1 hour ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Lingkungan Hidup/ Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/ BPLH) Hanif Faisol Nurofiq menyegel pertambangan di Sumatra Barat. Langkah ini disebut sebagai tindakan tegas pemerintah pascabencana banjir, untuk melindungi masyarakat dan tata kelola air.
Disebutkan, penyegelan dilakukan setelah tim pengawas KLH/BPLH bersama Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan melakukan verifikasi lapangan dan menemukan bukaan tambang yang dibiarkan terbengkalai, tidak direklamasi, serta tidak ada pemantauan air larian dan potensi longsor.
Kondisi tersebut diduga memperparah erosi dan aliran lumpur yang menggenangi permukiman di hilir.
"Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup bergerak cepat menindaklanjuti dampak banjir di Sumatra Barat dengan melakukan penyegelan beberapa lokasi pertambangan dan memasang plang pengawasan. Langkah penegakan ini bertujuan menghentikan sementara operasi yang berpotensi memperburuk kondisi hidrologi, memastikan pemenuhan kewajiban lingkungan, dan melindungi keselamatan warga terdampak," kata Hanif dalam keterangannya, Kamis (11/12/2025).
"Kepatuhan lingkungan bukan sekadar formalitas. Ini soal keselamatan publik dan daya dukung wilayah. Kami tidak akan ragu menegakkan aturan demi melindungi masyarakat," tambahnya menegaskan.
Dia memaparkan hasil temuan lapangan tim KLH/ BPLH, di mana ada beberapa lahan bukaan tidak dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan yang sah. Tim pengawas meminta keterangan resmi dari perusahaan terkait, memeriksa dokumen AMDAL atau izin lingkungan, serta menilai penerapan langkah pengendalian erosi, drainase, dan reklamasi pasca-tambang.
"Penyegelan bersifat sementara dan akan dicabut jika perusahaan dapat membuktikan pemenuhan kewajiban lingkungan dan rencana perbaikan yang memadai," kata Hanif.
Kata dia, tindakan ini merupakan bagian dari rangkaian penegakan hukum lingkungan yang transparan dan akuntabel. Selain penyegelan, kementerian menginstruksikan pemasangan plang pengawasan publik agar masyarakat mengetahui status lokasi dan langkah pemerintah dalam mencegah dampak berkepanjangan.
"Bukaan tambang yang tidak direklamasi dan tanpa pemantauan air larian berisiko tinggi memicu banjir dan longsor. Pemerintah hadir untuk memastikan pelaku usaha bertanggung jawab," ujar Hanif.
Dijelaskan, pemeriksaan akan melibatkan penilaian teknis terhadap pengelolaan bekas tambang, pemantauan kualitas dan kuantitas aliran air, serta verifikasi rencana reklamasi.
"Jika ditemukan pelanggaran administratif atau teknis, KLH/BPLH akan melanjutkan proses sanksi sesuai peraturan perundang undangan. Termasuk tindakan administratif dan rekomendasi penegakan hukum," katanya.
"KLH/BPLH juga mengimbau pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk berkoordinasi dalam upaya pemulihan, pembersihan material yang menghambat aliran sungai, serta penataan kembali kawasan rawan," ucapnya.
Hanif mengatakan, pengawasan berkelanjutan penting dilakukan agar praktik pertambangan tidak mengorbankan fungsi kawasan lindung, tata air, dan keselamatan masyarakat.
"Tindakan ini bukan sekadar menutup lokasi; ini panggilan untuk memperbaiki praktik pengelolaan lingkungan demi masa depan yang lebih aman bagi warga Sumatra Barat," tukasnya.
"KLH/BPLH akan mempublikasikan hasil pemeriksaan dan langkah tindak lanjut secara berkala untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Semua pihak yang berkepentingan diharapkan mendukung proses verifikasi dan pemulihan demi mengurangi risiko bencana berulang dan memperkuat ketahanan lingkungan," pungkas Hanif.
Foto: Dokumen yang dirilis KLH tanggal 11/12: Penyegelan Pertambangan di Sumatra Barat: Tindakan Tegas Pascabanjir untuk Lindungi Masyarakat dan Tata Kelola Air . (Dok Kementerian LH)
Dokumen yang dirilis KLH tanggal 11/12: Penyegelan Pertambangan di Sumatra Barat: Tindakan Tegas Pascabanjir untuk Lindungi Masyarakat dan Tata Kelola Air . (Dok Kementerian LH)
(dce/dce)
[Gambas:Video CNBC]
