3 hours ago
4
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah China secara resmi meluncurkan sebuah operasi penegakan hukum maritim khusus di wilayah sebelah timur Taiwan pada Sabtu, (06/06/2026). Ini dilakukan sebagai bentuk respons keras atas pengumuman rencana pembicaraan batas maritim di wilayah tersebut oleh pihak Jepang dan Filipina.
Mengutip Russia Today, operasi penegakan hukum maritim khusus tersebut diluncurkan oleh Kementerian Transportasi China yang berkoordinasi dengan otoritas lokal setempat. lembaga tersebut juga menyatakan bahwa operasi ini secara khusus bertujuan untuk menjalankan yurisdiksi penegakan hukum administrasi maritim China secara penuh, serta untuk melindungi hak-hak dan kepentingan nasional lepas pantai mereka.
Langkah taktis Beijing ini dilakukan menyusul hasil pertemuan puncak KTT pada tanggal 28 Mei lalu di Tokyo, di mana Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menerbitkan pernyataan bersama yang mengumumkan dimulainya pembicaraan pembatasan wilayah maritim pada zona ekonomi eksklusif serta landas kontinen masing-masing negara.
Menanggapi pengumuman sepihak tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, langsung mengecam keras rencana tersebut karena wilayah perairan yang berniat dibatasi oleh Tokyo dan Manila berada di sebelah timur Taiwan yang diklaim Beijing sebagai zona ekonomi eksklusif miliknya. Mao memberikan penegasan mengenai keterlibatan mutlak negaranya dalam setiap urusan wilayah di sekitar perairan Taiwan tersebut.
"Setiap negosiasi yang melibatkan pembatasan maritim di perairan sebelah timur Taiwan harus melibatkan China," tegas Mao.
Mao juga menambahkan bahwa pihak pemerintah Jepang dan Filipina telah secara nyata melanggar hukum internasional karena melompati dan mengabaikan posisi Beijing dalam urusan pembatasan wilayah wilayah laut tersebut.
Di sisi lain, pihak Taiwan juga ikut membunyikan alarm tanda bahaya atas rencana pembicaraan yang akan segera berlangsung tersebut dengan mendesak pihak Tokyo dan Manila untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan mereka karena area yang kemungkinan besar menjadi subjek negosiasi tumpang tindih dengan perairan di mana pulau itu mengklaim hak dan kepentingannya.
Namun, Sekretaris Kabinet Kepala Jepang Minoru Kihara langsung memberikan pembelaan dan meredam kekhawatiran mengenai dampak hukum dari hasil kesepakatan tersebut terhadap negara lain. Kihara menyatakan bahwa kesepakatan apa pun yang dicapai antara pihak Tokyo dan Manila tidak akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak luar.
"Tidak akan mengikat secara hukum bagi pihak ketiga mana pun," ujar Kihara.
Meskipun demikian, pihak penjaga pantai Taiwan menyatakan pihaknya telah mengerahkan setidaknya lima kapal patroli untuk merespons operasi China tersebut secara tepat, yang mereka nilai telah melanggar hukum internasional, serta memantau pergerakan empat kapal pemerintah China yang berangkat dari Pelabuhan Xiamen di daratan utama.
China sendiri hingga saat ini masih menganggap Taiwan sebagai wilayah teritorialnya sendiri, bahkan Presiden Xi Jinping secara konsisten menolak untuk mengesampingkan opsi penggunaan kekuatan militer demi mencapai ambisi reunifikasi tersebut.
Ketegangan antara China dan Jepang terkait masalah kedaulatan Taiwan ini sebenarnya telah membara sejak November 2025 lalu, tepatnya ketika Perdana Menteri Takaichi memberikan peringatan keras bahwa upaya China untuk mengambil alih pulau tersebut dapat menjadi dasar kuat bagi dilakukannya intervensi militer asing.
Pihak China kemudian menuduh Takaichi sebagai perdana menteri Jepang pertama yang secara eksplisit membingkai skenario Taiwan sebagai situasi yang mengancam kelangsungan hidup, dan menambahkan bahwa narasi semacam itu secara historis telah berfungsi sebagai taktik andalan bagi militerisme Jepang untuk meluncurkan aksi agresi.
(tps/tps)
Add
as a preferred
source on Google
