1 month ago
14
Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim S. Djojohadikusumo mengatakan cukup kaget dengan jumlah tanah yang dimiliki oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI).
"Kaget saya KAI memiliki tanah dimana-mana," kata Hashim dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2025 di Hotel Westin, Jakarta, Rabu (26/2/2025).
Secara rinci, dia menjelaskan di Manggarai ada lebih dari 64 hektare, di Tanjung Priok lebih dari 29 hektare. Selain itu ada pula di Semarang dan Surabaya.
Oleh karena itu, menurutnya Pemerintahan Prabowo ingin melaksanakan Transit Oriented Develpoment (TOD). Hashim mencontohkan di Jepang, Hong Kong, dan China itu biasa, di atas stasiun dibangun ke atas dengan syarat untuk masyarakat menengah ke bawah, sedangkan kelas atas tidak perlu.
"Mengenai tanah itu ada solusi, tanah pemerintah pusat dan juga daerah begitu besar, tanah tersedia, hanya saja butuh political will," tegas Hashim.
Menurut Hashim selain PT KAI, Kemenhan dan Kementerian lain juga memiliki lahan yang tersebar, begitu juga BUMN, seperti Pertamina, PLN, dan Perumnas. Untuk diketahui, Hashim mengatakan masih ada puluhan juta warga Indonesia yang belum memiliki rumah layak huni.
Angka tersebut bisa bertambah besar jika ditambah dengan yang tinggal di perdesaan. Karena itulah, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan menggenjot pembangunan perumahan sehingga backlog akan berkurang.
Backlog merupakan indikator dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pemerintah Jangka Menengah (RPJMN) yang mengukur kesenjangan (gap) antara kebutuhan dan pasokan rumah.
Berdasarkan data Susenas yang dirilis BPS. perkembangan backlog tumbuh fluktuasi dalam 14 tahun terakhir dan yang paling rendah tercatat pada 2022, tetapi tidak kurang dari 11,6 juta unit. Dari jumlah tersebut, menurut data KemenPUPR pada 2022 tercatat sebanyak 93% dikontribusikan oleh kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dan sebanyak 60% dari kelompok MBR tersebut adalah mereka yang bekerja di sektor informal.
Berlanjut pada 2023, alih alih turun, angka backlog malah melambung jadi 12,7 juta rumah. Persoalan dasar mengapa angka backlog Indonesia masih sangat tinggi adalah kelebihan penawaran rumah (oversupply housing), tetapi di saat yang sama terjadi kekurangan penawaran rumah dengan harga terjangkau (undersupply affordable housing).
Artinya, rumah yang ada saat ini harganya sangat mahal sampai banyak orang tidak mampu untuk beli. Oleh karena itu, dalam pemerintahan Presiden Prabowo mencanangkan program unggulan tiga juta rumah murah.
Program ini kabarnya langsung diincar oleh para investor dari luar negeri. Hashim menyebut Qatar sebagai salah satu investor siap membangun 1 juta uni apartemen usai Lebaran.
"Bulan April setelah Lebaran, investor dari Qatar mau bangun 1 juta apartemen. Nilainya US$ 18-20 miliar," ungkap Hashim.
Tidak berhenti sampai 1 juta apartemen, Qatar juga berkomitmen untuk membangun lagi hingga 5 juta unit apartemen dan rumah perdesaan.
"Nanti akan dibawa lagi untuk pemerintah Qatar 3-5 juta apartemen dan rumah di perdesaan," imbuhnya.
Selain Qatar, investor lain yang akan ikut program ini adalah Abu Dhabi lewat BUMN-nya Mubadala Investment Company.
"Pemerintah Abu Dhabi lewat BUMN Mubadala ada investasi 1 juta. Ini adalah FDI (Foreign Direct Investment), ini direct investment di housing sector," bebernya.
(rah/rah)
Saksikan video di bawah ini:
