5 hours ago
7
Jakarta, CNBC Indonesia - Sejumlah lembaga internasional telah merilis potensi tekanan ekonomi yang akan dihadapi dunia akibat terus memanasnya perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah.
Di antaranya ialah Asian Development Bank (ADB) yang telah merilis tiga skenario konflik yang bisa langsung memengaruhi tekanan perekonomian terhadap negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik.
ADB menyebut konflik di Timur Tengah berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia dan Pasifik yang sedang berkembang hingga 1,3 poin persentase selama periode 2026-2027.
Selain itu meningkatkan inflasi sebesar 3,2 poin persentase jika disrupsi di pasar energi berlangsung lebih dari setahun, karena kawasan konflik menjadi salah satu jalur utama perdagangan migas hingga pupuk dunia, seperti Selat Hormuz.
"Disrupsi pasokan energi yang berkepanjangan dapat memaksa perekonomian di kawasan Asia dan Pasifik yang sedang berkembang untuk menghadapi dilema sulit antara pertumbuhan yang melambat dan inflasi yang meningkat," ucap Kepala Ekonom ADB Albert Park dikutip dari siaran pers, Senin (30/3/2026).
ADB memperingatkan, konflik tersebut berdampak pada perekonomian di Asia dan Pasifik melalui kenaikan harga energi, disrupsi rantai pasokan dan perdagangan, serta kondisi keuangan yang semakin ketat. Sektor pariwisata dan pengiriman uang (remittances) juga berpotensi terdampak.
Dalam tiga skenario konflik yang telah diperhitungkan, terlihat bahwa baik jangka waktu singkat hingga panjang, peperangan itu dapat merembet ke berbagai negara.
Dalam skenario pertama, ADB memperhitungkan peperangan itu memicu disrupsi yang berlangsung hingga akhir Juni 2026, dengan harga minyak naik menjadi rata-rata US$ 105 pada kuartal tersebut sebelum kembali ke tingkat dasar pada kuartal III-2026, serta harga gas naik pada kuartal II-2026. Dampaknya ialah ekonomi akan mengalami tekanan sebesar minus 0,3 poin persentase dengan inflasi terkerek naik 0,6 poin persentase.
Skenario kedua, disrupsi berkepanjangan hingga akhir September 2026. Dengan memperhitungkan harga minyak naik menjadi US$ 1300 pada kuartal II-2026 dan US$ 120 pada kuartal III-2026 sebelum akhirnya kembali ke tingkat dasar pada kuartal IV-2026, dan harga gas naik lebih tajam sebanding dengan kenaikan harga minyak. Efek ke ekonomi akan membuat tekanan minus 0,7 poin persentase terhadap ekonomi dan inflasi terdorong 1,2 poin persentase.
Skenario ketiga, ialah disrupsi berat yang berlangsung hingga akhir Februari 2027. Ditandai dengan harga minyak melonjak hingga lebih dari US$ 155 pada kuartal II-2026, sebelum akhirnya perlahan turun menjadi US$ 140 antara kuartal III-2026 dan kuartal I-2027 hingga kembali ke tingkat dasar, diikuti dengan kenaikan harga gas yang tajam, mendekati tingkat setelah invasi Rusia ke Ukraina. Dampak ke ekonomi ialah minus 1,3 poin persentase dan dampak terhadap inflasi 3,2 poin persentase.
ADB menekankan, dampak merugikan terhadap pertumbuhan akan paling berat dirasakan oleh perekonomian di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik yang sedang berkembang, sementara tingkat inflasi akan naik paling tinggi di perekonomian Asia Selatan.
Skenario-skenario ini mencerminkan tingkat ketidakpastian yang tinggi terkait perkembangan konflik dan disrupsi yang menyertainya, sehingga perlu ditanggapi dengan hati-hati. Selain kenaikan harga energi, skenario-skenario tersebut juga memperhitungkan disrupsi rantai pasokan yang lebih luas serta pengetatan kondisi keuangan secara global.
"Pemerintah harus berfokus untuk meredam ketegangan pasar dan melindungi kelompok yang paling rentan, sekaligus menerapkan kebijakan untuk meningkatkan ketahanan jangka panjang," tegas Albert Park.
Untuk menghadapi berbagai risiko disrupsi ekonomi akibat perang, ADB menyarankan empat langkah kebijakan utama:
Pertama, kebijakan seharusnya berfokus pada stabilisasi, bukan represi sinyal harga. Membiarkan kenaikan harga energi untuk melewati setidaknya sebagian dapat mendorong penghematan energi, peralihan ke sumber bahan bakar lain, dan investasi dalam sumber energi alternatif. Pengendalian harga yang luas atau subsidi yang bersifat umum berisiko mendistorsi insentif, menunda penyesuaian, dan menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien.
Kedua adalah dukungan fiskal, jika diperlukan. Dukungan fiskal ini harus terarah dan memiliki batas waktu yang jelas. Prioritas harus diberikan pada dukungan bagi rumah tangga yang rentan dan sektor-sektor yang paling terdampak. Langkah-langkah yang ditargetkan dengan baik dapat meredam dampak sosial dari kenaikan harga sekaligus menekan biaya fiskal dan mempertahankan insentif untuk beradaptasi terhadap guncangan tersebut.
Ketiga, ADB menyarankan bank sentral sebaiknya berfokus pada upaya membatasi volatilitas pasar yang berlebihan sambil terus memantau ekspektasi inflasi. Prioritas utama adalah memberikan dukungan likuiditas yang terarah guna menjaga kelancaran fungsi pasar. Pengetatan kebijakan yang terlalu agresif berisiko memperparah hambatan pertumbuhan dan memperburuk volatilitas keuangan. Meskipun pengetatan kebijakan dalam batas tertentu mungkin diperlukan, upaya menstabilkan ekspektasi inflasi melalui komunikasi yang efektif dari bank sentral tetap menjadi kunci utama.
Terakhir, Pemerintah sebaiknya membatasi permintaan energi selayaknya. Langkah-langkah praktis yang dapat diambil antara lain menetapkan batas suhu pendingin udara, mematikan penerangan yang tidak penting, mengarusutamakan penghematan listrik pada jam-jam sibuk, serta menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau jadwal kerja bergiliran. Memberikan insentif bagi penggunaan angkutan umum dan menerapkan hari tanpa kendaraan bermotor di kawasan perkotaan pada hari libur nasional juga dapat membantu mengurangi penggunaan bahan bakar transportasi.
Adapun Dana Moneter Internasional atau IMF sebelumnya juga telah mengingatkan, setiap perang bersenjata pecah efeknya langsung mengguncang kehidupan dan mata pencaharian masyarakat setempat. Namun, dampaknya bisa makin meluas dengan risiko rambatan yang menjalar dari berbagai jalur.
"Kita telah melihat gangguan yang signifikan," kata Direktur Departemen Komunikasi IMF Julie Kozack dalam konferensi pers, dikutip Kamis (26/3/2026).
Karena Timur Tengah merupakan salah satu negara produsen utama migas dunia, maka efek terbesar rambatannya akan mempengaruhi harga-harga komoditas energi. Apalagi, kawasan itu menjadi salah satu jalur utama pasokan minyak mentah dan gas dunia, yakni Selat Hormuz.
Tatkala Selat Hormuz tertutup imbas dari peperangan Iran dengan AS-Israel, IMF mencatat dampaknya langsung memutus akses terhadap sekitar 20% pasokan minyak dunia dan LNG yang diangkut melalui laut.
"Infrastruktur energi di kawasan Teluk dan Iran telah mengalami kerusakan, dan hal ini mengganggu produksi minyak dan gas," kata Kozack.
Terlepas dari itu, ia menyebut, setidaknya ada tiga jalur utama yang membuat konflik di Timur Tengah berefek langsung ke perekonomian dunia secara luas, mulai dari tingkat negara, kawasan, sampai global. Jalur risiko rambatan ini tengah menjadi perhatian utama IMF.
Jalur risiko pertama adalah melalui gejolak harga komoditas. Dampak terhadap harga komoditas tentu akan ditentukan oleh berapa lama Selat Hormuz ditutup serta sejauh mana kerusakan pada fasilitas produksi hidrokarbon di kawasan tersebut.
Kozack menyebut, harga minyak dan gas telah meningkat lebih dari 50% dalam sebulan terakhir hingga melampaui US$ 100 per barel. Selain itu, pengiriman pupuk juga terganggu.
Hal ini, beriringan dengan gangguan transportasi, meningkatkan risiko kenaikan harga pangan. Kenaikan ini bisa cukup besar, tergantung pada durasi dan intensitasnya," ucap Kozack.
Untuk masing-masing negara dan kawasan, ia menilai, dampak spesifik dari kenaikan harga komoditas akan sangat bergantung pada kondisi masing-masing negara.
Adapun untuk jalur risiko kedua adalah guncangan terhadap tekanan inflasi dan ekspektasi inflasi. Jika berlangsung lama, harga energi yang lebih tinggi akan mendorong inflasi utama (headline inflation) menjadi lebih tinggi.
"Dan yang juga akan dipantau secara cermat oleh kami serta bank sentral adalah apakah akan terjadi efek lanjutan (second-round effects) terhadap inflasi yang lebih luas, serta yang sangat penting, dampaknya terhadap ekspektasi inflasi. Ini merupakan jalur lain yang dapat mempengaruhi perekonomian global secara keseluruhan," ungkapnya.
Secara historis, Kozack mengatakan, jika melihat guncangan harga energi, terdapat pola umum bahwa setiap kenaikan harga minyak sebesar 10% selama setahun dapat meningkatkan inflasi global sekitar 40 basis poin dan menurunkan output global antara 0,1 hingga 0,2%.
"Sekali lagi, ini adalah aturan praktis dan berlaku untuk kenaikan harga minyak yang bersifat persisten," tegasnya.
Terakhir, jalur risiko rambatan ketiga adalah kondisi keuangan. Kozack menyatakan, telah melihat reaksi di pasar global terhadap perang itu, mulai dari harga saham global menurun, hingga imbal hasil obligasi meningkat di berbagai negara, termasuk di negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Eropa, serta di negara berkembang.
"Volatilitas meningkat. Dolar AS menguat, sementara mata uang sejumlah negara berkembang melemah. Inilah gambaran kondisi saat ini dan jalur-jalur dampaknya," tutur Kozack.
Meski begitu, ia menekankan, dampak keseluruhan dari peperangan yang diletuskan Presiden AS Donald Trump itu tentu akan sangat bergantung pada durasi dan intensitas konflik.
"Kami akan memberikan penilaian terbaru dalam laporan World Economic Outlook pada bulan April, yang akan mencakup analisis komprehensif baik di tingkat negara maupun global dan regional," paparnya.
(arj/haa)
Add
as a preferred
source on Google
