barang dan jasa dan belanja modal, bukan belanja pegawai. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha MIND ID Dilo Seno Widagdo menerangkan bahwa Indonesia memiliki daya tarik investasi, tak terkecuali sektor pertambangan yakni industri pengolahan dan industri logam pertambangan. "Konsumsi dari tahun ke tahun kalau kita lihat historicalnya 5%-5,5%," jelas Dilo. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Kurs rupiah terhadap dolar AS masih terus tertekan hingga saat ini. Bahkan, hari ini betah pergerakannya di kisaran atas Rp 16.300/US$ saat indeks dolar AS (DXY mengalami pelemahan. Ekonom Senior Raden Pardede mengatakan, meski terus mengalami pelemahan, kurs rupiah kini pergerakannya lebih stabil dibanding negara lain. Kondisi ini yang ia tegaskan mampu menjaga stabilitas ekonomi tanah air beberapa tahun terakhir. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mengatakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi mencapai 8% secara bertahap, Indonesia harus menggencarkan hilirisasi dan industrilaisasi. Selama ini menurutnya pertumbuhan ekonomi 5% masih belum optimal, dan dibutuhkan nilai tambah yang dihasilkan dari hiliriasi. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Duduk bareng CEO Danantara Rosan P. Roeslani, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan dana abadi negara (sovereign wealth fund/SWF) Indonesia Investment Authority (INA) akan terus beroperasi, meskipun telah ada SWF baru yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto awal pekan ini, Badan Pengelola Investasi (BPI) Dana Anagata Nusantara (Danantara). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Di sesi terakhir, CEO Danantara Rosan Roeslani memastikan tidak ada yang kebal hukum di Indonesia. Hal ini menjawab kekhawatiran masyarakat terkait Danantara yang disebut-sebut tidak bisa diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Tidak ada yang kebal hukum di negara ini, orang ketuanya ikut awasi. Kalau yang mengawasi lebih banyak lagi ya silahkan," kata Rosan dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2025. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)