Bukan Rp 23.000/Tabung, Bahlil Ungkap Harga Sebenarnya LPG 3 Kg

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membeberkan bahwa harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi 3 kilo gram (kg) seharusnya jauh lebih murah dari harga yang berlaku di pasaran saat ini.

Harga LPG 3 kg yang dibeli masyarakat saat ini sudah mencapai Rp 23.000 hingga Rp 30.000 per tabung. Padahal, Bahlil menyebutkan harga LPG 3 kg yang disubsidi negara itu seharusnya bisa dibeli oleh masyarakat yang berhak paling mahal Rp 16.500 per tabung.

"Idealnya harga (LPG 3 kg) ini sampai di rakyat tidak boleh lebih dari Rp 16.000 (per tabung). Saya kemarin sudah cek, Pertamina menjual itu ke agen itu Rp 12.750 dari SPBE. Ke agen itu nambahnya paling tinggi Rp 1.500, berarti kan kurang lebih sekitar Rp 14.500 sampai Rp 16.000. Dari agen ke pangkalan itu juga Rp 1.500 berarti Rp 16.000 sampai Rp 16.500 itulah yang harus diterima oleh rakyat," paparnya dalam acara Indonesia Economic Summit di Jakarta, dikutip Kamis (20/2/2025).

Bahlil mengatakan, dirinya sudah menemukan banyak 'mark up' harga LPG di lapangan. Termasuk, dari rantai distribusi pusat hingga pengecer, sehingga harga LPG 3 kg yang dibeli oleh masyarakat menjadi lebih mahal dari harga yang sudah diperhitungkan oleh pemerintah.

"Tapi apa yang terjadi rakyat kita beli dengan harga, mohon maaf, Rp 25.000, Rp 23.000, ada yang Rp 30.000 (per tabung). Jadi kita ini mengambil hak rakyat, suruh rakyat bayar lebih," katanya.

Harga jual LPG 3 kg yang tinggi di masyarakat membuat Bahlil terkejut. Oleh karena itu, ia sendiri tidak rela jika komoditas yang sudah disubsidi oleh negara namun masih didapatkan dengan harga mahal oleh masyarakat khususnya masyarakat miskin.

"Ya saya sebagai mantan orang miskin yang dibesarkan dalam keluarga yang susah tidak rela ini terjadi," imbuhnya.

Belum lagi, dia membeberkan bahwa sejatinya negara telah menggelontorkan alokasi subsidi untuk LPG 3 kg bahkan hingga Rp 87 triliun per tahun.

Potensi Subsidi Tidak Tepat Sasaran Capai Puluhan Triliun

Sayangnya, lanjut Bahlil, ternyata subsidi jumbo yang diberikan oleh pemerintah dan seharusnya diterima oleh masyarakat miskin tersebut tidak tepat sasaran.

Pertama, berdasarkan temuannya di lapangan, dia menemukan LPG 3 kg tidak mencapai berat aslinya. Dia menyebutkan berat LPG subsidi yang didapatkan oleh masyarakat paling banyak hanya 2,7 kg per tabung, dari yang seharusnya 3 kg.

Berdasarkan perhitungannya, Bahlil mengatakan ada potensi subsidi yang seharusnya diterima oleh masyarakat sebesar Rp 8,7 triliun per tahun yang tidak tersampaikan.

"Kalau 2,7 (kg) itu berarti 10% dari 3 kg. 10% dikali Rp 87 triliun, (sebanyak) Rp 8,7 triliun (per tahun)," jelasnya.

Kedua, dia menemukan 'mark up' harga LPG 3 kg per tabung sekitar Rp 8.000 per tabung, hal itu dihitung dari selisih harga asli LPG 3 kg dengan harga LPG 3 kg yang saat ini dijual ke masyarakat. Tidak tanggung-tanggung, Bahlil menyebutkan potensi subsidi yang tidak sampai ke masyarakat sebesar Rp 17,4 triliun setahun.

"Mark up selisih harga dari Rp 17.000 ke Rp 25.000, (selisih) Rp 8.000. Rp 8.000 itu sama dengan 20% dari total subsidi. 20% dikali Rp 87 triliun, (mark up) Rp 17,4 triliun," katanya.

Ketiga, Bahlil juga menemukan adanya penyalahgunaan LPG 3 kg bersubsidi tersebut yang dioplos ke tabung LPG non subsidi. Dia membeberkan bahwa LPG oplosan tersebut bahkan digunakan oleh industri hingga sektor horeka (hotel, restoran, kafe) yang seharusnya tidak menggunakan LPG subsidi.

Berdasarkan perhitungannya, potensi penyalahgunaan LPG 3 kg tersebut mencapai Rp 4,3 triliun per tahun.

"Kalau itu kita kategorikan 5% saja (LPG yang dioplos). 5% dikali Rp 87 triliun, kurang lebih sekitar Rp 4,3 triliun (per tahun)," ungkapnya.

Sebagai akhir perhitungannya, potensi subsidi negara untuk LPG 3 kg yang tidak tepat sasaran mencapai Rp 30,4 triliun per tahun.

"Jadi berapa total subsidi yang tidak tepat sasaran? Dan saya tahu ini pasti banyak yang tidak nyaman karena sudah nyaman 17 tahun. tapi saya berkomitmen untuk meluruskan ini," tegasnya.

Dengan begitu, Bahlil menegaskan pihaknya akan terus menjamin hak-hak rakyat miskin terjamin didapatkan secara utuh, termasuk hak subsidi melalui LPG.

"Ini yang menjadi jihad politik saya sebagai Menteri ESDM untuk menjamin hak-hak rakyat harus diberikan secara utuh yang apa yang dilakukan oleh negara," tandasnya.

(wia)

Next Article Bahlil Temukan Jurus Biar Produksi LPG RI Naik, Begini Caranya