7 hours ago
4
Jakarta, CNBC Indonesia - Pesan WhatsApp berantai itu datang tanpa nama pengirim jelas, hanya informasi singkat tentang lowongan Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), termasuk posisi Pemadam Kebakaran (Damkar). Broadcast itu juga mengimbau agar pelamar untuk langsung datang ke Balai Kota.
Kabar soal lowongan itu dengan cepat menyebar dari hp ke hp, mulut ke mulut, dan seterusnya. Semakin banyak yang mendengar, semakin panjang pula antrean di Balai Kota. Sejak Senin hingga hari ini Rabu (23/4/2025), Balai Kota DKI Jakarta diserbu ratusan pelamar. Dari ibu rumah tangga hingga mantan buruh pabrik, semua datang membawa harapan.
Foto: Warga DKI Jakarta memadati Balai Kota pada Rabu (23/4/2025) untuk melamar kerja sebagai PPSU, petugas damkar, kebersihan, hingga lingkungan. Mereka mengantre sejak pagi sambil membawa berkas lamaran sebagian bahkan mengisi formulir di trotoar dan taman sekitar lokasi. (CNBC Indonesia/Fergi Nadira)
"Saya lihat dari WA, katanya hoaks, tapi ternyata benar ini ramai," ujar Sani (33 tahun), warga yang melamar sebagai petugas PPSU. Ia datang sejak subuh.
Namun pihak Pemprov DKI Jakarta menegaskan, informasi dalam pesan tersebut keliru. Staf Khusus Gubernur Bidang Komunikasi Publik Cyril Raoul Hakim menyebut, proses rekrutmen seharusnya dilakukan oleh wilayah masing-masing seperti kecamatan dan kelurahan, bukan di Balai Kota.
"Memang lowongannya ada, bukan hoaks. Tapi yang hoaks adalah arahannya yang menyuruh ke Balai Kota. Itu tidak benar," ujar Cyril kepada CNBC Indonesia, Rabu (23/4/2025).
Pemprov DKI pun mengaku kaget dengan membeludaknya warga yang datang secara fisik. Mereka langsung bergerak cepat dengan menyiapkan meja penerimaan berkas, serta menyediakan minuman bagi pelamar yang sudah mengantre sejak pagi buta.
Bingung Karena Informasi Simpang Siur
Salah satu pelamar, yang enggan disebut namanya, mengaku justru diarahkan oleh pihak kelurahan untuk datang ke Balai Kota. "Saya ke kelurahan di Semper, malah disuruh ke sini katanya," ujarnya.
Situasi ini mencerminkan ketidaksinkronan informasi di lapangan. Di satu sisi, pemerintah bakal menyiapkan sistem rekrutmen berbasis online melalui situs resmi jakarta.go.id/loker. Di sisi lain, warga justru menerima pesan-pesan keliru yang viral dan menyebar lebih cepat daripada klarifikasi resmi.
Pemprov DKI pun menegaskan, seluruh proses pendaftaran akan dialihkan ke kanal digital. "Kami ingin membangun sistem yang transparan dan efisien, agar warga tidak perlu repot-repot datang ke Balai Kota hanya karena informasi tidak jelas," tegas Cyril.
"Sekali lagi, pelaksanaan pengadaan PPSU dilakukan oleh masing-masing kelurahan dengan mengedepankan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing secara adil dan tidak diskriminatif, serta akuntabel," ujarnya menambahkan.
Jumlah lowongan yang tersedia untuk posisi Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di DKI Jakarta pada tahun 2025 adalah sebanyak 1.652 posisi. Proses rekrutmen ini pun dilakukan secara transparan dan terbuka, tanpa praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), serta pungutan liar (pungli).
(hsy/hsy)
Saksikan video di bawah ini:
