5 days ago
7
Jakarta, CNBC Indonesia - Elon Musk dikabarkan akan segera mundur dari perannya di pemerintahan Amerika Serikat. Menurut laporan The Washington Post, Musk merasa lelah menghadapi serangan yang ia anggap kejam dan tidak etis dari pihak kiri politik.
Musk saat ini menjabat sebagai Kepala Departemen Efisiensi Pemerintahan (Department of Government Efficiency/DOGE) dengan status pegawai khusus. Status ini akan berakhir pada akhir bulan depan, meskipun hingga kini belum jelas kapan tepatnya ia akan mundur.
Sumber internal menyebutkan bahwa Musk percaya, kepergiannya tidak akan mengganggu kinerja DOGE karena para staf sudah berhasil menanamkan pengaruh di berbagai lembaga federal.
Spekulasi soal rencana mundur Musk muncul seiring dengan berkurang pengaruhnya di pemerintahan Trump, demikian dikutip dari Independent, Rabu (23/4/2025).
The New York Times melaporkan, Menteri Keuangan Scott Bessent mengganti pejabat pelaksana IRS (otoritas pajak AS) setelah mengeluhkan Musk yang memilih kandidatnya sendiri tanpa koordinasi. Selain itu, Musk juga dikritik karena sering membuat kebijakan pemotongan anggaran tanpa konsultasi dengan anggota kabinet lainnya.
Di sisi lain, analis dari Wedbush Securities, Dan Ives, menyarankan agar Musk segera meninggalkan jabatan pemerintahan dan kembali fokus penuh pada Tesla.
Ives menyebut Tesla sedang menghadapi situasi darurat akibat rusaknya reputasi yang ditimbulkan karena keterlibatan Musk dengan DOGE.
"Tesla adalah Musk, dan Musk adalah Tesla. Siapapun yang menganggap kerusakan merek yang terjadi ini tidak nyata, sebaiknya berbicara langsung dengan calon pembeli mobil di AS, Eropa, dan Asia," ujar Ives.
Ives memperkirakan rusaknya citra Tesla bisa menyebabkan penurunan permintaan hingga 15%-20% secara permanen.
Sementara itu, aturan internal yang Musk terapkan di DOGE juga menuai kontroversi. Ia mewajibkan seluruh pegawai federal mengirim email mingguan berisi lima aktivitas kerja mereka.
Musk memperingatkan, jika tidak mengirim email akan dianggap sebagai pengunduran diri. Namun, hanya dua hari setelah kebijakan itu berlaku, Kantor Manajemen Personalia (OPM) menyatakan bahwa pengiriman email bersifat sukarela dan tidak akan dianggap sebagai pengunduran diri.
Saat ini, kebijakan pengiriman email itu tidak lagi diterapkan secara konsisten di seluruh instansi federal. Banyak pegawai yang menganggap kewajiban tersebut hanya formalitas dan bahkan menjadikannya bahan lelucon.
(dem/dem)
Saksikan video di bawah ini:
Video: AS Siapkan Dana Kekayaan Negara untuk Akuisisi TikTok
Next Article Sumbang Rp 3,8 T, Donald Trump Beri Karpet Merah Buat Elon Musk
