4 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Dalam Negeri mendorong kepala daerah untuk melaksanakan langkah perlindungan masyarakat terhadap paparan abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah mendistribusikan masker kepada masyarakat khususnya di wilayah yang terdampak abu vulkanik sebagai upaya perlindungan terhadap paparan abu.
Sementara masyarakat diimbau menggunakan masker dan pelindung mata saat keluar rumah, terutama saat terjadi hujan abu atau konsentrasi abu vulkanik meningkat. "Kita hindari kepanikan masyarakat, jangan sampai terjadi masyarakat panik. Menteri Kesehatan juga sudah menyampaikan perlindungan di antaranya adalah menjaga kesehatan, menjaga sistem pernafasan, upayakan menggunakan masker, kemudian juga mata," ungkap Tito dalam Konferensi Pers Menjaga Keberlangsungan Layanan Pemerintahan dan Pendidikan di Wilayah Terdampak Pasca Erupsi Gunung Anak Krakatau, Minggu (6/9/2026).
Selain itu mengurangi aktivitas di luar rumah saat sebaran abu meningkat serta menutup sumber air dan makanan untuk mencegah kontaminasi. Tito juga mengimbau masyarakat untuk tidak mendekat Gunung Anak Krakatau dalam radius 3 km dari kawah aktif sesuai rekomendasi dan ketentuan keselamatan yang berlaku.
Terakhir mengaktifkan pemantauan selama 24 jam serta memastikan masyarakat memperoleh dan mengikuti informasi resmi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geolog (PVMBG), BMKG, dan BPBD. "Terus melakukan pemantau 24 jam, dan mengikuti informasi resmi, terutama dari BMKG, kemudian BPBD, dan otoritas resmi lainnya," tambah Tito.
Dia menambahkan, Kemendagri akan melakukan koordinasi dan pemantauan dengan pemerintah daerah terdampak guna memastikan penanganan berjalan cepat, terpadu, dan sesuai kondisi lapangan.
Pemerintah daerah juga didorong untuk melakukan pendataan dan pemetaan wilayah serta masyarakat terdampak secara cepat dan akurat, memastikan keberlangsungan pelayanan dasar dan kesiapan fasilitas kesehatan, logistik, serta sarana penunjang lainnya, serta mengintensifkan koordinasi dengan BPBD dan instansi terkait serta mengacu pada informasi resmi PVMBG/BMKG.
Kemendagri memastikan kesiapsiagaan dan langkah mitigasi dilakukan secara proporsional sesuai perkembangan aktivitas vulkanik dan tingkat risiko di masing-masing wilayah. Lalu melaporkan perkembangan, kendala, dan kebutuhan dukungan secara berkala kepada Pemerintah Pusat sebagai dasar percepatan penanganan dan pemberian dukungan yang diperlukan.
"Situasinya masih sangat situasional, masih sangat tergantung dengan situasi masing-masing. Sekali lagi kita terus memantau, dan menggunakan sumber informasi resmi, dan pemerintah daerah masing-masing selalu melakukan respons, dari sumber informasi resmi tersebut," pungkas Tito.
(dpu/dpu)
[Gambas:Video CNBC]
