Menko Zulhas Tegaskan RI Bisa Sukses Swasembada Pangan Asalkan...

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah optimistis Indonesia bisa mencapai swasembada pangan dalam waktu sesingkat-singkatnya, tetapi ada satu syarat utama yang perlu dilakukan, yakni perbaikan sistem irigasi. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan, tanpa perbaikan dan pembangunan irigasi baru, target swasembada akan sulit tercapai.

"Setelah kita lihat, ternyata luas existing sawah kita itu 7,4 juta hektare. Tapi luas pertaniannya rata-rata 10 juta hektare. Produksi kita 54 juta ton gabah, tapi sempat turun jadi 53 juta ton, karena El Niño," kata Zulhas dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2025 di Hotel Westin, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Ia menjelaskan, dari total lahan sawah yang ada, sebagian hanya bisa panen sekali dalam setahun karena mengandalkan curah hujan. Sementara yang bisa panen dua kali, itu karena irigasinya masih berfungsi dengan baik.

"Jadi selama 28 tahun, tidak ada irigasi baru. Ada yang rusak, ada yang belum dibangun. Inilah yang menjadi fokus kita," ujarnya.

Menanggapi persoalan ini, kata Zulhas, pemerintah langsung menggelar rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto untuk mencari solusi. Hasilnya, dana sebesar Rp22 triliun telah dialokasikan di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) khusus untuk perbaikan dan pembangunan irigasi.

"Kami rapat, minta ratas (rapat terbatas) dari Pak Presiden. Pak, ini ada masalah irigasi. Ada 2 juta hektare yang perlu kita perbaiki. Uangnya sudah ada di PU, Rp22 triliun. Yang 22 triliun itu, tolong kita bintangi dulu khusus untuk irigasi, jangan untuk jalan yang lain-lainnya. Sudah, putus Pak," ungkap Zulhas.

Namun, pelaksanaan di lapangan ternyata masih menghadapi kendala birokrasi. Aturan yang ada membagi kewenangan pembangunan infrastruktur antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

"Ada jalan kabupaten, jalan kabupaten tidak boleh dibangun oleh pusat. Yang boleh dibangun pusat adalah jalan negara. Sementara kabupaten tidak membangun irigasi, yang dibangun malah jalan menuju irigasi. Tapi yang dibangun jalan, bukan irigasinya," kata Zulhas.

Untuk mengatasi hambatan ini, pemerintah segera menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang irigasi.

"Kalau irigasi tidak bisa dibangun oleh bupati atau gubernur, karena aturan seribu hektare oleh bupati, tiga ribu hektare oleh gubernur, yang primer baru pusat. Nah sekarang, mau 1.000, mau 2.000, mau 3.000 hektare, kalau bupati dan gubernur tidak bangun, kita bisa bangun," jelasnya.

Zulhas menargetkan, jika 2 juta hektare lahan sawah yang saat ini hanya panen sekali bisa ditingkatkan menjadi dua kali panen dalam setahun, maka produksi gabah akan naik signifikan.

"Kalau rata-rata 5 ton per hektare, tambah sekali panen, berarti kita bisa menambah 10 juta ton gabah. Jadi total produksi kita bisa menjadi 33 juta hingga 34 juta ton beras," terang dia.

Lebih lanjut, menurutnya, keberhasilan swasembada pangan tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan kerja sama erat dengan pemerintah daerah. "Kata kunci, ini akan sukses kalau ada kerja sama antar bupati, gubernur, dan pemerintah pusat," tegasnya.

Ia bahkan menegaskan, saat ini pemerintah daerah perlu mendapat pengawasan ketat agar program ini berjalan lancar.

"Kami mandorin dulu, Pak. Jadi sementara ini dimandorin dulu pemerintah daerah. Mungkin kita ini terlibat, jadi kalau nnggak dimandorin itu nggak jalan," pungkasnya.

(dce)

Next Article Kejar Swasembada Pangan 2028, Para Menteri Prabowo Rapat Siang Malam