7 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan bahwa Badan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan telah diaudit dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP.
"Seluruh Badan Layanan Umum telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP," ungkap Trenggono saat Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta pada Rabu (16/7/2025).
Selain itu, Trenggono juga menyampaikan kinerja Badan Layanan Umum KKP yang mencatatkan realisasi pendapatan di atas target.
"Yaitu Rp 184,18 miliar, dari target Rp 100,23 miliar. Ekuitas akhir Badan Layanan Umum juga menunjukkan peningkatan menjadi Rp 3,138 triliun," katanya.
Lebih lanjut Trenggono menjelaskan bahwa pada 2024 terkait pinjaman luar negeri terdapat realisasi belanja barang sebesar Rp82,74 miliar dan realisasi belanja modal senilai RP26,24 miliar. Ia mengatakan bahwa belanja dengan pinjaman luar negeri tersebut digunakan untuk pembangunan dan pengembangan.
"Proyek-proyek yang didanai melalui pinjaman luar negeri ini antara lain difokuskan pada pembangunan pelabuhan perikanan, pengembangan tambak udang modern, serta pengelolaan kawasan konservasi laut yang berkelanjutan," ungkapnya.
Laporan keuangan terkait pinjaman luar negeri tersebut juga disebut oleh Trenggono telah diperiksa dan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian.
Terdapat empat konsolidasian pinjaman luar negeri yang dikatakan Trenggono telah mendapatkan opini WTP dalam pemaparannya, yakni:
- Outer Rig Fishing Ports Development (Eco Fishing Port)-AFD sebesar 98,57 euro
- Integrated Fishing Ports and International Fish Markets sebesar 100 juta euro,
- Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture Project sebesar 13,94 miliar yen, dan
- Oceans for Prosperity Project (LAUTRA) sebesar US$ 200 juta.
Dipuji Titiek Soeharto
Komisi IV DPR RI menyampaikan apresiasi terhadap capaian kinerja KKP karena mendapatkan predikat WTP dari Badan Pemeriksaan Keuangan. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto.
"Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi atas capaian Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berhasil memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan Keuangan Tahun 2024," ucapnya.
Selain itu apresiasi ditujukan karena adanya peningkatan signifikan dari pendapatan sektor sumber daya alam yang naik nyaris 50%.
"Komisi IV juga melihat adanya peningkatan signifikan pada pendapatan dari sumber daya alam yang naik 49,45% dari semula Rp 636,89 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp 951,81 miliar pada tahun 2024," ucap Titiek Soeharto.
Kemudian Komisi IV DPR RI juga menyoroti kinerja capaian saldo kas badan layanan umum yang meningkat tajam tajam dari Rp 30,77 miliar menjadi Rp 210,65 miliar.
"Capaian-capaian ini mencerminkan membaiknya kinerja KKP dalam mendukung pelaku utama sektor kelautan dan perikanan," kata Titiek Soeharto.
Meskipun telah memiliki kinerja yang baik, namun Komisi IV DPR RI mencatat kinerja realisasi anggaran pada 2024 sebesar 86,92%, "Sehingga perlu dioptimalkan agar pemanfaatannya lebih efektif sesuai dengan rencana," sebutnya.
(ras/wur)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Menteri Trenggono Datangi Langsung DPR, Cerita Begini Soal Pagar Laut
