1 hour ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Departemen Luar Negeri Amerika Serikat punya kebijakan baru yaitu melarang diplomat menggunakan huruf Calibri dan menjadikan Times New Roman sebagai huruf satu-satunya di dokumen resmi pemerintah.
Kebijakan baru yang ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio ini dilaporkan oleh The New York Times berdasarkan bocoran memo internal.
Calibri baru diadopsi sebagai huruf dalam dokumen pemerintahan AS pada 2023, pada era pemerintahan Presiden Joe Biden. Alasannya, Calibri yang tidak memiliki "ekor" di ujung tiap hurufnya (sans-serif), lebih mudah dibaca oleh orang dengan gangguan penglihatan.
Rubio menilai langkah tersebut adalah bagian dari kebijakan keragaman, kesetaraan, dan inklusi (diversity, equity, inclusion/DEI) yang dilarang oleh pemerintahan Presiden Donald Trump.
Huruf dengan serif, aksesori di ujung huruf berbentuk garis atau lekukan, memiliki ruang spasi lebih sempit dibanding huruf sans (tanpa) serif. Oleh karena itu, huruf tanpa serif disebut lebih mudah dibaca oleh orang yang mengidap dyslexia atau rabun. Namun, beberapa penelitian menyatakan dampak ini belum bisa disimpulkan dengan tegas.
Dalam memo internal, Rubio menyatakan Times New Roman adalah huruf resmi baru demi "mengembalikan profesionalisme dan kepantasan" di dokumen pemerintahan. Calibri dinilai membuat dokumen korespondensi diplomat AS "terdegradasi." Di sisi lain, ia mengakui bahwa penggunaan huruf Calibri bukan contoh kebijakan DEI yang paling "boros atau radikal."
Sebelum diubah menjadi Calibri, Times New Roman adalah huruf standar di dokumen Deplu AS sejak 2004. Times New Roman, menurut Rubio, "mencerminkan martabat, konsistensi, dan formalitas yang diharapkan ada di pemerintahan."
Dalam pernyataan kepada NBC News, juru bicara Deplu AS menegaskan pentingnya standar huruf.
"Huruf serif kini tetap menjadi standar di pengadilan, legislasi, dan jajaran lembaga pemerintah yang menekankan otoritas dan permanen dari catatan tertulis."
(dem/dem)
[Gambas:Video CNBC]
