4 hours ago
1
Elvan Widyatama, CNBC Indonesia
12 September 2026 17:45
Jakarta, CNBC Indonesia - Jumlah utang Amerika Serikat (AS) makin menggunung dan kini memasuki angka yang belum pernah tercatat sebelumnya.
Data Debt to the Penny milik U.S. Treasury menunjukkan utang pemerintah AS telah mencapai US$40,074 triliun pada 9 September 2026, setara Rp702.502 triliun (asumsi kurs Rp17.530/US$1). Angkanya terbagi atas utang yang dipegang publik sebesar US$32,39 triliun serta kewajiban antarinstansi pemerintah sebesar US$7,69 triliun.
Utang AS bertambah sekitar US$1 triliun hanya dalam lima bulan. Pada Maret 2026, totalnya baru saja menembus US$39 triliun. Lima bulan berselang, angkanya sudah melewati US$40 triliun.
Kenaikan itu terjadi ketika pemerintah harus membiayai berbagai agenda dalam jumlah besar. Mulai dari pemotongan pajak, program jaminan sosial, pembayaran bunga utang, hingga belanja pertahanan di tengah konflik AS-Israel dengan Iran.
Besarnya utang tersebut semakin terlihat jika dibandingkan dengan jumlah penduduk AS.
U.S. Census Bureau memperkirakan populasi AS mencapai sekitar 342,62 juta jiwa pada Juli 2026. Jika total utang dibagi rata terhadap jumlah penduduk, nilainya mencapai sekitar US$116.964 atau Rp2,05 miliar per orang.
Secara perhitungan, setiap warga AS memiliki bagian utang pemerintah senilai lebih dari Rp2 miliar. Jumlah yang sama juga melekat secara statistik kepada setiap bayi yang baru lahir.
Perhitungan tersebut tentu tidak menunjukkan tagihan yang harus dibayar langsung oleh masing-masing warga. Pemerintah membayar kewajibannya menggunakan penerimaan negara, terutama pajak, sekaligus menerbitkan surat utang baru untuk menggantikan kewajiban yang jatuh tempo.
Utang Melaju Kencang pada Periode Kedua Trump
Donald Trump kembali menduduki Gedung Putih dengan membawa janji untuk memangkas pemborosan anggaran pemerintah. Namun, utang AS justru bertambah dengan kecepatan tinggi sejak periode keduanya dimulai.
Menjelang pelantikan Trump pada 20 Januari 2025, total utang pemerintah AS tercatat sebesar US$36,207 triliun. Angka tersebut menggunakan posisi 17 Januari 2025, hari kerja terakhir sebelum pelantikan.
Dengan demikian, utang pemerintah AS bertambah sekitar US$3,868 triliun selama hampir 20 bulan pertama pemerintahan Trump. Kenaikannya mencapai 10,68% dibandingkan posisi sebelum pelantikan.
Jika dikonversikan ke rupiah, tambahan utang tersebut mencapai sekitar Rp67.801 triliun. Nilainya lebih dari sepuluh kali lipat produk domestik bruto Indonesia dalam satu tahun.
Sejak Trump dilantik hingga 9 September 2026 terdapat rentang waktu sekitar 597 hari. Dalam periode tersebut, utang pemerintah AS rata-rata meningkat US$6,48 miliar atau sekitar Rp113,6 triliun setiap hari.
Laju tersebut jauh lebih cepat dibandingkan pada awal masa jabatan pertama Trump.
Sebelum pelantikan Trump pada Januari 2017, utang pemerintah AS berada di kisaran US$19,944 triliun. Sekitar 20 bulan kemudian, pada September 2018, nilainya meningkat menjadi US$21,460 triliun.
Utang pada periode itu bertambah sekitar US$1,515 triliun. Kenaikan pada awal periode kedua Trump kini mencapai sekitar 2,5 kali lipat dibandingkan fase yang sama pada pemerintahannya yang pertama.
Trump bukan satu-satunya penyebab gunungan utang tersebut. Besarnya kewajiban pemerintah AS merupakan akumulasi kebijakan banyak pemerintahan, termasuk pembiayaan pandemi Covid-19, pemotongan pajak, kenaikan belanja sosial, operasi militer, dan pembayaran bunga.
Namun, kebijakan fiskal pada periode kedua Trump tetap menambah tekanan. Pemerintah mempertahankan pemotongan pajak sekaligus menaikkan anggaran pertahanan dan keamanan, sementara pengeluaran untuk program wajib terus meningkat.
AS Pernah Hampir Tidak Memiliki Utang
Posisi fiskal AS saat ini sangat berbeda dibandingkan hampir dua abad lalu. Negara tersebut pernah mendekati kondisi tanpa utang sebelum akhirnya menjadi peminjam terbesar di dunia.
Pada 1825, utang pemerintah AS tercatat sekitar US$83,8 juta. Presiden Andrew Jackson kemudian berusaha menghapus seluruh kewajiban pemerintah melalui penerimaan tarif impor dan penjualan tanah milik negara.
Upaya tersebut membuat utang AS menyusut menjadi sekitar US$34.000 pada 1835. Posisi itu menjadi titik terendah dalam sejarah utang pemerintah AS.
Namun, kebijakan Jackson juga menimbulkan persoalan lain. Pengetatan terhadap sistem perbankan dan perubahan aturan pembayaran tanah ikut menciptakan ketidakstabilan keuangan yang kemudian diikuti krisis Panic of 1837.
Era utang rendah tidak berlangsung lama. Kebutuhan pembiayaan perang dan pembangunan ekonomi kembali membuat pemerintah mencari dana dari pasar.
Utang AS mencapai sekitar US$2,9 miliar pada 1914. Jumlahnya melonjak menjadi US$49 miliar ketika negara tersebut memasuki Perang Dunia II pada 1941.
Setelah perang berakhir, pemerintah memperbesar anggaran untuk pembangunan infrastruktur, pertahanan, dan program sosial. Utang kemudian naik menjadi US$257 miliar pada 1950 dan US$533 miliar pada 1975.
Nilai utang memang terus meningkat, tetapi pertumbuhan ekonomi yang kuat setelah Perang Dunia II sempat membuat rasio utang terhadap produk domestik bruto menurun.
Krisis Membuat Utang AS Meledak
Perubahan paling besar terjadi setelah memasuki abad ke-21. Pada 2000, utang pemerintah AS masih berada di kisaran US$5,7 triliun. Dalam waktu sekitar 26 tahun, jumlahnya melonjak lebih dari tujuh kali lipat menjadi US$40,074 triliun.
Dua krisis besar mempercepat kenaikan tersebut.
Krisis keuangan global 2008 memaksa pemerintah mengucurkan dana untuk menyelamatkan sistem perbankan dan memulihkan ekonomi. Belum sepenuhnya lepas dari beban tersebut, pandemi Covid-19 kembali membutuhkan stimulus dalam skala jauh lebih besar.
Pemerintah memberikan bantuan kepada rumah tangga, dunia usaha, pemerintah daerah, serta sektor kesehatan. Besarnya pengeluaran ketika penerimaan pajak melemah membuat defisit anggaran melebar dan kebutuhan utang meningkat.
Pada saat yang sama, Federal Reserve menjalankan kebijakan quantitative easing dengan membeli surat utang dan aset keuangan dalam jumlah besar. Pembelian tersebut menjaga likuiditas pasar dan menekan biaya pinjaman selama masa krisis.
Namun, utang pemerintah tidak berhenti bertambah setelah situasi darurat berakhir. Defisit anggaran tetap besar karena pengeluaran pemerintah terus melampaui penerimaannya.
Tekanan kini datang dari biaya bunga yang meningkat. Pemerintah harus membayar bunga atas utang lama sekaligus mencari pembiayaan baru untuk menutup kekurangan anggaran.
Status dolar AS sebagai mata uang cadangan utama dunia membuat surat utang pemerintah AS tetap memiliki banyak pembeli. Pasar Treasury juga menjadi salah satu pasar keuangan terbesar dan paling likuid di dunia.
Kepercayaan tersebut memberikan ruang bagi Washington untuk terus berutang. Namun, ruang fiskalnya semakin sempit karena porsi anggaran yang digunakan untuk membayar bunga terus membesar.
Semakin banyak dana terserap untuk pembayaran bunga, semakin terbatas anggaran yang dapat digunakan untuk infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, pertahanan, dan penanganan krisis berikutnya.
CNBC INDONESIA RESEARCH
(evw/evw)
