2 hours ago
3
Jakarta, CNBC Indonesia - Sejumlah pengamat menyoroti Konferensi Board of Peace (BoP) yang digelar perdana di Amerika Serikat (AS), Kamis. Meski dinilai membawa peluang diplomatik, BoP tetap menyimpan tantangan tertentu.
Hal ini dikatakan sejumlah pakar, seperti Mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamnelu) RI Dino Patti Djalal. Ia menilai BoP memang sudah mulai berjalan tapi proses ke depan masih penuh ketidakpastian.
"BoP sudah mulai bekerja, namun proses ke depan masih rapuh dan penuh risiko," ujar Dino dalam analisanya, dikutip Jumat (20/2/2026).
"Peran Presiden Amerika Serikat sangat dominan, sementara visi dan kepentingan para anggotanya masih berbeda-beda dan berpotensi saling berbenturan," tambahnya.
Ia menyoroti bahwa aspek keamanan memang mulai digerakkan. Tentunya, melalui rencana pembentukan Palestinian Security Force dan International Stabilization Force (ISF).
Namun, tantangan di lapangan, khususnya terkait demiliterisasi Gaza, dinilai sangat berat. Apalagi belum jelas kapasitas pasukan Palestina yang akan dibentuk.
Ia pun mengkritik minimnya empati terhadap penderitaan warga Gaza dalam pidato-pidato Amerika Serikat di forum BoP. Bahkan, pernyataan salah satu eksekutif BoP yang menyinggung potensi nilai real estat dan bisnis Gaza hingga US$150 miliar atau setara sekitar Rp2.550 triliun, yang menurutnya tidak sensitif terhadap kondisi kemanusiaan rakyat Palestina.
"Saya tidak melihat referensi serius mengenai political development Gaza dalam masa transisi. Umumnya hanya soal administrasi. Tata kelola dana BoP juga belum jelas dan ini akan menjadi sorotan," tegas Dino.
Meski demikian, dalam kontribusi Indonesia, Dino mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto. Terutama soal tidak mengumumkan komitmen pendanaan permanen sebesar US$1 miliar atau sekitar Rp17 triliun untuk menjadi anggota tetap BoP.
"Indonesia tidak perlu berambisi menjadi anggota permanen BoP," ujarnya.
"Kontribusi pasukan penjaga perdamaian sudah cukup, dan Indonesia harus tetap memegang opsi untuk keluar jika terjadi penyelewengan misi," ujarnya.
Two State Solutions Bisa Terjadi?
Sementara itu, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, menilai BoP memang bisa menciptakan perdamaian di Gaza. Tapi, ia tak yakin two-state solutions bisa terealisasi.
"Kalau menciptakan perdamaian mungkin bisa, tapi apakah menuju two-state solution, itu yang saya tidak yakin," kata Hikmahanto kepada CNBC Indonesia.
Apalagi Israel ada di dalam BoP. Dalam setiap pernyataan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu juga terus menegaskan "jangan pernah bermimpi ada Negara Palestina di tanah Gaza".
"Padahal saat ini yang menduduki Gaza ya Israel," ujarnya.
"Kalau saja waktu kemerdekaan kita Belanda tidak mau menyerahkan kedaultan ke kita 27 Des 1949, apakah akan ada Indonesia merdeka?," tambahnya.
Ia pun mempertanyakan dasar mandat ISF, apakah berasal dari BoP atau Dewan Keamanan (DK) PBB. Menurutnya, mandat tersebut krusial untuk menentukan ruang lingkup tugas, durasi, anggaran, serta Rules of Engagement (RoE) bagi pasukan yang terlibat.
"Mandat ini penting. Tanpa mandat PBB, posisi pasukan Indonesia bisa problematis secara hukum internasional," ujarnya merujuk data Kementerian Luar Negeri di mana partisipasi pasukan Indonesia seharusnya didasarkan pada mandat PBB, bukan BoP, agar Indonesia tetap berada pada koridor misi kemanusiaan dan tidak berpihak pada pihak yang berkonflik.
Negara Palestina Berdiri?
Di sisi lain, Hikmahanto juga menyoroti, kondisi pasca rekonstruksi Gaza nanti. Khususnya poin ke-19 proposal perdamaian Trump, soal pemberian hak untuk menentukan nasib sendiri.
"Nah bayangkan kalau pasca rekonstruksi rakyat Palestina tidak bisa kembali ke Gaza. Lalu perumahan dan apartemen mewah tidak terjangkau organg Palestina," ujarnya.
"Lalu rumah dan apartemen ditawarkan kepada siapapun yang mampu dan yang mampu adalah warga Israel, bahkan pemerintah memberi subsidi," jelasnya.
Ia kemudian menggaitkan ini dengan apa yang terjadi di Tepi Barat. Di sana, Israel kini mengeluarkan kebijakan yang memperbolehkan warga Israel membeli tanah yang dimiliki rakyat Palestina di sana.
"Kira-kira kalau kondisi seperti itu diberi hak untuk menentukan nasib sendiri kepada warga Gaza yang sudah didominasi oleh warga Israel, kira-kira pilih tetap ikut Israel atau mendirikan negara Palestina ya?," tambahnya.
Ia pun setuju anggapan finalnya BoP kemungkinan berujung pada kepentingan Israel dan AS. Menurutnya ini terlihat dari sejumlah hal yang konsisten dilakukan Israel.
"Pertama, melakukan serangan sebagai bentuk balasan atas serangan Hamas 7 Oktober. Kedua, rencana untuk mengevakuasi warga Palestina ke berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia meski tidak ada jaminan bisa kembali ke Gaza," ujarnya.
"Ketiga, warga Palestina yang tidak tahan dengan serangan Israel dan tidak dapat disalurkannya bantuan kemanusiaan ke Gaza diperbolehkan keluar dr Gaza meski tidak ada jaminan utk bisa kembali. Keempat, ide saat ini melakukan rekonstruksi Gaza," tutupnya.
(sef/sef)
Add
as a preferred
source on Google
