2 weeks ago
6
Jakarta, CNBC Indonesia — Pemerintah Amerika Serikat (AS) tengah mempertimbangkan proposal pembagian cek dividen sebesar US$ 5.000 atau sekitar Rp82,2 juta bagi masyarakat. Ide ini didukung oleh Elon Musk dan Presiden Donald Trump sebagai bagian dari efisiensi anggaran federal yang dijalankan oleh Department of Government Efficiency (DOGE).
Usulan ini pertama kali disampaikan oleh James Fishback, CEO perusahaan investasi Azoria, melalui media sosial X pada 18 Februari. Fishback berpendapat bahwa sebagian pajak yang telah dibayarkan masyarakat telah disalahgunakan dan perlu dikembalikan.
Melansir CNBC.com, Jumat (28/2/2025), sebagai langkah awal, Gedung Putih telah merilis daftar pengeluaran yang dianggap tidak efisien, termasuk dana US$ 1,5 juta untuk promosi keberagaman di Serbia dan US$ 70.000 untuk pertunjukan musikal bertema serupa di Irlandia. DOGE sendiri menargetkan pemangkasan anggaran hingga US$ 2 triliun, meskipun Musk memperkirakan penghematan maksimal yang bisa dicapai hanya setengahnya.
Fishback mengusulkan agar 20% dari total penghematan atau sekitar US$ 400 miliar dialokasikan untuk membagikan cek dividen kepada 79 juta rumah tangga pembayar pajak. Konsep ini mirip dengan Dana Permanen Alaska, di mana masyarakat menerima bagian dari surplus anggaran negara.
Berbeda dengan cek stimulus Covid-19 yang bertujuan mendorong perekonomian, cek dividen ini hanya akan diberikan kepada rumah tangga yang membayar pajak penghasilan federal. Artinya, masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak membayar pajak federal tidak akan memenuhi syarat untuk menerima dana ini.
Menurut Pew Research Center, sebagian besar individu dengan penghasilan tahunan di bawah US$ 40.000 tidak membayar pajak penghasilan federal. Namun, Fishback menyatakan bahwa setiap individu yang mengajukan laporan pajak akan memenuhi syarat untuk menerima pembayaran ini.
Selain sebagai bentuk restitusi, program ini juga diharapkan dapat mendorong individu yang tidak bekerja untuk kembali ke pasar tenaga kerja. Meski demikian, Fishback mengakui bahwa ketentuan dalam proposal ini masih dapat berubah jika dibahas lebih lanjut oleh anggota parlemen.
Trump telah menyatakan dukungannya terhadap ide ini, sementara Musk menilai bahwa inisiatif ini akan mendorong masyarakat untuk lebih aktif melaporkan pemborosan anggaran pemerintah. Namun, untuk dapat direalisasikan, program ini memerlukan persetujuan Kongres AS.
Fishback saat ini tengah melakukan lobi kepada anggota DPR dan Senat agar proposal ini dapat diadopsi. Ketua DPR AS Mike Johnson menilai gagasan tersebut menarik secara politis, tetapi ada prioritas lain yang lebih mendesak.
"Kita memiliki utang federal sebesar US$ 36 triliun dan defisit yang sangat besar," kata Johnson. Ia menekankan bahwa sebaiknya pemerintah fokus pada pengurangan utang daripada mengalokasikan dana untuk pembagian cek dividen.
Stephen Miller, Wakil Kepala Staf Gedung Putih, menyatakan bahwa pembahasan mengenai cek dividen DOGE masih dalam proses rekonsiliasi di Kongres. Namun, beberapa pakar meragukan keberlanjutan program ini tanpa adanya alokasi anggaran yang jelas.
Elaine Kamarck, peneliti senior di Brookings Institution, menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat mengalokasikan dana tanpa persetujuan Kongres. Menurutnya, tanpa mekanisme hukum yang jelas, penggunaan dana ini dapat dianggap ilegal.
Selain itu, belum ada kepastian apakah DOGE mampu mencapai penghematan sebesar yang ditargetkan untuk mendanai cek dividen ini. Maya MacGuineas, Presiden Committee for a Responsible Federal Budget, menilai bahwa pemerintah seharusnya tidak menjanjikan dana tambahan saat masih menghadapi defisit anggaran tahunan sebesar US$ 2 triliun.
"Pada dasarnya, pemerintah hanya akan berutang lebih banyak untuk memberikan dana kepada masyarakat, sementara utang itu tetap menjadi beban mereka," kata MacGuineas. Namun, ia menambahkan bahwa jika DOGE benar-benar mampu menghemat US$ 1 triliun per tahun, gagasan pengembalian dana kepada wajib pajak bisa masuk akal.
(mkh/mkh)
Saksikan video di bawah ini:
