Pengusaha Mamin Mau Pakai Garam Rakyat, Tapi Ini Syaratnya

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) optimistis garam produksi petambak rakyat yang telah tersertifikasi bisa diserap industri, termasuk sektor makanan dan minuman (mamin). Keyakinan itu didorong oleh upaya peningkatan kualitas melalui penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Direktur Sumber Daya Kelautan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Frista Yorhanita mengatakan, KKP akan melakukan sertifikasi petambak menggunakan SNI agar kualitas garam rakyat lebih terjamin dan memiliki daya saing di pasar industri.

"Kita akan melakukan sertifikasi terhadap petambak dengan menggunakan SNI, harapannya bahwa garam-garam yang dihasilkan dari petambak yang tersertifikasi tadi pasti sudah dijamin kualitasnya lah. Sehingga nanti ini menjadi prioritas untuk diserap oleh industri," ujar Frista dalam acara Talkshow Bincang Bahari di Media Center KKP, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Namun di sisi lain, pelaku usaha menilai sertifikasi saja belum cukup. Industri makanan dan minuman menegaskan masih ada pekerjaan rumah besar yang harus dipenuhi agar garam rakyat benar-benar bisa digunakan secara langsung dalam proses produksi.

Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) Adhi S. Lukman menyebut, meskipun sebagian garam rakyat sudah mengantongi SNI, produk tersebut tetap membutuhkan proses lanjutan untuk menyesuaikan spesifikasi teknis masing-masing perusahaan.

Adhi mengatakan, perbedaan kebutuhan ukuran partikel menjadi salah satu tantangan utama. Setiap perusahaan memiliki standar yang berbeda, tergantung pada jenis produk yang dihasilkan.

"Garam dari rakyat harus diolah dulu supaya bisa memenuhi standar. Jadi baik itu dari sisi ukuran partikelnya. Tiap perusahaan butuh beda-beda. Ada yang butuh garam halus, ada yang butuh garam lebih kasar, ada yang butuh garam yang sangat halus, dan lain sebagainya. Masing-masing perusahaan butuh (dengan spesifikasi yang berbeda)," kata Adhi saat ditemui usai acara.

Ia menjelaskan, dalam praktiknya garam petambak rakyat umumnya harus lebih dulu masuk ke industri pengolahan, termasuk PT Garam. Dari proses tersebut, garam kemudian disesuaikan dengan karakter pasar dan kebutuhan spesifik industri makanan dan minuman.

Adhi juga menyoroti dampak kualitas garam terhadap struktur biaya produksi. Garam dengan mutu rendah, seperti kategori KW3, memerlukan rangkaian proses panjang mulai dari peleburan, pemutihan, hingga rekristalisasi. Proses tersebut membuat biaya membengkak dan tingkat susut menjadi tinggi.

Sebaliknya, garam dengan kualitas lebih baik seperti garam Madura kategori KW1 dinilai jauh lebih efisien karena cukup digiling, disesuaikan ukuran partikelnya, lalu difortifikasi yodium.

Selain persoalan teknis, Adhi menyinggung ketatnya persaingan global. Negara produsen besar seperti Australia dan India mampu memproduksi garam industri dengan biaya jauh lebih murah karena didukung kondisi alam serta proses produksi yang lebih sederhana.

(wur)
[Gambas:Video CNBC]