IHSG Bersiap Hadapi Pekan Krusial, MSCI hingga Hormuz Jadi Sorotan

Jakarta, CNBC Indonesia - Pasar keuangan Indonesia diperkirakan masih bergerak volatil pada pekan depan di tengah ketidakpastian geopolitik Timur Tengah dan penantian sejumlah sentimen penting, mulai dari pengumuman MSCI, inflasi AS hingga keputusan suku bunga China.

Kegagalan pembicaraan damai AS-Iran dan polemik Selat Hormuz berpotensi menjadi faktor eksternal utama yang membayangi IHSG dan rupiah.

Kesepakatan damai yang kembali gagal dapat membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan rupiah kembali bergejolak. Bahkan, bisa saja rupiah kembali mendekati Rp18.000/US$ jika sentimen makin memburuk.

Selengkapnya, berikut sentimen pekan depan:

1. Pengumuman MSCI

Di dalam negeri, penyedia indeks global MSCI akan segera menyampaikan pengumuman penting bagi industri pasar modal Indonesia. Pengumuman MSCI Classification akan dilakukan pada 24 Juni 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi mengatakan OJK telah melakukan kembali pertemuan di tim teknis dengan analis MSCI pada 10 Juni 2026. Pertemuan tersebut membahas mengenai data dan informasi yang dibutuhkan.

"Sejauh ini mereka sudah mengkonfirmasi, memanfaatkan dan menerima seluruh informasi dan data keperluan terutama informasi keterbukaan dan kepemilikan saham di perusahaan terbuka yang tercatat di bursa efektif," ujarnya saat ditemui di gedung DPR RI Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Hasan menyebut pengumuman dari MSCI pada lusa terkait dengan aksesbilitas pasar bukan hanya ditujukan pada pasar saham Indonesia saja, melainkan tinjauan rutin mereka.

"Kemudian di tanggal 23 (waktu AS) nanti kita juga menunggu pengumuman terkait dengan market classification atau review atas klasifikasi pasar termasuk juga bursa kita," lanjutnya.

Hasan menambahkan, saat ini OJK sedang menanti keputusan dari lembaga internasional tersebut karena akan menjadi katalis utama penentu arah pergerakan dana asing ke depan.

"Tentu sekali lagi ini tidak khusus bursa kita tapi juga akan dilakukan terhadap seluruh bursa-bursa lain yang indeks MSCI-nya mengacu pada bursa dimaksud," tutupnya.

Sebelumnya pada Jumat lalu, MSCI merilis laporan Global Market Accessibility Review. Laporan tersebut menyoroti sejumlah dinamika restrukturisasi pada pasar negara berkembang.

Pada laporan siklus tahun ini, secara umum terdapat lebih banyak peningkatan peringkat dibandingkan dengan penurunan di seluruh kelompok Emerging Markets.

Namun, sorotan krusial bagi pasar domestik adalah penurunan kualitas aksesibilitas akibat kendala struktural, terutama mengenai masalah transparansi kepemilikan saham dan dugaan aktivitas perdagangan terkoordinasi di bursa Indonesia.

MSCI menurunkan penilaian (downgrade) Indonesia pada kriteria Information Flow atau arus informasi. Indonesia menjadi salah satu dari dua negara pasar berkembang (Emerging Markets) yang mengalami penurunan penilaian pada aspek tersebut, bersama Turki.

MSCI menilai ketidaktransparanan struktur kepemilikan saham serta indikasi perdagangan yang terkoordinasi telah menimbulkan kekhawatiran terhadap aksesibilitas pasar modal Indonesia bagi investor global.

Menurut MSCI, kondisi tersebut berpotensi mengganggu proses pembentukan harga saham yang wajar di pasar. Persoalan transparansi kepemilikan dan praktik perdagangan yang dinilai terkoordinasi juga membatasi kemampuan investor institusi internasional untuk menilai besaran free float yang sebenarnya.

Akibatnya, investor global dinilai semakin sulit menjadikan harga saham yang terbentuk di pasar sebagai acuan yang dapat diandalkan dalam menyusun portofolio maupun mereplikasi indeks.

MSCI juga menilai kondisi tersebut dapat mengurangi transparansi pasar dan menghambat mekanisme price discovery, yakni proses pembentukan harga yang mencerminkan kondisi fundamental secara wajar.

Atas dasar itu, MSCI menurunkan penilaian Indonesia pada kriteria Information Flow dari sebelumnya "+" menjadi "-". Penurunan tersebut mencerminkan meningkatnya kekhawatiran investor internasional terhadap transparansi free float dan kualitas pembentukan harga saham di pasar Indonesia.

Dalam penjelasannya, MSCI menyebut kekhawatiran tersebut muncul akibat masih adanya ketidaktransparanan struktur kepemilikan saham serta indikasi coordinated trading behavior yang dinilai dapat mengganggu pembentukan harga yang semestinya terjadi di pasar.

Sebagai informasi, Market Accessibility Review merupakan kajian tahunan MSCI yang digunakan untuk menilai tingkat aksesibilitas suatu pasar modal bagi investor institusi global. Penilaian tersebut mencakup berbagai aspek mulai dari keterbukaan terhadap investor asing, kemudahan arus modal, efisiensi operasional pasar, ketersediaan instrumen investasi hingga stabilitas kerangka kelembagaan.

Laporan terbaru MSCI menunjukkan bahwa di kelompok Emerging Markets, permasalahan utama aksesibilitas pasar masih berkaitan dengan keterbukaan kepemilikan asing dan infrastruktur pasar.

Namun khusus Indonesia, sorotan tertuju pada kualitas arus informasi, transparansi kepemilikan saham, serta efektivitas pembentukan harga di pasar modal.

Kendati demikian, Indonesia tetap berstatus Emerging Market (EM) dalam MSCI Global Market Accessibility Review 2026. MSCI menilai pasar modal Indonesia masih memenuhi kriteria sebagai pasar berkembang.

2. Kesepakatan Damai Belum Tercapai

Pembicaraan perdamaian AS dan Iran yang seharusnya dilakukan di Burgenstock, Swiss, Jumat (19/6/2026) dibatalkan. Hal ini dikatakan Menteri Luar Negeri Swiss, sebagaimana dimuat Reuters.

Pengumuman diberikan setelah Gedung Putih merilis pernyataan bahwa Wakil Presiden (Wapres) JD Vance tidak akan melakukan perjalanan ke Swiss. Pembicaraan hari Jumat adalah tindak lanjut dari kesepakatan untuk mengakhiri perang dengan Iran, setelah penandatangan virtual Rabu antara Presiden Donald Trump dan Presiden Masoud Pezeshkian terkait 14 poin MOU damai kedua negara.

"Logistik negosiasi ini tidak pernah sederhana atau dapat diprediksi. Saat ini Wakil Presiden tidak akan berangkat malam ini. Kami berharap dapat memulai pembicaraan teknis sesegera mungkin," kata juru bicara Gedung Putih tentang Vance pada Kamis malam.

Akan tetapi AS dan Iran memulai perundingan damai di resor pegunungan Buergenstock, Swiss, pada Minggu (21/6/2026). Pertemuan yang dipimpin Wakil Presiden AS JD Vance dan negosiator utama Iran Mohammad Baqer Qalibaf itu bertujuan mencari penyelesaian permanen atas perang yang telah berlangsung hampir empat bulan.

Melansir Reuters, Perundingan berlangsung di tengah perbedaan pandangan terkait Selat Hormuz yang menjadi jalur vital perdagangan energi dunia. Iran mengklaim telah menutup selat tersebut sebagai respons atas serangan Israel di Lebanon, sementara militer AS menyatakan lalu lintas kapal komersial masih berjalan normal.

Sementara itu, Pemerintah Iran pada Sabtu (20/6/2026) mengumumkan bahwa Selat Hormuz kembali ditutup dan memperingatkan kapal-kapal agar menjauhi jalur pelayaran strategis tersebut. Namun, AS segera membantah klaim tersebut dan menegaskan bahwa lalu lintas maritim di selat itu masih berjalan normal.

3. Data Inflasi AS

Pada pekan depan, data inflasi atau Indeks Harga Konsumen (IHK) Negeri Paman Sam periode Mei 2026 akan dirilis. Investor menunggu data core personal consumption expenditure (PCE) AS periode Mei yang akan dirilis Kamis malam waktu Indonesia. Angka ini menjadi indikator inflasi favorit bank sentral AS atau The Federal Reserve (The Fed).

Core PCE bulan sebelumnya berada di level 0,2% secara bulanan. Pasar ingin melihat apakah tekanan harga mulai melandai atau tetap tinggi setelah lonjakan harga energi akibat konflik Timur Tengah.

Data tersebut akan langsung mempengaruhi arah dolar AS dan imbal hasil obligasi pemerintah AS. Dua instrumen itu masih menjadi kompas utama aliran modal asing di emerging market, termasuk Indonesia.

Jika inflasi kembali panas, peluang The Fed untuk menaikkan suku bunga cukup besar. Situasi seperti itu biasanya menekan aset berisiko. Rupiah dapat kembali tertekan dan investor asing cenderung menahan ekspansi di pasar saham domestik.

4. Penetapan Suku Bunga Bank Sentral China

Otoritas moneter China dijadwalkan untuk merilis keputusan suku bunga acuan atau Loan Prime Rate (LPR) pada tanggal 20 Mei 2026. Pada periode April, bank sentral China (People's Bank of China/PBoC) memutuskan untuk mempertahankan LPR tenor satu tahun di level 3,0% dan tenor lima tahun di 3,5%. Dengan ini, maka PBoC telah menahan suku bunga acuan selama sepuluh bulan berturut-turut.

Keputusan tersebut mencerminkan kehati-hatian pemerintah China yang saat ini lebih memprioritaskan stabilitas makroekonomi dibandingkan menyuntikkan stimulus secara agresif. Pelaku pasar mengekspektasikan PBoC akan kembali mempertahankan sikap menahan suku bunga ini.

Hal tersebut dilatarbelakangi oleh tingginya harga minyak dunia dan ketegangan di Timur Tengah yang mengaburkan prospek inflasi ke depan.

Di sisi lain, target pertumbuhan ekonomi China yang dipatok lebih rendah pada kisaran 4,5% hingga 5% untuk 2026 turut mengurangi urgensi pelonggaran moneter yang luas, mengingat masih adanya tantangan struktural dari pelemahan sektor properti dan sentimen konsumen domestik yang masih tertahan.

(chd/chd)

Add as a preferred
source on Google