5 hours ago
3
Jakarta, CNBC Indonesia - Muatan over dimension and overload (ODOL) menjadi perhatian besar pemerintah. Oleh karenanya Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyiapkan langkah strategis untuk mengatasi permasalahan ODOL tersebut.
Angkutan muatan yang ODOL adalah praktik yang membahayakan di jalan dan menjadi penyebab kecelakaan. AHY mengatakan muatan ODOL menyumbang lebih dari 10% kecelakaan lalu lintas di Indonesia.
"Kendaraan ODOL, kendaraan besar ini berkontribusi 10,5% terhadap jumlah kecelakaan nomor dua setelah motor, korban jiwa juga berjatuhan. Bukan hanya pengemudi tetapi juga masyarakat pengguna jalan lainnya yang tidak tahu," ucap AHY saat konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta Pusat pada Kamis (17/7/2025).
AHY juga menjelaskan bahwa angkutan ODOL juga menyebabkan kerugian material akibat kerusakan jalan dan jembatan hingga triliunan rupiah.
"Banyak yang berlubang, hancur, dan tidak bisa digunakan lagi dan sekali lagi membahayakan. Bahkan dihitung oleh kementerian PU ketika itu kerusakan jalan akibat itu semua, kurang lebih negara pemerintah harus menggelontorkan Rp41 triliun setiap tahunnya untuk perbaikan," kata AHY.
Foto: Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Hari ini memberlakukan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLL) di kawasan Komsen, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (10/7/2025). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Hari ini memberlakukan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLL) di kawasan Komsen, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (10/7/2025). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Oleh karena itu, AHY pun bertekad untuk mengentaskan permasalahan muatan ODOL hingga tertib. Langkah pertama adalah memberantas pungutan liar. AHY percaya bahwa jika pungli mampu dihapuskan, maka perjalanan semakin efisien dan dapat mengatasi permasalahan ODOL.
"Pertama adalah kita harus sekuat tenaga untuk bisa menghapus praktik-praktik pungli. Nah kalau biaya menjadi semakin efisien tentu tidak ada lagi alasan kita harus bikin ini menjadi over dimension, overload agar semakin murah biaya perjalanan. Kan sudah tidak lagi pungli," tuturnya.
Ia mengatakan bahwa temuan lapangan menunjukkan bahwa supir truk bisa mengeluarkan hingga Rp100-150 juta untuk pungli dalam setahun.
Kedua adalah kesejahteraan para supir truk yang diyakini jika dicapai maka tidak akan ada lagi praktek ODOL.
"Yang tidak kalah penting dan bahkan selalu diutamakan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, oleh kita semua, bahwa kesejahteraan para pengemudi ini juga harus diperhatikan. Upahnya bagaimana, benefit untuk kesehatan, jaminan kesehatannya bagaimana, jaminan ketenagakerjaan juga harus dipastikan," kata AHY.
Sementara ketiga adalah soal deregulasi termasuk melakukan sinkronisasi.
"Banyak aturan yang harus kita sederhanakan, bukan hanya dipangkas tapi juga diintegrasikan satu sama lain. Sehingga tidak ada ambiguitas dalam pelaksanaan ataupun penegakan di lapangan, implementasinya di lapangan," katanya.
AHY mengatakan bahwa tiga aksi tersebut merupakan bagian dari 9 rencana dalam mengatasi permasalahan angkutan muatan ODOL.
(ras/wur)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Titah Prabowo: Selesaikan Permasalahan Truk 'Obesitas'!
