2 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal melontarkan kritik keras kepada dua kepala daerah sekaligus, yakni Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Jawa Barat. Kritik itu juga merembet ke Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) yang dinilai tidak menjalankan perannya secara tegas.
Semua itu menjadi alasan utama buruh menggelar aksi di depan Gedung DPR RI dan Kementerian Ketenagakerjaan pada 15 Januari 2026 nanti.
"Kenapa aksi di depan Gedung DPR RI? Karena kita ingin meminta DPR memanggil Gubernur DKI Jakarta, mengapa memberikan upah murah?" ujar Said Iqbal saat jumpa pers, Selasa (13/1/2026).
Ia mempertanyakan logika penetapan upah minimum di Jakarta yang menurutnya sangat timpang dengan kondisi ekonomi ibu kota. Said Iqbal mengutip data lembaga internasional dan statistik resmi untuk menggambarkan jurang tersebut.
"Tatkala Bank Dunia dan IMF menyatakan pendapatan per kapita penduduk Jakarta sekitar US$ 21.000 per tahun, atau sekitar Rp343 juta per tahun. Kalau dirata-ratakan per bulan, pendapatan per kapita penduduk Jakarta Rp28 juta. Kenapa upah minimumnya murah sekali?" katanya.
Menurut Said Iqbal, Jakarta adalah kota dengan biaya hidup sangat tinggi, bahkan melampaui sejumlah kota besar di Asia dan dunia. Namun, kondisi tersebut tidak tercermin dalam kebijakan upah minimum. Dalam pandangannya, rendahnya upah minimum di Jakarta tidak hanya berdampak pada buruh, tetapi juga melemahkan daya beli masyarakat secara keseluruhan.
"Kami minta DPR memanggil Gubernur Jakarta. Harus berani mengambil terobosan politik yang terkait dengan meningkatkan daya beli penduduk Jakarta," ucapnya.
Said Iqbal bahkan menilai situasi ini tidak masuk akal jika dibandingkan dengan kawasan industri di sekitar Jakarta.
"Masa orang yang kerja di kantor pencakar langit, gedung-gedung pencakar langit, gajinya lebih murah dari pabrik panci di Karawang atau pabrik plastik di Bekasi? Kan enggak masuk akal," katanya.
Foto: Buruh dari berbagai serikat pekerja melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (8/1/2026). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
Buruh dari berbagai serikat pekerja melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (8/1/2026). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
Tak hanya menuntut kenaikan upah, KSPI dan Partai Buruh juga menawarkan skema alternatif berupa subsidi upah bagi buruh penerima upah minimum. Dengan biaya hidup versi BPS yang mencapai Rp15 juta per bulan, upah minimum di kisaran Rp5,7 juta jelas tidak cukup untuk hidup layak di Jakarta.
"Enggak mungkin dengan Rp5,73 juta itu bisa hidup di Jakarta," katanya.
Selain Gubernur DKI Jakarta, Said Iqbal juga menyasar Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Ia menyebut kepala daerah tersebut lebih sibuk membangun citra dibandingkan berhadapan langsung dengan persoalan buruh.
"Kenapa Gubernur Jawa Barat juga perlu dipanggil oleh DPR? Kang Dedi Mulyadi, gubernur konten dan gubernur pencitraan ini," kata Said Iqbal.
Ia menilai minimnya dialog antara Gubernur Jawa Barat dengan buruh menjadi masalah serius, terutama terkait kebijakan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
"Ketemu buruh enggak pernah, berhadapan buruh menghindar," ujarnya.
Kritik juga diarahkan kepada Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yang dinilai tidak menunjukkan sikap tegas saat bertemu Gubernur Jawa Barat.
"Kami melihat videonya, itu mah bukan Wakil Menteri Tenaga Kerja, itu Kadisnakertrans yang sedang bertemu gubernur," kata Said Iqbal.
Karena itu, buruh juga berencana menggelar aksi di Kementerian Ketenagakerjaan dengan tuntutan yang lebih keras.
"Kami mau protes keras, bahkan ada tuntutan agar Wamenaker dicopot," ujar Said Iqbal.
(fys/wur)
[Gambas:Video CNBC]
