2 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menghadapi tekanan anggaran pada 2026 setelah adanya kebijakan penajaman belanja dan refocusing dari pemerintah. Sejumlah program pun terdampak penyesuaian tersebut.
Menteri Lingkungan Hidup (MenLH) Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan total anggaran awal KLH sebesar Rp1,3 triliun harus dikoreksi akibat kebijakan tersebut.
"Alokasi anggaran kami tercatat sebesar 1,3 triliun rupiah. Namun terdapat penajaman belanja yang mengoreksi sekitar 205 miliar rupiah," kata Hanif dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI, Senin (6/4/2026).
Kondisi ini membuat ruang fiskal KLH menjadi lebih sempit, terlebih dengan adanya blokir anggaran yang juga cukup besar dalam struktur belanja kementerian. Terdapat blokir anggaran, termasuk dana yang belum bisa digunakan tanpa persetujuan lebih lanjut.
"Selain penyesuaian, terdapat juga blokir anggaran yang cukup signifikan sehingga memengaruhi fleksibilitas pelaksanaan program," ujarnya.
Tak hanya itu, sejumlah alokasi khusus juga terkena dampak refocusing, sehingga tidak seluruh dana yang direncanakan dapat digunakan sesuai kebutuhan awal. Salah satu yang terdampak adalah program pengelolaan sampah menjadi energi listrik di Surabaya. Dari alokasi khusus, hanya sebagian kecil yang bisa dimanfaatkan.
"Dari alokasi khusus yang tersedia, hanya 111 miliar rupiah yang dapat digunakan untuk mendukung pengelolaan sampah menjadi energi listrik di Benowo, Surabaya," jelas Hanif.
Sementara itu, capaian kinerja anggaran KLH pada triwulan pertama masih relatif terbatas, seiring dengan berbagai penyesuaian yang terjadi di awal tahun. Realisasi anggaran tercatat sekitar Rp214 miliar, dengan tambahan komitmen kontrak yang masih berjalan dan sebagian anggaran yang masih diblokir.
"Kinerja anggaran kami sampai triwulan pertama berada di kisaran 11 persen, dengan realisasi 214 miliar rupiah dan sejumlah kontrak yang masih berjalan," katanya.
Meski menghadapi tekanan, KLH tetap berupaya menjaga kesinambungan program, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan pengendalian lingkungan. Hanif menegaskan pihaknya juga mengandalkan tambahan dari PNBP untuk menutup celah kebutuhan anggaran yang muncul akibat kebijakan refocusing.
"Kami berharap dukungan DPR RI agar penggunaan kembali PNBP dapat disetujui, sehingga program pengendalian lingkungan tetap berjalan optimal," ujar Hanif.
(dce/dce)
[Gambas:Video CNBC]
