1 hour ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Donald Trump resmi menandatangani rancangan undang-undang pengeluaran pada hari Selasa (3/2/2026) waktu setempat. Hal sekaligus mengakhiri penutupan sebagian pemerintahan (government shutdown) selama empat hari.
Legislasi tersebut tiba di meja kerja Trump di Gedung Putih setelah lolos dengan selisih suara tipis 217-214 di DPR yang dikendalikan oleh Partai Republik. Tercatat sebanyak 21 anggota Demokrat bergabung dengan Partai Republik dalam pemungutan suara paket pendanaan tersebut.
Di sisi lain, ada juga 21 anggota Republik yang justru menolak paket tersebut karena enggan memenuhi tuntutan Demokrat untuk mereformasi Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS). Negosiasi mengenai dana baru untuk DHS sebelumnya menemui jalan buntu pasca tewasnya dua warga sipil AS oleh agen federal di Minneapolis, kota yang menjadi titik api ketegangan atas kebijakan imigrasi presiden dari Partai Republik tersebut.
Perlu diketahui politik AS menganut sistem dua kamar, Sebelumnya, pada hari Jumat, Senat AS telah meloloskan paket yang merampungkan lima RUU pendanaan untuk mencakup sebagian besar badan federal hingga September, bersama dengan langkah darurat dua minggu agar DHS tetap beroperasi sementara para legislator merundingkan kebijakan penegakan imigrasi.
Trump sendiri memang terus menekan Partai Republik untuk mengadopsi RUU pengeluaran ini dan mengakhiri penutupan yang dimulai sejak hari Sabtu. "RUU ini adalah kemenangan besar bagi rakyat Amerika," ujar Trump dalam upacara penandatanganan di Gedung Putih.
Ia menambahkan bahwa menurutnya, paket ini benar-benar memangkas pengeluaran federal yang boros sambil tetap mendukung program-program krusial bagi keselamatan, keamanan, dan kemakmuran rakyat Amerika. "Alih-alih paket besar yang membengkak, boros, dan penuh dengan pemberian untuk kepentingan khusus, pemerintah telah berhasil meloloskan paket yang bertanggung jawab secara fiskal," klaimnya.
Anggota Demokrat di DPR sebelumnya menuntut perubahan pada cara DHS melakukan penggerebekan imigrasi sebelum memberikan suara pada paket pengeluaran. Hal ini merujuk pada tindakan agen bersenjata lengkap, bermasker, dan tidak teridentifikasi yang menahan orang tanpa surat perintah.
Sebelumnya, beberapa konsesi telah dilakukan di tengah tekanan Demokrat dan kemarahan nasional. Ini setelah agen menembak dan membunuh Renee Good, seorang ibu tiga anak, serta Alex Pretti, seorang perawat veteran, di Minneapolis bulan lalu.
Pada hari Senin, Sekretaris DHS Kristi Noem menyatakan bahwa agen federal di kota tersebut akan mengenakan kamera badan (body cameras) yang berlaku segera. Nantinya kebijakan itu akan diperluas secara nasional.
Kini, para pembuat undang-undang hanya memiliki waktu dua minggu untuk merundingkan RUU pendanaan DHS setahun penuh. Kedua partai mengakui bahwa pembicaraan akan penuh dengan ketegangan politik karena Demokrat menuntut batasan baru pada penegakan imigrasi sementara kaum konservatif mendorong prioritas kebijakan mereka sendiri.
Kondisi penutupan pemerintahan seperti ini membekukan sementara pendanaan untuk operasi federal yang tidak esensial. Hal tersebut memaksa lembaga-lembaga untuk menghentikan layanan, merumahkan pekerja tanpa bayaran, atau mewajibkan mereka bekerja tanpa digaji meskipun nilai anggaran yang diperebutkan sangat besar, termasuk potensi alokasi tambahan sering kali menjadi perdebatan dalam rincian teknis anggaran federal.
Trump menjadi Presiden AS yang memimpin rekor penutupan pemerintahan terlama, saat Oktober 2025 lalu. Shutdown berlangsung 40 hari lebih.
(tps/sef)
[Gambas:Video CNBC]
