4 hours ago
4
Jakarta, CNBC Indonesia - Konfrontasi bersenjata antara Amerika Serikat dan Iran yang berlangsung selama lebih dari 100 hari dilaporkan telah membawa dampak ekonomi serta militer yang sangat masif bagi Washington. Meskipun Presiden Donald Trump mengklaim kemenangan mutlak atas tercapainya nota kesepahaman (MoU) damai baru, data riil menunjukkan adanya kerugian besar di berbagai sektor domestik.
Mengutip CNN International, Senin (22/6/2026), penandatanganan kesepakatan damai terbaru ini secara resmi menghentikan eskalasi perang yang telah merenggut nyawa 13 anggota militer AS dan lebih dari 7.500 warga sipil di kawasan Timur Tengah. Melalui akun media sosial pribadinya, Trump secara lantang memamerkan klaim sepihak mengenai keuntungan ekonomi pascaperang.
"Terima kasih kembali! Minyak kini kembali mengalir, Iran tidak akan pernah bisa memiliki senjata nuklir (dunia akan aman!), pasar saham melonjak, lapangan kerja mencetak rekor, dan harga-harga berjatuhan. Negara kita kuat, aman, dan dihormati tidak seperti sebelum-sebelumnya," tulis Trump dalam unggahan akun media sosial resminya.
Meski begitu, sejumlah kerusakan akibat perang masih terasa. Berikut sejumlah fakta-faktanya:
Harga Perang yang Menyakitkan
Analisis awal dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) mengungkapkan bahwa biaya langsung yang harus ditanggung oleh Departemen Pertahanan AS mencapai kisaran US$40 miliar (Rp 712 triliun). Angka fantastis ini baru mencakup pengeluaran untuk amunisi, peralatan tempur yang hancur, serta kerusakan fisik pangkalan militer tanpa menghitung biaya operasional rutin yang telah masuk dalam anggaran tahun fiskal 2026.
Pihak Pentagon dilaporkan telah mengajukan dana tambahan darurat sebesar US$80 miliar (Rp1.424 triliun) kepada pemerintah pusat untuk menutupi pembengkakan tersebut. Dari total permintaan tersebut, kurang dari US$20 miliar (Rp356 triliun) alokasinya murni untuk kebutuhan operasional mendesak pascaperang, belum termasuk biaya perbaikan fasilitas pangkalan militer AS di seluruh kawasan Timur Tengah.
Pengeluaran terbesar militer Amerika Serikat tersedot untuk pembelian amunisi akibat tingginya penggunaan senjata jarak jauh berpemandu presisi canggih yang berbiaya mahal. Sebagai contoh, militer AS tercatat meluncurkan sekitar seribu unit rudal Tomahawk selama konflik berjalan.
"Komponen biaya terbesar adalah amunisi, terutama karena tingginya penggunaan senjata jarak jauh yang sangat canggih dan berbiaya mahal," ungkap Mark Cancian selaku Penasihat Senior di CSIS mengenai rincian pengeluaran militer sebesar US$26 miliar (Rp462,8 triliun) tersebut.
Amunisi Menipis
Intensitas perang yang sangat tinggi ini telah menguras sebagian besar inventaris rudal utama milik komando militer pertahanan Pentagon. Situasi kritis tersebut memaksa Trump untuk mengaktifkan Undang-Undang Produksi Pertahanan awal Juni ini guna memaksa perusahaan pertahanan domestik mempercepat manufaktur senjata secara massal.
Meskipun biaya harian perang sempat menurun di akhir konflik karena berkurangnya intensitas serangan, biaya 100 jam pertama perang tercatat telah menembus US$3,7 miliar (Rp65,86 triliun). Selain kementerian pertahanan, lembaga lain seperti Keamanan Dalam Negeri dan Urusan Veteran juga ikut menanggung beban kerugian sebesar US$1 miliar (Rp17,8 triliun).
"Sekitar US$165 juta (Rp2,93 triliun) dari total pengeluaran lembaga-lembaga non-militer tersebut berkaitan langsung dengan kompensasi atas tingginya harga bahan bakar selama masa konflik," tambah Cancian memberikan rincian tambahan.
Harga BBM Melambung
Kenaikan harga bensin menjadi pukulan telak bagi Trump yang selama ini selalu mengedukasi publik mengenai pentingnya kemandirian energi melalui pengeboran minyak domestik. Selama kecamuk perang berlangsung, rata-rata harga bensin di tingkat SPBU Amerika Serikat melonjak tajam dari di bawah US$ 3 (Rp 53.400) menjadi di atas US$ 4 (Rp 71.200) per galon.
Meski dibukanya kembali Selat Hormuz diproyeksikan akan menurunkan harga komoditas energi, proses pemulihan harga ritel di pasar domestik membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Hingga akhir pekan lalu, rata-rata harga bensin nasional masih tertahan di level US$ 3,97 (Rp 70.666) per galon setelah sempat turun tipis di bawah level US$ 4 (Rp 71.200).
Berdasarkan data pelacak biaya energi dari Brown University, setiap rumah tangga di Amerika Serikat rata-rata harus menanggung beban pengeluaran ekstra sebesar US$ 253 (Rp 4,5 juta). Biaya tambahan ini merupakan kerugian langsung yang harus dibayar warga akibat inflasi sektor energi yang dipicu oleh meletusnya konflik bersenjata tersebut.
Efek Domino Bahan Bakar
Jika masyarakat umum merasakan dampak dari kenaikan bensin, maka sektor pertanian dan logistik pengiriman barang mengalami pukulan yang jauh lebih telak akibat meroketnya harga diesel. Harga rata-rata diesel yang sebelum perang berada di kisaran US$3,80 (Rp67.640) melonjak drastis hingga menembus level di atas US$5 (Rp89.000) per galon per pertengahan Juni.
Brown University mencatat bahwa lonjakan harga bahan bakar jenis diesel ini telah memaksa konsumen di Amerika Serikat membayar biaya tambahan agregat hingga US$27,1 miliar (Rp482,38 triliun). Selain mengacaukan jalur logistik, perang ini juga memicu kelangkaan pasokan pupuk yang diprediksi akan membawa efek domino jangka panjang bagi produktivitas sektor pertanian.
Cadangan Minyak Merosot
Cadangan minyak darurat nasional yang disimpan di dalam gua garam kawasan Gulf Coast kini dilaporkan telah terkuras habis hingga ke titik yang sangat kritis. Kombinasi kebijakan era Joe Biden saat menanggapi perang Rusia-Ukraina serta kebijakan Trump dalam perang Iran ini membuat cadangan energi AS menyentuh level terendah sejak tahun 1983.
Terhentinya aktivitas logistik di Timur Tengah selama hampir empat bulan juga membuat pasar global kehilangan pasokan sekitar 1,15 milar barel minyak mentah. Kondisi ini memaksa negara-negara di seluruh dunia untuk memburu dan mengambil pasokan minyak mentah dari belahan bumi mana pun yang masih tersedia demi mengamankan kebutuhan energi mereka.
Guna menutup defisit tersebut, Brasil dan Venezuela langsung memacu kapasitas produksi minyak mereka, sementara AS mengirimkan pasokan bahan bakar jet ke Eropa dan diesel ke Australia. Trump bahkan terpaksa menghapus sanksi terhadap ratusan juta barel minyak Rusia dan Iran, dibantu oleh aksi koordinasi 32 negara yang melakukan pelepasan cadangan minyak darurat terbesar dalam sejarah.
Langkah darurat internasional tersebut rupanya masih belum cukup untuk menstabilkan pasar, sehingga banyak perusahaan minyak terpaksa menguras pasokan internal mereka sendiri demi memenuhi permintaan konsumen.
Pusat distribusi minyak utama di Cushing, Oklahoma, yang menyalurkan bahan bakar ke seluruh wilayah Amerika Serikat, kini telah berada pada titik kritis tekanan operasional terendahnya. Ketika volume minyak di dalam tangki menyusut drastis, endapan lumpur yang tidak dapat digunakan di dasar tangki mempersulit pemeliharaan tekanan pipa untuk menyalurkan minyak ke pelanggan.
Badan Informasi Energi AS (EIA) melaporkan bahwa cadangan minyak di tangki Cushing saat ini hanya tersisa 20 juta barel saja. Masalah kelangkaan akut ini diakui secara terbuka oleh Trump di hadapan para pemimpin dunia dalam pertemuan KTT G7 di Versailles.
"Anda ingin melihat kekacauan total? Kita akan kehabisan seluruh cadangan energi nasional dalam waktu sekitar empat minggu ke depan jika perang ini tidak dihentikan," aku Trump secara blak-blakan mengenai ancaman kelumpuhan energi negaranya.
Inflasi Meningkat
Di panggung politik domestik, Trump dinilai gagal memberikan argumentasi yang kuat untuk menjelaskan mengapa kebijakan luar negerinya justru memicu lonjakan harga barang di pasar. Ia berulang kali mengeluarkan klaim pembelaan sepihak untuk menenangkan sentimen pasar domestik yang mulai bergejolak.
"Saya justru menyukai kondisi inflasi ini karena hal ini membuktikan ekonomi kita bergerak aktif. Ketika perang ini resmi berakhir, saya jamin angka inflasi akan langsung jatuh merosot seperti batu," kilah Trump dalam sebuah kesempatan wawancara mengenai pembelaan harga barang.
Berdasarkan data terbaru dari Biro Statistik Tenaga Kerja, angka inflasi tahunan AS meroket melampaui 4% untuk pertama kalinya dalam tiga tahun terakhir akibat dipicu oleh lonjakan harga energi. Angka ini tercatat dua kali lipat lebih tinggi dari batas aman yang ditetapkan oleh Bank Sentral AS (The Fed) sebelum mereka dapat melonggarkan kebijakan suku bunga.
Tingginya inflasi yang persisten ini menjadi alasan utama mengapa Ketua The Fed, Kevin Warsh, menolak menurunkan suku bunga acuan meskipun mendapat desakan kuat dari Gedung Putih. Realitas ekonomi di lapangan menunjukkan laju kenaikan harga barang kini berjalan jauh lebih cepat daripada pertumbuhan rata-rata gaji bulanan masyarakat Amerika.
Kepercayaan Konsumen Dekat Rekor Terendah
Meskipun demikian, secercah optimisme mulai muncul di kalangan masyarakat setelah penandatanganan nota kesepahaman damai di Versailles resmi diumumkan. Berdasarkan survei berkala dari University of Michigan, indeks sentimen konsumen di AS dilaporkan merangkak naik pada bulan Juni setelah sempat mengalami penurunan selama tiga bulan berturut-turut.
Kendati menunjukkan grafik perbaikan, tingkat kepercayaan ekonomi masyarakat secara umum dinilai masih tertahan di dekat level terendah dalam sejarah. Para analis ekonomi menegaskan bahwa rendahnya sentimen pasar ini tidak hanya disebabkan oleh dampak perang semata, melainkan juga akibat dari dinamika kompleks isu domestik lainnya.
"Meskipun ada sentimen perdamaian, baseline ekonomi yang mendasar menunjukkan laju pemulihan kepercayaan masyarakat masih tertahan oleh fluktuasi harga kebutuhan pokok yang belum sepenuhnya normal," tulis laporan kesimpulan survei University of Michigan tersebut.
(tps/luc)
Add
as a preferred
source on Google
