OTT Kadis PUPR Tak Boleh Hambat Pembangunan Infrastruktur Sumut

MEDAN (Waspada): Anggota DPRD Sumut Rony Reynaldo Situmorang, meminta pembangunan infrastruktur seperti jalan dan irigasi untuk pertanian yang pengerjaannya dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sumut tidak terhambat hanya karena Topan Obaja Putra Ginting terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

“Jangan karena efek ditangkapnya Kadis PUPR Topan Ginting, menjadi penghambat pelaksanaan tender di Pemprovsu khususnya rehabilitasi irigasi untuk pertanian masyarakat,” ujarnya kepada Waspada di Medan, Selasa (1/7/2025).

Scroll Untuk Lanjut Membaca

IKLAN

Menurut Rony, selain infrastruktur jalan, rehab irigasi merupakan salah satu prioritas yang harus dikerjakan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam mewujudkan program Asta Cita Presiden Prabowo.

“Saat ini, Sumut sudah masuk masa tanam, bahkan masuk pada masa panen. Artinya, pembangunan irigasi ini sudah di bawah naungan PUPR,” ucapnya.

Maka dari itu, lanjut Politisi Partai NasDem ini, Pemprovsu khususnya Dinas PUPR diminta untuk tidak melupakan program Indonesia Emas yang ingin dicapai pada 2045 yang telah menjadi visi misi Presiden Prabowo.

“Indonesia emas itu tulang punggungnya adalah ketahanan pangan. Sekarang ini banyak olahan pertanian kita bergeser dan beralih menjadi lahan Jagung dan menjadi pertanian darat,” bebernya.

Rony juga mengungkapkan bahwa penyebab terjadinya peralihan pertanian dikarenakan rata-rata saluran irigasi yang rusak. Sehingga menjadi penyebab terjadinya kerusakan pada saluran irigasi.

“Makanya saya minta, ayo hadir perbaiki irigasi, kita tak usah dulu bicara Alsintan kalau irigasi sudah diperbaiki semua, baik itu irigasi kewenangan Pemda sekunder, dan primer yang dimiliki pusat. Tapi ditunjang suplai pupuk yang baik, itu sudah aman semua,” terangnya.

Harga Gabah

Rony menuturkan, saat pelaksanaan reses dirinya di Dapil Sumut X meliputi Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun, masyarakat mengeluhkan harga gabah yang masih tinggi walaupun kebutuhannya tidak selangka dulu meski harga gabah tinggi. Namun hal itu masih menjadi penyebab sulitnya masyarakat petani mencapai hidup lebih baik.

“Saya memandang, perlu digarisbawahi kontrak multiyears itu meninggalkan banyak PR, artinya infrastruktur di Sumut adalah janji politik, dan kondisi terkini sangat membutuhkan perbaikan jalan serta rehabilitasi irigasi harus segera dilakukan,” tegasnya.

Rony juga menyinggung persoalan ditangkapnya Kadis PUPR Sumut yang menjadi polemik fenomena hukum yang harus dihormati dari sebuah perilaku menyimpang.

“Tidak semua jajaran Gubernur Sumut adalah orang baik. Saya memandang proses KPK yang berjalan saat ini menjadi cerminan seluruh SKPD dan staleholder, dan seluruhnya termasuk DPRD,” ucapnya.

Oleh karena itu, Rony berharap pembenahan Sumut menjadi lebih baik tidak hanya sekedar Gubsu yang berubah, tetapi harus sampai ke bawah seperti kabid, kasi dan lainnya. (cpb)

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.