Pemerintah Habiskan Rp211,5 T Buat Belanja di Januari-Februari

2 hours ago 2

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah telah membelanjakan anggaran sebesar Rp 211,5 triliun hingga 28 Februari 2025. Nilai ini setara dengan 7,8% Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan belanja negara pada awal tahun ini lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Pasalnya pada Februari tahun lalu ada pemilihan umum dan realisasi bansos akibat dampak El Nino.

"Tahun lalu ada penyelenggaraan pemilu jadi menjelang pemilu banyak sekali juga ada bantuan pangan akhir 2023 masih mengalami dampak El Nino maka dari itu bansos secara persentase realisasi belanja pusat lebih tinggi," ujar Suahasil dalam konferensi pers Kamis (13/3/2025).

Ia merincikan, Belanja Kementerian Lembaga (K/L) sebesar Rp 83,6 triliun atau sekitar 7,2% dari pagu APBN. Adapun digunakan untuk belanja oegawai ASN/TNI/Polri tetap dibayarkan. Selain itu, bantuan sosial juga tetap disalurkan sesuai jadwal.

Dalam proses efisiensi tidak dikurang, selain itu bansos tetap berjalan sesuai dengan jadwal jadi pembayaran PBI, PKH, Kartu sembako semuanya sesuai dengan jadwal

Secara rinci, belanja K/L disalurkan untuk belanja pegawai sebesar Rp 36,3 triliun. Yakni untuk gaji dan tunjangan sebesar Rp 23,8 triliun dan tunjangan kinerja, lembur, dan lain-lain sebesar Rp 12,5 triliun.

Sementara itu, belanja bantuan sosial disalurkan sebesar Rp 25,9 triliun.

"Ini adalah belanja yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat Terutama masyarakat kelas ekonomi bawah," ujarnya.

Belanja modal terdiri dari Kementerian Pertahanan Rp 1,3 triliun untuk modernisasi alutista, non alutsista, peningkatan rumah dinas, dan sarana bidang pendidikan. Selanjutnya, untuk Polri sebesar Rp 867,9 miliar untuk pengadaan almatsus, Kejaksaan Rp 418,5 miliar untuk pengadaan sarpras internal, Kementerian Agama Rp 112,8 miliar untuk prasarana pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

Serta untuk Kementerian Lembaga lainnya sebesar Rp 400 miliar untuk infrastruktur konektivitas, prasarana pendidikan, dan prasarana lainnya.

Adapun untuk belanja barang untuk pembayaran subsidi selisih biodiesel sebesar Rp 3,8 triliun,pelayanan kesehatan UPT Kementerian Kesehatan Rp 1,4 triliun, dukungan keamanan dan ketertiban masyarakat Rp 767,8 miliar, bantuan dan peningkatan kapasitas perguruan tinggi sebesar Rp 235 miliar dan pelayanan transportasi darat, laut dan udara Rp 384,3 miliar.

Sementara belanja Non-K/L Rp 127.9 triliun atau sekitar 8,3% dari Pagu APBN. Belanja ini terdiri dari belanja modal sebesar Rp 3,1 triliun dan belanja barang Rp 18,3 triliun.

Belanja Non K/L terdiri dari pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp 35,5 triliun serta subsidi dan kompensasi sebesar Rp 10,7 triliun.

"Realisasi subsidi sampai dengan 28 Februari 2025 berasal dari subsidi energi Rp 10,6 triliun dan subsidi non energi Rp 53,6 miliar," ujar Suahasil.

(haa/haa)

Saksikan video di bawah ini: