2 weeks ago
13
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Hong Kong mengumumkan akan memangkas 10.000 pekerjaan pegawai negeri (PNS) pada tahun 2027. Pengumuman ini disampaikan oleh Sekretaris Keuangan Paul Chan, Rabu waktu setempat.
"Pemerintah akan menjadi contoh," kata Chan dalam pidato terkait anggarannya pada Rabu, seperti dikutip Straits Times, Kamis (27/2/2025).
"Menunjukkan komitmen dalam memangkas pengeluaran sambil memastikan penyediaan layanan publik berstandar tinggi."
Chan menyebut pemangkasan itu mewakili 5% lebih dari total 191.000 jabatan PNS. Pegawai negeri menyumbang sekitar 4,6% dari 3,7 juta tenaga kerja kota itu.
Bukan hanya itu, semua pejabat politik, anggota parlemen, dan lembaga peradilan akan dibekukan gajinya selama setahun. Langkah tersebut dilakukan bersama dengan pemangkasan biaya lainnya, guna membantu mengeluarkan Hong Kong dari defisit tahun 2028.
Hong Kong diperkirakan akan mengalami defisit tahun keempat berturut-turut sebesar HK$67 miliar (Rp141,7 triliun) pada tahun fiskal 2025/2026, yang dimulai pada tanggal 1 April. Defisit untuk tahun fiskal saat ini akan mencapai HK$87,2 miliar, jauh lebih tinggi dari perkiraan awalnya sebesar HK$48 miliar setahun yang lalu.
Pada tahun fiskal 2023/24, Chan memperkirakan defisit sebesar HK$54,4 miliar, tetapi angka akhirnya mencapai HK$101,6 miliar. Tahun sebelumnya, ia memperkirakan defisit HK$56,3 miliar, kurang dari setengah dari defisit akhir HK$122 miliar.
Produk domestik bruto (PDB) Hong Kong diperkirakan tumbuh antara 2% dan 3% pada tahun 2025, terpukul oleh hambatan eksternal, termasuk memburuknya hubungan antara Amerika Serikat (AS) dan China. PDB tersebut mencapai 2,5% pada tahun 2024.
Chan mengatakan anggaran terbarunya memprioritaskan "konsolidasi fiskal". Pengeluaran rutin pemerintah akan dikurangi sebesar 7% dalam tiga tahun ke depan sambil mencoba meningkatkan pendapatan tanpa mengikis daya saing kota.
"Mengekang pengeluaran publik secara ketat adalah suatu keharusan, tetapi kita harus melanjutkannya dengan cara yang mantap dan bijaksana," katanya.
"Pendekatan ini... memberi kita jalur yang jelas menuju tujuan memulihkan keseimbangan fiskal," ujarnya.
Hong Kong secara tradisional menikmati surplus anggaran, hingga tahun 2019 ketika ekonominya berubah setelah kerusuhan sosial yang berkepanjangan dan pandemi Covid-19. Sejak itu, Hong Kong telah mengalami defisit dalam lima dari enam tahun fiskal terakhir.
(sef/sef)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Imbas Efisiensi Anggaran, PHK Massal Ancam Industri Perhotelan
Next Article China & Hongkong Rebutan Karta Karun RI, Berani Bayar Rp 7,4 Juta/Kg
