3 days ago
7
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah telah mengucurkan anggaran belanja senilai Rp 620,3 triliun pada tiga bulan pertama tahun ini. Nilai itu setara 17,1% dari pagu anggaran belanja sepanjang 2025 sebesar Rp 3.621,3 triliun.
Bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran 2024, nilai belanja per 31 Maret 2025 naik 1,36%. Sebab, realisasi belanja per 31 Maret 2024 sebesar Rp 611,94 triliun dari pagu tahun itu Rp 3.325,12 triliun.
"Untuk sisi belanja pemerintah kita masih on track. Meskipun banyak program besar yang Bapak Presiden telah sampaikan kita tetap memantau secara detail," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri Jakarta, dikutip Rabu (9/4/2025).
Rincian dari belanja belanja negara yang sudah senilai Rp 620,3 triliun berasal dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat Rp 413,2 triliun, atau 15,3% dari target Rp 2.701,4 triliun, dan Transfer Ke Daerah Rp 207,1 triliun, 22,5% dari target Rp 919,9 triliun.
Belanja pemerintah pusat per 31 Maret 2025 ini lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pada tiga bulan pertama 2024 yang sebesar Rp 427,6 triliun. Tapi, masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasi pada 3 tahun sebelumnya. Per 2023 senilai Rp 347,2 triliun, 2022 Rp 314,2 triliun, dan 2021 Rp 350,1 triliun.
Detail dari Belanja Pemerintah Pusat itu sendiri terdiri dari realisasi Belanja K/L yang sudah sebesar Rp 196,1 triliun atau 16,9% dari pagu Rp 1.160,1 triliun, dan Belanja non-K/L Rp 217,1 triliun, setara 14,1% dari target Rp 1.541,4 triliun.
Belanja K/L atau belanja yang berasal dari pagu anggaran kementerian dan lembaga itu terdiri dari belanja pegawai, termasuk THR ASN/TNI/Polri serta Bantuan Sosial seperti untuk PBI JKN, PKH, Kartu sembako dan lainnya.
Sedangkan belanja non K/L digunakan pemerintah untuk pembayaran manfaat pensiun termasuk THR mereka, hingga belanja subsidi dan kompensasi sesuai jadwal.
Realisasi anggaran untuk manfaat pensiun mencapai Rp 58,9 triliun atau naik 4% dibanding periode yang sama tahun lalu Rp 56,6 triliun. Tiga tahun sebelumnya, realisasi pembayaran manfaat pensiun di level Rp 39 triliun, Rp 37,1 triliun, dan Rp 36,2 triliun untuk periode Maret 2023, 2022, dan 2021.
"Untuk pensiun tetap kita bayar. Kemarin ada kenaikan pensiun plus THR, kita tetap meningkatkan belanja, yaitu tumbuhnya 4%. Tahun lalu karena ada kenaikan yang cukup tinggi, kata Sri Mulyani.
Sementara itu, belanja subsidi dan kompensasi Rp 32,4 triliun, naik 7,6% dibanding posisi per akhir Maret 2024 Rp 30,1 triliun. Tapi, masih lebih rendah dibanding level 2023 yang senilai Rp 37,5 triliun, 2022 Rp 38,5 triliun, dan 2021 Rp 21,4 triliun.
Sebagai rincian, untuk realisasi anggaran subsidi energi dan non energi itu terdiri dari pemanfaatan untuk bahan bakar minyak atau BBM 2.90 juta kiloliter, atau naik 3,5% dibanding realisasi tiga bulan pertama 2024 sebesar 2,8 juta kiloliter.
Lalu, untuk LPG 3 Kg sebanyak 1,36 miliar kg, juga naik 2,9% dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun lalu seberat 1,32 miliar kg.
Listrik bersubsidi juga telah tersalurkan untuk 41,9 juta pelanggan, atau naik 4,2% dibandingkan dengan realisasi yang sama pada tahun lalu terhadap 40,2 juta pelanggan.
Untuk Subsidi pupuk, realisasinya juga sudah sebanyak 1,7 juta ton, naik 27,7% bila dibandingkan posisi per akhir Maret 2025 yang mencapai 1,3 juta ton
"Coba bayangkan kita di 2025 sampai dengan Maret sudah mengeluarkan subsidi pupuk 1,7 juta ton. Dan ini dilakukan secara tepat waktu dan tadi sesuai dengan instruksi Bapak Presiden simplifikasi yang menjelaskan bagaimana kita bisa men-secure panen yang baik. Karena pupuknya datang pada saat memang dia tanam. Tahun-tahun sebelumnya pupuknya datang, ada anggaranya, tapi datangnya terlambat dan hilang. Jadi ini matters a lot," ujarnya.
(arj/mij)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Sri Mulyani Sebut Trump Bikin Rupiah & Surat Utang RI "Merana"
Next Article Kondisi Lapangan Beda Dengan Data Ekonomi, Ini Jawaban Sri Mulyani
