Catatan Penting DPR, Menkeu, BI, OJK dan LPS di Financial Forum 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Stabilitas sistem keuangan memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Diperlukan ekosistem keuangan yang stabil, transparan, dan berdaya saing dengan dukungan transformasi digital dan manajemen risiko yang kuat agar tetap tangguh menghadapi perubahan global.

CNBC Indonesia mengundang Wakil Ketua DPR, Ketua DPR Komisi XI dan juga seluruh anggota KSSK untuk membahas "Penguatan Sistem Keuangan Indonesia".

Berikut ini adalah poin-poin penting dari pembicaraan di dalam acara Financial Forum yang diadakan pada Rabu (3/12/2025) di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta.

Wakil Ketua DPR RI - Adies Kadir

• Dalam enam tahun terakhir, Indonesia menghadapi tekanan global dan domestik, termasuk pandemi, konflik atau perang, serta kebijakan tarif era Trump. Meskipun begitu, ekonomi Indonesia tetap stabil di kisaran 5% dan sedang diarahkan menuju target pertumbuhan 8%.

• Sektor keuangan memegang peran sentral, baik dalam mendukung sektor riil melalui program seperti Makan Bergizi Gratis, Kopdes Merah Putih, hilirisasi dan industrialisasi, serta BPI Danantara, maupun melalui fungsi intermediasi keuangan yang mencakup penyediaan fasilitas transaksi, pengendalian risiko, menjaga kepercayaan pasar, dan meningkatkan inklusi keuangan masyarakat.

• Program Makan Bergizi Gratis memberikan dampak signifikan bagi perekonomian, termasuk kontribusi 0,86% terhadap pertumbuhan PDB pada 2025, dengan potensi mencapai 34,2% bila diimplementasikan sepenuhnya. Program ini juga mendukung produksi pangan, memperkuat perekonomian daerah, dan berpotensi menciptakan hingga 290 ribu lapangan kerja baru.

• Tantangan sektor keuangan masih ada, seperti aktivitas intermediasi yang rendah dibandingkan negara ASEAN lainnya, pertumbuhan uang beredar yang lambat karena permintaan kredit masih lemah, serta biaya pinjaman yang relatif tinggi. Pertumbuhan sektor keuangan pada akhirnya sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi nasional.

• Implementasi RUU P2SK diharapkan dapat mendorong diversifikasi produk dan layanan keuangan yang sesuai kebutuhan riil masyarakat, memperluas akses pembiayaan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional, memaksimalkan pemanfaatan fintech yang inklusif, efektif, dan efisien, menyediakan data penunjang perkreditan agar analisis lebih mudah, serta meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

Ketua DPR Komisi XI - Mukhamad Misbakhun

• Revisi UU P2SK dilakukan karena dua alasan utama yaitu penyempurnaan kewenangan penyidikan OJK dan perbaikan aspek penganggaran, sekaligus momentum politik untuk menyempurnakan UU P2SK 2023.

• Pergantian Menteri Keuangan memberikan momentum baru untuk menyempurnakan UU ini menjadi lebih optimal, selaras dengan target Presiden untuk mendorong ekonomi tumbuh hingga 8%. Selain itu, target pertumbuhan tersebut itu tidak bisa mengandalkan fiskal saja, sehingga peran moneter dari Bank Indonesia perlu diperkuat tanpa mengurangi independensinya sebagai bank sentral.

• Bank Indonesia diperkuat perannya sebagai bank sentral yang lebih aktif dalam mendorong pertumbuhan, dengan penegasan arah kebijakan antara pro-growth atau pro-stability.

• OJK mendapat penguatan besar terutama di sektor kripto yaitu pengawasan aset digital, tokenisasi, stablecoin, hingga pengaturan bursa kripto yang akan dipertegas melalui POJK.

• LPS juga diperkuat, termasuk kewenangan anggaran dan percepatan implementasi penjaminan polis asuransi yang semula ditargetkan paling lambat 2028, guna memulihkan kepercayaan publik terhadap industri asuransi.

• Revisi UU P2SK masih menunggu arahan pimpinan DPR, sementara DPR akan memasuki masa reses, sehingga waktu pembahasan final menunggu keputusan pimpinan.

• Tujuan besar revisi ini adalah memperkuat seluruh lembaga KSSK (BI, OJK, LPS, Kemenkeu), meningkatkan koordinasi, dan memastikan stabilitas sistem keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.

• DPR ingin berperan sebagai fasilitator yang produktif agar mandat pengawasan setiap lembaga berjalan efektif dan masyarakat merasakan perlindungan serta manfaat dari penguatan sistem keuangan nasional.

Menteri Keuangan - Purbaya Yudhi Sadewa

• P2SK membawa perubahan tata kelola sangat besar: Bank sentral kini fokus menjaga stabilitas keuangan, bukan sekadar makro ekonomi. Kekuatan BI dan LPS justru berkurang sedikit, karena kewenangan pelaporan bergeser ke DPR. Namun ada sisi positifnya, koordinasi kebijakan antar-lembaga menjadi lebih jelas sehingga risiko overlap kewenangan menurun.

• Purbaya menegaskan mesin ekonomi tidak cukup hanya dari fiskal. Indonesia perlu dorongan kuat dari kebijakan moneter agar sektor swasta bergerak lebih cepat.

• Saat awal menjabat, Menkeu mengeluarkan 200 triliun untuk mendorong ekonomi sehingga pasar saham langsung menguat. Ini menunjukkan koordinasi fiskal dan moneter yang efektif dapat menimbulkan respons positif di pasar.

• Money base (M0) sempat tumbuh 13%, tetapi tiba-tiba turun 7% di Oktober. Penurunan ini membuat Menkeu kembali melakukan injeksi likuiditas Rp 76 triliun untuk menahan penurunan uang primer.

• Menkeu sedang intens berdiskusi dengan BI untuk menyamakan arah kebijakan. Menurut Purbaya, kalau koordinasi BI dan LPS tidak optimal, risiko transmisi kebijakan semakin berat. P2SK diharapkan membuat alur koordinasi lebih sistematis dan cepat, sehingga ketika ekonomi tumbuh, stabilitas keuangan juga terjaga.

• Kondisi fiskal masih sehat meski penerimaan pajak rendah dari target. Majalah The Economist menyoroti langkah Menkeu menggunakan 200T dana cadangan fiskal untuk mendorong belanja pemerintah. Belanja ini menciptakan multiplier effect karena bank-bank menjadi lebih aktif menyalurkan kredit.

• Purbaya menepis anggapan bahwa pernyataannya bertujuan mengintervensi bank sentral. Ia menegaskan bahwa seluruh penjelasannya hanya terkait upaya meningkatkan efektivitas koordinasi kebijakan fiskal dan moneter, bukan untuk mempengaruhi independensi BI.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia - Destry Damayanti

• Berlakunya UU P2SK, Bank Indonesia memperoleh mandat baru dalam kebijakannya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

• BI telah menurunkan suku bunga acuan sebesar 125 bps sepanjang 2025, atau 150 bps jika dihitung sejak 2024. Tantangan utamanya adalah penyesuaian suku bunga perbankan yang masih relatif lambat.

• Stabilitas rupiah dijaga melalui intervensi di pasar valas, baik spot, NDF, maupun DNDF, sehingga BI dapat masuk ke pasar onshore dan offshore.

• BI memberikan insentif bagi bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas yaitu UMKM, pertanian, hilirisasi, perumahan, dan konsumen berpendapatan rendah. Insentif berupa penurunan GWM sebesar 5%, sehingga GWM dapat turun dari 9% menjadi efektif 4%, dan bahkan 3,5% bagi bank yang menurunkan suku bunga dana pihak ketiga (DPK) dan kredit dengan cepat. Kebijakan ini sudah menambah likuiditas sekitar Rp 404 triliun per November.

• BI terus memperkuat digitalisasi pembayaran, terutama melalui QRIS. Jumlah pengguna sekitar 58,3 juta dan merchant 101,2 juta, dan 94% merupakan UMKM

• Total transaksi sejak diluncurkan BI-FAST mencapai 4,5 miliar, dengan estimasi penghematan Rp 18 triliun sejak akhir 2021. Pada 2030, transaksi BI-FAST diproyeksikan mencapai 13 miliar, dengan potensi penghematan Rp 22 triliun.

• BI mendorong kebijakan UMKM dan keuangan syariah sebagai bagian dari strategi pro-growth. Pendalaman pasar keuangan terus ditingkatkan, volume transaksi repo SBN naik signifikan menjadi Rp 17 triliun per hari. Pasar valas meningkat dari USD 4 juta per hari pada 2021 menjadi USD 9,9 miliar per hari saat ini. Dengan pasar keuangan yang dalam dan likuid, stabilitas dan pertumbuhan ekonomi lebih mudah dicapai.

Ketua Dewan Komisioner OJK - Mahendra Siregar

• Struktur kepemimpinan OJK kini diperkuat menjadi 11 anggota Dewan Komisioner tanpa rencana penambahan lagi dalam draf revisi terakhir karena keterbatasan ruang kantor yang ada saat ini.

• Transmisi kebijakan berjalan positif dengan turunnya bunga deposito sebesar 75 bps dan bunga kredit 60-70 bps, serta membaiknya likuiditas bank Himbara pasca penempatan dana pemerintah (SAL).

• Revisi UU PPSK memperluas cakupan usaha bank umum agar bisa masuk ke aktivitas pasar modal guna meningkatkan leverage dan pendalaman pasar keuangan.

• OJK bersama Komisi XI DPR memprioritaskan peningkatan porsi saham publik (free float) di pasar modal untuk mendongkrak likuiditas dan partisipasi investor.

• Regulasi resolusi asuransi dan pengawasan aset kripto terus diperkuat untuk membangun kepercayaan publik serta melengkapi ekosistem pengaturan yang ada.

• OJK mewajibkan seluruh lembaga jasa keuangan memiliki rencana bisnis, unit khusus, dan alokasi SDM pendamping untuk pembiayaan UMKM sebagai sebuah keharusan, bukan pilihan.

• Strategi keuangan syariah difokuskan pada kewajiban spin-off unit usaha syariah dan pembentukan departemen baru di OJK untuk mengatasi anomali tingginya literasi namun rendahnya inklusi.

Ketua LPS - Anggito Abimanyu

• LPS resmi mengemban mandat baru penjaminan polis asuransi (konvensional dan syariah) yang akan dijalankan melalui skema transisi dua tahap akselerasi menuju implementasi penuh pada tahun 2030.

• Transformasi peran LPS menjadi risk minimizer memungkinkan intervensi lebih dini saat bank berstatus "dalam penyehatan" melalui opsi penempatan dana hingga pengambilalihan saham, sehingga tidak lagi sekadar menjadi "kasir" saat likuidasi.

• UU P2SK mempertegas status LPS sebagai lembaga negara independen yang kebal intervensi dalam penetapan kebijakan tingkat bunga penjaminan, dengan mekanisme pelaporan anggaran (RKAT) yang kini langsung ke DPR demi efisiensi dan transparansi.

• Dengan tambahan dana sekitar Rp30 triliun per tahun dari premi dan hasil investasi yang ditempatkan aman di SBN, LPS menjaga operasional yang lean namun prudent didukung SDM berkualitas tinggi untuk mendeteksi risiko.

• Bank digital diperlakukan setara dengan bank konvensional dalam skema resolusi dan perlindungan nasabah, di mana Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) dan batas coverage tetap berlaku untuk memitigasi risiko di tengah perubahan struktur industri perbankan.

• Sinergi antaranggota KSSK kini semakin solid berkat mekanisme pertukaran data yang terbuka dan terintegrasi, memungkinkan LPS memanfaatkan informasi perbankan secara real-time untuk mendeteksi risiko dan merumuskan kebijakan stabilitas sistem keuangan bersama BI, OJK, dan Kemenkeu.

-

CNBC INDONESIA RESEARCH

[email protected]

(gls/mij)