2 weeks ago
8
Jakarta, CNBC Indonesia - CNBC Indonesia telah sukses menggelar acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2025 dengan tema "Riding the Wave of 8% Economic Expansion". Outlook membahas prospek, tantangan, serta strategi implementasi kebijakan ekonomi makro untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang diusung oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Acara ini dihadiri oleh berbagai pakar ekonomi, pemimpin industri, dan pembuat kebijakan.
Sejumlah pemangku kebijakan hadir sebagai pembicara mulai dari Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri BUMN Erick Thohir hingga Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)/Menteri Investasi dan CEO Danantara Rosan P Roeslani.
Diskusi dalam CNBC Indonesia Economic Outlook 2025 ini menggarisbawahi beberapa tantangan besar yang harus dihadapi Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dari efisiensi anggaran, daya beli masyarakat, hingga hilirisasi industri, kebijakan yang tepat dan implementasi yang efektif akan menjadi kunci bagi Indonesia untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dan mewujudkan visi 2045 sebagai negara dengan kelas menengah yang besar.
Berikut beberapa poin yang menarik dari pembicara:
Hashim Djojohadikusumo
* Anggaran Makanan Bergizi Gratis (MBG)Akan Ditambah
Pemerintah akan terus menambah anggaran bagi program MBG hingga ratusan triliun lagi. Anggaran program MBG kini mencapai Rp 171 triliun.
• Batu Bara Bukan Die Industry
Hashim menyebutkan industri batu bara bukan lah industri yang akan mati dalam waktu dekat. Terutama, ketika ada teknologi baru penangkapan dan penyimpanan karbon (Carbon Capture and Storage/ CCS) untuk menekan emisi.
"Batu bara sebetulnya masih bisa hidup lama sekali, not the die industry, ada yang sebut semua batu bara jelek haram, saya beda pendapat, ada teknologi baru CCS, Carbon Capture and Storage," ungkapnya dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2025 di Hotel Westin, Jakarta, Rabu (26/2/2025).
• Pro dan kontra penerapan skema Power Wheeling listrik
Hashim buka-bukaan mengenai pro dan kontra penerapan skema Power Wheeling listrik. Yang jelas, pemerintahan Presiden Prabowo menolak penerapan Power Wheeling di Indonesia.
Sebagai gambaran, Power wheeling adalah mekanisme yang memperbolehkan pihak swasta atau Independent Power Producer (IPP) untuk membangun pembangkit listrik dan menjual secara langsung terhadap masyarakat.
Hal ini tentunya bisa menggerus peran PT PLN (Persero) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor listrik.
Hashim menegaskan, bahwa harus ada negara yang menjadi pengendari dari peran PLN. Maka, pihaknya akan mempertahankan peran PLN sebagai pengendali listrik di Indonesia.
• Target rasio penerimaan negara 18%
Presiden Prabowo Subianto memiliki program besar untuk memperbaiki kinerja penerimaan negara. Prabowo sangat ambisius dalam program ini. Mekanismenya ialah mencari penerimaan negara lebih kuat supaya APBN surplus, salah satunya untuk mengumpulkan penerimaan negara dari sektor-sektor usaha yang selama ini abu-abu atau grey economy.
Prabowo menargetkan rasio penerimaan negara akan naik dari target tahun ini 12,1% menjadi serupa dengan Kamboja di level 18%, dan tahun-tahun setelahnya menjadi 23% seperti Vietnam dan Kamboja.
• Insentif program 3 juta rumah
Hashim menegaskan Bank Indonesia (BI) akan memberikan insentif hingga Rp 130 triliun untuk pembiayaan program 3 juta rumah. Pasalnya masih ada puluhan juta warga Indonesia yang belum memiliki rumah yang layak. Backlog perumahan mencapai 12,7 juta.
Insentif ini merupakan bagian dari insentif likuiditas makroprudensial (KLM).
"Bank Indonesia, bersedia untuk menyediakan Rp130 triliun untuk mendukung sektor perumahan," ujar Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo dalam acara CNBC Economic Outlook 2025 di Hotel Westin, Jakarta, Rabu (26/2/2025).
• Perluasan akses internet
Akses internet yang cepat dan terjangkau bisa meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga mencapai 10%.
Hashim menyatakan perluasan akses internet untuk semua warga RI bisa mendongkrak pertumbuhan Indonesia dengan signifikan.
Ia mengutip riset McKinsey yang menyatakan ketersediaan konektivitas internet dengan harga yang terjangkau bisa mempercepat laju pertumbuhan ekonomi RI sekitar 0,7-1,3 persen untuk setiap 10 persen populasi Indonesia.
"Katakanlah 1 persen itu sudah 10-11 persen. Jadi ini adalah kesempatan bagi kita," kata Hashim dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2025, Rabu (26/2/2025).
• China & Eropa tertarik jadi investor Danantara
Hashim mengungkapkan ada banyak investor asing yang tertarik untuk berinvestasi di Indonesia lewat Danantara. Sejumlah proyek yang akan didanai oleh Danantara dan diharapkan sumber dananya tidak sepenuhnya berasal dari kas badan pengelola investasi, melainkan juga dari hasil investasi bersama dengan investor asing.
Negara tersebut di antaranya China. Hashim menekankan keterlibatan Danantara secara tidak langsung dapat menjadi jaminan kepada investor luar negeri, karena keterlibatan negara lewat Danantara sehingga ikut bertanggung jawab untuk mensukseskan banyak proyek.
Suahasil Nazara (Wakil Menteri Keuangan RI)
Wakil Menteri Keuangan RI, Suahasil Nazara menyebutkan ketidakpastian global di tengah kebijakan tarif Amerika Serikat era Donald Trump hingga berlanjutnya ketegangan geopolitik dunia turut mempengaruhi ekonomi dunia termasuk Indonesia.
Dalam menghadapi tantangan global, Suahasil memiliki beberapa langkah pemerintah untuk rogram pemerintah dan pencapaian target ekonomi nasional ditengah tantangan tersebut.
• Efisiensi APBN
Suahasil mengungkapkan sejumlah agenda dan program pemerintah hingga pengelolaan APBN mendukung target pertumbuhan ekonomi RI 8%.
Perkembangan geopolitik dan kebijakan ekonomi global termasuk Amerika Serikat hingga China dan Eropa hingga gejolak geopolitik dunia akan berdampak pada ekonomi RI sehingga harus diwaspadai.
Suahasil juga menyebutkan indikator yang menjadi perhatian pemerintah dalam mendorong ekonomi terkait perkembangan industri manufaktur, penanganan inflasi, tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan.
Pemerintahan Prabowo pada APBN 2025 dijalankan dengan pengelolaan yang baik dan fleksibel termasuk meminimalkan inefisiensi dengan melakukan refocusing belanja ke arah lebih produktif agar dapat mengakselerasi pembangunan. Namun efisiensi APBN dipastikan fokus pada SDM, penciptaan lapangan kerja, mendorong produktivitas, swasembada pangan dan energi serta terobosan teknologi begitupula bansos kesehatan hingga beasiswa tidak dikurangi.
Efisiensi anggaran juga ditujukan untuk mendukung agenda pembangunan lewat program unggulan seperti makan bergizi gratis (MBG) hingga program perumahan.
• Wajibkan 100% DHE
Suahasil menegaskan kewajiban penempatan DHE yang makin diperkuat Presiden Prabowo Subianto itu sebagai upaya pemerintah agar hasil bumi Indonesia yang diekspor pengusaha bisa termanfaatkan di dalam negeri seluruhnya.
Sejumlah pengusaha tambang masih keberatan dengan kebijakan pemerintah yang mewajibkan 100% devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) wajib ditempatkan di sistem keuangan dalam negeri per 1 Maret 2025.
Suahasil mengatakan hasil tambang itu selama 50 tahun yang lalu tidak dilirik oleh berbagai pihak, makanya terbengkalai hingga menyebabkan hasil ekspornya malah terparkir di luar negeri. Namun, kini pemerintah ingin hasil ekspor SDA dari Bumi Indonesia itu berputar di dalam negeri.
• Program belanja pemerintah
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mendesain program belanja negara supaya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai target 8%.
Di antaranya ialah dengan menjadikan 15% dana belanja negara yang pada tahun ini senilai Rp 3.621,3 triliun, diarahkan untuk program-program yang produktif, sehingga akan dipilah-pilah dari selama ini yang dianggap keluar untuk belanja tidak produktif.
Oleh sebab itu, Suahasil menegaskan, kebijakan otoritas fiskal di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akan lebih bersifat fleksibel, supaya belanja negara makin efisien untuk terus mendukung perekonomian.
Zulkifli Hasan (Menteri Koordinator Bidang Pangan)
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendukung percepatan target swasembada pangan menjadi 2026.
• Target swasembada pangan 2026
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) optimistis swasembada pangan bisa tercapai selambatnya pada 2029.
Menurut Zulhas kondisi saat ini sangat memungkinkan untuk Indonesia bisa swasembada pangan dalam tempo cepat. Hal ini justru berbanding terbalik dengan tahun lalu dimana kondisinya tidak memungkinkan bahkan Indonesia impor hampir 4 juta ton beras.
• Pangan jadi prioritas utama
Zulhas mengatakan urusan pangan jadi prioritas utama. Hal itu menjadikan tidak ada yang baru dalam urusan pangan di Indonesia selama 28 tahun terakhir. Hanya melanjutkan apa yang telah dibangun di era Presiden Soeharto. Mulai dari irigasi, bendungan, pupuk, hingga sarana produksi pertanian dan pangan, meski ada penambahan, sebagian besar hanya melanjutkan peninggalan Soeharto.
• Stop impor beras 2025
Zulhas menegaskan Indonesia tidak akan melakukan impor beras tahun ini, seiring dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi beras. Tahun ini diperkirakan ada penambahan setara 10 juta ton gabah setara beras.
"Kami pede (percaya diri) tahun ini kami tidak impor beras lagi," kata Zulkifli, dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2025 di Hotel Westin, Jakarta, Rabu (26/2/2025).
Pemerintah tengah melakukan optimalisasi lahan pertanian yang ada, sehingga tidak perlu impor lagi. Hal ini pun sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo yang melarang impor beras dan jagung tahun ini.
• Surplus produksi jagung
Zulhas optimis produksi jagung Indonesia tahun ini surplus. Ini berbanding terbalik dari tahun lalu dimana Indonesia harus mengimpor jagung sampai 2,8 juta ton.
Produksi jagung saat ini yang diprediksi surplus menurut Zulhas karena peran dari masyarakat dan Polri. Keduanya ikut antusias untuk menanam jagung di lahan kosong.
• Petani Indonesia kurang diperhatikan
Zulhas menegaskan mengungkapkan selama 24 tahun pertanian Indonesia kurang mendapatkan perhatian serius. Bahkan, banyak generasi milenial enggan menjadi petani karena dinilai kurang menjanjikan.
"Jadi kalau anak milenial ditanya mau jadi petani atau tidak. Mereka tidak mau, rezekinya katanya gelap badannya juga gelap," kata Zulhas, dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2025 di Hotel Westin, Jakarta, Rabu (26/2/2025).
Bahkan secara produktivitas petani, Indonesia pun masih kalah dari Thailand, Vietnam, dan China. Untuk itu dia menegaskan, rakyat dan pemerintah harus bahu membahu serta bekerja keras untuk memperhatikan sektor pertanian.
Untuk mencapai ketahanan pangan dan Asta Cita, sektor ini menurutnya telah mampu menyelesaikan masalah-masalah pokok. Seperti diketahui, Indonesia diperkirakan tidak akan melakukan impor beras tahun ini, seiring dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi beras. Tahun ini diperkirakan ada penambahan setara 10 juta ton gabah setara beras.
Raden Pardede
Raden Pardede selaku Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) menyampaikan sejumlah poin penting terkait kondisi ekonomi Indonesia ke depan. Berikut beberapa pemikiran dan pandangannya yang diungkapkan dalam acara tersebut.
-
Efisiensi anggaran dan relokasi dana
Raden Pardede menekankan pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran negara. Menurutnya, selain efisiensi, yang perlu diperhatikan adalah relokasi anggaran dan apakah pemindahan dana dari satu tempat ke tempat lain dapat meningkatkan produktivitas. "Pertanyaannya adalah, apakah ketika dana direlokasi, produktivitasnya meningkat lebih tinggi dari tempat sebelumnya," ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa waktu yang tepat dalam melakukan relokasi anggaran sangat penting agar dana tersebut segera memberikan dampak positif bagi ekonomi. -
Pengaruh sentimen global dan mata uang
Raden Pardede juga membahas mengenai sentimen global yang mempengaruhi nilai tukar rupiah. Menurutnya, meskipun dolar AS menguat, banyak mata uang dunia yang juga mengalami pelemahan, termasuk yuan dan yen. Rupiah, dalam pandangannya, tidak terlalu terpengaruh oleh pelemahan ini jika dibandingkan dengan mata uang lainnya. Ia menekankan bahwa yang lebih penting adalah menjaga agar nilai tukar rupiah tetap kompetitif untuk menjaga daya saing ekspor Indonesia, terutama dengan negara-negara seperti Cina.
-
Daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi
Ada pula pembicaraan terkait daya beli masyarakat Indonesia yang kini menunjukkan penurunan. Berdasarkan data yang diperoleh dari beberapa bank besar, indeks belanja masyarakat pada awal tahun menunjukkan angka yang melemah. "Ada kemungkinan kesalahan dalam perbandingan dengan tahun lalu, di mana tahun lalu ada peningkatan belanja politik yang signifikan," ucap Raden. Ia memperingatkan bahwa hal ini bisa menjadi indikator awal terjadinya pelemahan daya beli.
-
Penciptaan lapangan kerja dan kelas menengah
Selain itu salah satu hal yang ditekankan oleh Raden adalah pentingnya kelas menengah dalam perekonomian Indonesia. Ia menyebutkan bahwa kelas menengah yang kuat adalah mesin penggerak utama pertumbuhan ekonomi. "Jika kelas menengah berkembang, maka ketergantungan terhadap luar negeri akan berkurang," ujarnya. Raden juga menjelaskan bahwa tantangan saat ini adalah banyaknya penciptaan lapangan kerja di sektor informal yang tidak memberikan gaji yang layak. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah untuk fokus pada pengembangan perusahaan besar yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dengan gaji yang lebih baik.
-
Visi 2045 dan peningkatan kelas menengah
Raden juga membahas visi Indonesia pada tahun 2045, di mana ia berharap jumlah kelas menengah akan meningkat menjadi 70% dari total penduduk, dengan estimasi jumlah penduduk Indonesia pada tahun tersebut mencapai 320 juta jiwa. "Jika 70% dari kita adalah kelas menengah dengan penghasilan yang memadai, maka kita bisa menjadi negara yang maju seperti Jepang atau Korea," jelas Raden.
Untuk mencapainya, ia menekankan perlunya pendidikan yang baik, pengembangan keterampilan, dan dukungan bagi perusahaan besar untuk berkembang. "Perusahaan mikro tidak mungkin bisa memberikan pekerjaan dengan gaji layak di atas UMK, kita harus mendukung agar perusahaan besar dapat berkembang dan memberikan gaji yang baik bagi pekerja," tambahnya.
Erick Thohir, Menteri BUMN
* Time to buy saham BUMN
Erick menilai saat ini merupakan waktu yang tepat untuk membeli saham-saham perusahaan pelat merah. Sebagaimana diketahui, dalam beberapa waktu terakhir, saham-saham BUMN dalam tren negatif.
Erick mengatakan bahwa perusahaan pelat merah memiliki prospek cerah ke depan, seiring dengan kehadiran Badan Pengelola Investasi (BPI)Danantara.
* Tidak ada persaingan kekuasaan di Danantara
Erick menegaskan tidak ada perebutan kekuasaan antara dirinya dengan Kepala atau Chief Excecutive Officer (CEO) Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani. Erick mengaku akan bersinergi dengan CEO BPI Danantara.
Erick juga membantah adanya tumpeng tindih peran dengan danantara. Erick justru menegaskan nantinya kementerian BUMN akan bersinergi dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Rosan P Roeslani, CEO Danantara
* Danantara tidak kebal hukum & nvestasi Danantara bisa dipertanggungjawabkan
Rosan menegaskan investasi yang dilakukan Danantara akan dijalankan secara baik dan berdasarkan tata kelola yang benar.
Rosan menuturkan untuk menentukan arah investasi, Danantara memiliki banyak komite sebagai pemberi pertimbangan, di antaranya Komite Risiko hingga Komite Etik.
Investasi yang akan dilakukan Danantara akan melalui proses panjang. Artinya bukan hanya dari jajaran direksi, tetapi juga harus melalui persetujuan level dewan pengawas.
Rosan juga memastikan tidak ada yang kebal hukum di Indonesia, termasuk pengurus Danantara. Pasalnya, isu yang beredar mengatakan Danantara tidak bisa diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
* Sektor investasi pilihan Danantara
Rosan mengatakan bahwa lembaga yang dia pimpin bisa berinvestasi ke sektor yang memberikan dampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Dia antaranya adalah energi terbaruka, ketahanan pangan, dan hilirisasi.
* Dana Danantara dari Dividen
Rosan menegaskan dana yang masuk ke Danantara bukan berasal dari operasional BUMN, melainkan dari dividen yang akan diinvestasikan ulang untuk memperoleh return yang lebih tinggi.
"Dana yang akan kita dapatkan inikan ada dana dari dividen setiap tahun yang dihasilkan semua BUMN ini kita investasikan di level Danantara, bukan kita ambil dari operasional BUMN," terang Rosan dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2025 di The Westin Jakarta, Rabu (26/2/2025).
CNBC INDONESIA RESEARCH
