AS Bergulat dengan Utang, "Tangan Kanan" Trump Ini Harus Melawan Dunia

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Amerika Serikat (AS) tengah berupaya meredam kenaikan imbal hasil obligasi yang semakin membebani keuangan negara. Namun, langkah tersebut justru memunculkan pertanyaan, apakah Washington sedang menyelesaikan persoalan utang atau hanya berusaha menunda tekanan pasar.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent pada Rabu (19/8/2026) mengumumkan bahwa pemerintah akan memperbesar pembelian kembali obligasi jangka panjang. Batas pembelian dinaikkan dari sebelumnya maksimal US$2 miliar menjadi setidaknya US$4 miliar untuk setiap operasi.

 Bessent menjadi salah satu sosok paling sibuk dan disorot setelah lonjakan imbal hasil US Treasury. Sosok kepercayaan Trump ini menjadi tumpuan pemerintahan Donald Trump dalam menyelesaikan persoalan lonjakan imbal hasil.

Program tersebut baru mulai berlaku pada 9 September dan berlangsung hingga 4 November 2026. 

Dalam konferensi pers pada Senin (24/8/2026), Bessent menegaskan bahwa pemerintah tetap akan menjalankan lelang obligasi sesuai jadwal.

"Kami belum membeli satu pun obligasi," kata Bessent. Ia menyebut operasi berikutnya baru dilaksanakan pada 9 September.

Meski program tersebut belum dijalankan, pengumumannya sempat membuat imbal hasil atau yield obligasi AS turun. Penurunan itu tidak bertahan lama karena yield kembali meningkat setelah pasar menilai rencana pembelian obligasi tidak menyelesaikan persoalan mendasar, seperti besarnya defisit anggaran, tingginya kebutuhan penerbitan utang, dan risiko inflasi.

Tekanan kenaikan yield tidak hanya terjadi di AS. Sejumlah negara maju juga menghadapi kondisi serupa akibat inflasi, tingginya kebutuhan pembiayaan, dan utang pemerintah yang terus membengkak.

Utang AS Tembus US$40 Triliun

Melansir The Economist, sepanjang tahun ini, imbal hasil obligasi pemerintah AS bertenor 10 tahun telah meningkat sekitar 0,6 poin persentase. Kenaikan juga terjadi pada obligasi pemerintah Jerman sebesar 0,4 poin persentase dan Jepang sekitar 0,8 poin persentase.

Kenaikan tersebut muncul ketika dunia masih menghadapi inflasi yang belum sepenuhnya terkendali.

Perang yang melibatkan AS, Israel, dan Iran ikut mendorong kenaikan harga minyak sehingga tekanan terhadap harga barang dan jasa kembali meningkat.

Pada saat yang sama, pembangunan data center untuk mendukung pengembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) membutuhkan pembiayaan sangat besar. Permintaan dana yang meningkat membuat persaingan memperoleh modal semakin ketat, termasuk bagi pemerintah yang menerbitkan obligasi.

Namun, persoalan yang paling mengkhawatirkan pasar adalah kondisi keuangan pemerintah AS.

Defisit anggaran Negeri Paman Sam mencapai sekitar 6% terhadap produk domestik bruto (PDB). Sementara itu, Kementerian Keuangan AS menyatakan utang pemerintah federal telah melampaui US$40 triliun atau sekitar 120% dari PDB.

Congressional Budget Office (CBO) memperkirakan defisit dan utang AS masih akan terus bertambah pada tahun-tahun mendatang.

Masalahnya, kenaikan utang juga memperbesar beban pembayaran bunga. Lebih dari separuh defisit anggaran AS kini berkaitan dengan pembayaran bunga atas pinjaman sebelumnya.

Kondisi itu berpotensi menciptakan lingkaran yang sulit untuk dihentikan. Ketika yield naik, biaya pinjaman pemerintah ikut meningkat. Beban bunga yang lebih besar kemudian memperlebar defisit dan memaksa pemerintah kembali menerbitkan utang.

Bessent Beli Kembali Obligasi, Tetapi Utang Tidak Berkurang

Untuk meredam tekanan tersebut, Menteri Keuangan AS Scott Bessent berencana membeli kembali obligasi pemerintah bertenor panjang. Pembelian itu diharapkan dapat meningkatkan permintaan terhadap obligasi sehingga harganya naik dan imbal hasilnya turun.

Harga obligasi dan yield bergerak berlawanan arah. Ketika harga obligasi meningkat, imbal hasilnya cenderung turun.

Namun, pemerintah AS tidak menggunakan dana tambahan yang benar-benar baru untuk mengurangi utangnya. Pembelian kembali obligasi jangka panjang akan dibiayai melalui penerbitan obligasi bertenor lebih pendek.

Oleh karena itu, jumlah utang pemerintah secara keseluruhan tidak berkurang. Washington hanya mengubah komposisi utangnya dari tenor panjang menuju tenor yang lebih pendek.

Strategi tersebut dapat membantu menurunkan tekanan pada obligasi jangka panjang dalam waktu terbatas. Namun, ketergantungan yang lebih besar pada utang jangka pendek juga membuat pemerintah harus lebih sering mencari pembiayaan baru ketika obligasi tersebut jatuh tempo.

Bessent menyatakan kenaikan imbal hasil saat ini tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi fundamental ekonomi AS.

"Kami percaya imbal hasil tersebut tidak mencerminkan fundamental yang mendasarinya," kata Bessent dalam wawancara televisi setelah mengumumkan program pembelian kembali obligasi dilansir dari The Economist.

Namun, pasar tampaknya belum sepenuhnya sependapat. Setelah sempat turun, imbal hasil obligasi kembali bergerak mendekati posisi sebelum pengumuman.

Ada Tekanan Politik Menjelang Pemilu

Kenaikan imbal hasil obligasi juga menjadi persoalan politik bagi pemerintahan Presiden Donald Trump.

Pemilu sela atau midterm elections semakin dekat, sementara biaya hidup masih menjadi perhatian utama masyarakat AS. Dua pengeluaran yang paling mudah dirasakan adalah harga bahan bakar dan bunga kredit pemilikan rumah.

Kenaikan harga minyak membuat bensin semakin mahal. Sementara itu, tingginya imbal hasil obligasi jangka panjang ikut mendorong suku bunga kredit perumahan bertenor 30 tahun.

Ketika bunga kredit rumah meningkat, cicilan menjadi lebih mahal dan kemampuan masyarakat membeli hunian ikut tertekan.

Dalam kondisi tersebut, upaya menurunkan yield obligasi dapat membantu meringankan tekanan pada bunga kredit perumahan. Namun, pengaruhnya sangat bergantung pada apakah pasar mempercayai pemerintah mampu mengendalikan inflasi dan memperbaiki kondisi anggaran.

Program pembelian kembali obligasi juga bukan satu-satunya langkah yang dikaitkan dengan upaya menekan biaya pinjaman.

Fannie Mae dan Freddie Mac, dua lembaga yang berperan besar dalam pembiayaan perumahan AS, disebut telah meningkatkan pembelian surat berharga berbasis kredit perumahan selama setahun terakhir.

Pembelian tersebut dapat membantu menurunkan bunga kredit rumah, meskipun tidak menyelesaikan persoalan mendasar berupa tingginya inflasi dan kebutuhan pembiayaan pemerintah.

Kebijakan Pemerintah Bisa Berseberangan dengan The Fed

Langkah Bessent juga berpotensi membuat arah kebijakan Kementerian Keuangan AS berbeda dengan bank sentral AS (The Federal Reserve/The Fed).

The Fed memang pernah membeli obligasi dalam skala besar melalui program quantitative easing (QE). The Fed juga pernah menjalankan Operation Twist, yaitu menjual obligasi jangka pendek dan membeli obligasi jangka panjang untuk menekan imbal hasil pada tenor yang lebih panjang.

Namun, program tersebut dijalankan sebagai bagian dari kebijakan moneter, seperti untuk menopang perekonomian ketika menghadapi perlambatan.

Situasi saat ini berbeda karena inflasi AS masih berada di atas target The Fed sebesar 2%. Pasar bahkan memperkirakan bank sentral memiliki peluang menaikkan suku bunga dalam pertemuan September.

Ketua The Fed Kevin Warsh juga menyatakan tetap berkomitmen membawa inflasi kembali menuju target.

Di sisi lain, upaya menurunkan imbal hasil obligasi melalui pembelian kembali surat utang dapat memberikan dorongan bagi perekonomian karena biaya pinjaman menjadi lebih murah.

Apabila Kementerian Keuangan berusaha melonggarkan kondisi keuangan sementara The Fed justru mempertahankan kebijakan ketat, kedua lembaga tersebut berpotensi berjalan ke arah berbeda.

Kondisi tersebut dapat membuat pasar semakin sulit membaca arah kebijakan ekonomi AS.

Yield Bisa Turun, tetapi Dolar Ikut Tertekan

Tekanan pasar juga tidak selalu muncul melalui obligasi.

Setelah Bessent mengumumkan rencana pembelian kembali surat utang, dolar AS melemah, sementara harga emas meningkat. Pergerakan tersebut menunjukkan sebagian investor mencari perlindungan di luar aset berdenominasi dolar.

Dolar yang lebih lemah memang dapat membantu daya saing ekspor AS. Namun, pelemahan mata uang juga berpotensi membuat barang impor semakin mahal dan kembali mendorong inflasi.

Risiko tersebut menjadi persoalan ketika The Fed masih berupaya mengendalikan kenaikan harga.

Pada akhirnya, keberhasilan pemerintah AS menurunkan imbal hasil obligasi tidak hanya bergantung pada program pembelian kembali surat utang. Pasar juga akan melihat pada bagaimana perkembangan inflasi, besarnya defisit anggaran, kebutuhan penerbitan obligasi baru, dan kemampuan AS dalam mengelola utangnya.

Selama persoalan tersebut belum membaik, tekanan terhadap obligasi pemerintah AS berpeluang kembali muncul meskipun pemerintah terus berusaha meredamnya.

CNBC INDONESIA RESEARCH

[email protected]

(evw/evw)