3 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan untuk memperpanjang kebijakan relaksasi penggunaan barcode atau QR Code untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) di wilayah SPBU terdampak bencana. Terutama seperti di Sumatra Utara, Sumatra Barat dan Aceh.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan relaksasi pembebasan QR Code sebelumnya telah diterapkan di Aceh dan Sumatera Utara. Sementara untuk Sumatera Barat, kebijakan tersebut sebelumnya hanya berlaku hingga masa tanggap darurat bencana yakni pada 8 Desember 2025.
Namun, berdasarkan hasil komunikasi dengan Gubernur Sumatera Barat, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang relaksasi penggunaan QR Code tersebut hingga 22 Desember 2025.
"Tapi saya sendiri komunikasi dengan Pak Gubernur itu justru minta diperpanjang dan Gubernur sudah memperpanjang sampai dengan tanggal 22 Desember," kata Yuliot ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (12/12/2025).
Meski demikian, Yuliot menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk kembali memperpanjang kebijakan tersebut apabila kondisi di lapangan masih membutuhkan.
"Tapi kalau memang ternyata dalam pemulihan itu masih dibutuhkan perpanjangan kita akan lakukan perpanjangan untuk tidak menggunakan QR Code dalam penyediaan BBM di daerah bencana," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terus berupaya memulihkan akses energi masyarakat selama masa tanggap darurat bencana hidrometeorologi.
Dalam proses tersebut ia memberikan relaksasi terhadap aturan penggunaan barcode untuk pembelian BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Ini dilakukan sebagai langkah darurat agar distribusi BBM dapat berjalan lancar di wilayah terdampak bencana.
"Tidak perlu pakai barcode (BBM), ini dalam rangka mengantisipasi (gangguan distribusi) semua," kata Bahlil saat mengawal langsung proses pemulihan akses energi di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara dikutip Rabu (3/12/2025).
Ia menegaskan bahwa kebijakan ini hanya bersifat sementara dengan pertimbangan bencana hidrometeorologi telah menyebabkan gangguan distribusi BBM dan listrik, terputusnya jaringan internet, serta lumpuhnya akses transportasi akibat longsor dan putusnya jembatan di sejumlah daerah.
Bahlil meminta masyarakat agar pelaksanaan kebijakan ini berjalan efektif di lapangan dan hanya digunakan untuk kebutuhan yang sangat mendesak.
"Saya mohon kepada saudara-saudara saya di sini, agar tolong jangan disalahgunakan. Artinya kita harus pakai betul-betul sesuai dengan kebutuhan," kata Bahlil.
Kebijakan darurat ini diharapkan dapat mempermudah pasokan BBM untuk distribusi logistik, mobilisasi alat berat, serta pergerakan tim penanganan bencana yang selama ini terkendala gangguan jaringan dan sulitnya akses menuju lokasi terdampak.
(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
