4 hours ago
1
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Dunia tidak benar-benar takut pada perang, akan tetapi dunia takut pada harga energi. Ketika konflik di Timur Tengah kembali memanas, pasar global tidak menunggu hasil diplomasi. Ia langsung bereaksi, melalui satu kanal yang paling menentukan, yaitu harga minyak.
Pertanyaan yang jauh lebih menentukan justru sederhana: berapa harga minyak besok pagi? Seperti yang berulang kali terjadi, dampaknya tidak berhenti di pasar global. Ia langsung merambat ke APBN negara-negara yang bergantung pada impor energi, termasuk Indonesia.
Dalam hitungan hari, mekanisme ini bekerja dengan presisi yang hampir matematis. Pada 31/3/2026, dalam analisisnya di CNBC Indonesia, Simatupang mengingatkan bahwa eskalasi di Selat Hormuz berpotensi menekan ketahanan energi Indonesia dan memperbesar beban fiskal. Sehari kemudian, pemerintah merespons. Tambahan subsidi energi hingga sekitar Rp100 triliun diumumkan untuk menjaga stabilitas harga domestik.
Dari pertanyaan inilah, tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia mulai menemukan bentuknya. Namun ironinya, tekanan ini muncul di tengah kondisi fiskal yang justru terlihat kuat.
Dalam Rapat Kerja bersama DPR RI pada 6/4/2026, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa APBN tetap solid dan mampu menjadi shock absorber di tengah ketidakpastian global. Hingga akhir Maret 2026, pendapatan negara mencapai Rp574,9 triliun atau tumbuh 10,5% (yoy), dengan penerimaan pajak melonjak 20,7%. Bahkan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN dan PPnBM) tumbuh 57,7%, ini menjadi indikasi kuat bahwa aktivitas ekonomi domestik masih terjaga.
Di sisi belanja, defisit APBN tetap terkendali di level 2,9% terhadap PDB. Pemerintah juga memiliki bantalan fiskal berupa Saldo Anggaran Lebih (SAL) sekitar Rp420 triliun. Dengan kondisi ini, pemerintah menyatakan mampu menjaga harga BBM bersubsidi tetap stabil, bahkan jika harga minyak dunia berada di kisaran USD100 per barel.
Secara kasat mata, fondasi fiskal Indonesia tampak kokoh. Namun di balik kekuatan tersebut, terdapat kerentanan yang lebih dalam, yang justru semakin terlihat ketika krisis global datang. Perubahan ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Dalam tiga dekade terakhir, karakter konflik global telah bergeser. Pada era pasca-Perang Dingin, konflik seperti Perang Teluk atau Perang Irak memang berdampak pada energi, tetapi efeknya relatif terlokalisasi.
Kini, konflik menjadi terhubung langsung dengan sistem ekonomi global. Perang seperti Invasi Rusia ke Ukraina memicu krisis energi lintas kawasan. Ketegangan di Timur Tengah, termasuk Perang Gaza dan eskalasi Perang Amerika Serikat-Iran, memperbesar risiko gangguan jalur pasokan energi global. Dalam konfigurasi baru ini, konflik tidak lagi berhenti di medan tempur. Ia langsung diterjemahkan menjadi guncangan harga energi.
Bagi Indonesia, mekanismenya berlangsung hampir otomatis. Kenaikan harga minyak global mendorong Indonesian Crude Price (ICP) melampaui asumsi APBN. Ketika ICP naik, beban subsidi energi ikut meningkat. Pada akhirnya, APBN dipaksa menjadi penyangga utama. Di sinilah paradoks itu muncul. APBN memang kuat. Namun justru karena kuat, ia terus digunakan untuk menyerap guncangan, tanpa mengurangi sumber guncangan itu sendiri.
Tambahan subsidi energi hingga Rp100 triliun pada awal April 2026 menjadi contoh paling nyata. Kebijakan ini diperlukan untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli. Namun sekaligus menegaskan bahwa setiap kenaikan harga energi global akan selalu bermuara pada tekanan fiskal domestik.
Perkembangan ini juga telah diantisipasi. Dalam tulisannya di CNBC Indonesia pada 31/3/2026, Simatupang menyoroti bagaimana krisis di Selat Hormuz berpotensi menekan ketahanan energi Indonesia dan memperbesar beban fiskal. Analisis tersebut menempatkan energi sebagai titik rawan dalam stabilitas ekonomi nasional.
Beberapa hari kemudian, pada 6/4/2026, Purbaya Yudhi Sadewa kembali menegaskan bahwa dampak konflik global dapat membuat ekonomi Indonesia "suram seperti negara lain" apabila tekanan eksternal tidak dikelola dengan baik.
Apa yang terjadi dalam rentang waktu tersebut bukan sekadar rangkaian peristiwa. Ia adalah satu pola yang konsisten. Analisis mengidentifikasi risiko. Kebijakan merespons tekanan.Pemerintah mengonfirmasi ancaman dan semuanya mengarah pada kesimpulan yang sama, yaitu kerentanan energi Indonesia bersifat struktural.
Pola ini bukan hal baru. Setiap kali harga minyak naik, subsidi meningkat dan ruang fiskal tertekan. Ketika harga kembali stabil, dorongan untuk melakukan reformasi struktural pun mereda. Siklus ini berulang, tanpa perubahan mendasar yang cukup kuat untuk memutus ketergantungan.
Dalam konteks ini, tambahan Rp100 triliun bukan sekadar kebijakan fiskal. Ia adalah biaya dari ketergantungan, baik terhadap impor energi, keterlambatan diversifikasi, maupun lambannya transisi energi. Dampaknya pun meluas. Kenaikan harga energi akan merambat ke biaya logistik, harga pangan, dan pada akhirnya daya beli masyarakat. Subsidi memang mampu meredam dampak langsung, tetapi tanpa perubahan struktural, beban tersebut hanya bergeser ke masa depan.
Apa yang tampak sebagai konflik geopolitik di luar negeri, pada akhirnya adalah persoalan fiskal di dalam negeri. Jika harga minyak global bertahan tinggi, tekanan terhadap subsidi akan terus meningkat. Pada saat yang sama, ruang fiskal untuk belanja produktif berpotensi terdesak. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat membatasi kemampuan negara untuk mendorong pertumbuhan yang lebih berkelanjutan.
Pada akhirnya, persoalannya bukan terletak pada angka Rp100 triliun itu sendiri. Persoalannya adalah apa yang direpresentasikan oleh angka tersebut. Ia bukan sekadar kebijakan. Ia adalah sinyal. Sinyal bahwa ekonomi Indonesia memiliki bantalan fiskal yang kuat, tetapi belum cukup berubah untuk keluar dari siklus yang sama. Dan selama itu tidak berubah, maka setiap krisis energi tidak akan lagi mengejutkan. Ia hanya akan berulang.
(miq/miq)
