3 hours ago
3
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah tidak akan menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan pada tahun 2026. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa selepas pertemuan dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti di Kementerian Keuangan, kemarin sore, Rabu (22/10/2025)
Purbaya memastikan, pemerintah tak akan mengutak-atik besaran tarif iuran BPJS Kesehatan sebelum pertumbuhan ekonomi mampu naik cepat di atas level satu dekade terakhir yang stagnan di kisaran 5%.
Menurutnya, saat ini pemerintah masih fokus memulihkan perekonomian masyarakat sehingga beban tarif jaminan kesehatan ini belum akan diutak-atik.
"Ini kan ekonomi baru mau pulih, belum lari, kita jangan utak-atik dulu sampai ekonominya pulih," kata Purbaya saat ditemui di kawasan Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, dikutip Kamis (23/10/2025).
Lain halnya bila perekonomian mampu menembus level di atas 6%, ia pastikan pemerintah baru mempertimbangkan penyesuaian tarif iuran BPJS Kesehatan. Termasuk pertimbangan bila pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat itu terjadi pada 2026.
"Dalam pengertian tumbuhnya ada 6% lebih dan mereka sudah mulai dapat kerja lebih mudah, baru kita pikir menaikkan beban masyarakat. Kalau sekarang belum. Tahun depan kalau ekonomi tumbuh di atas 6,5% gimana?" tegas Purbaya.
Ia pun menekankan, bila pertumbuhan tahun depan mampu menembus level di atas 6%, masyarakat memiliki kapasitas untuk menanggung bersama pemerintah besaran iuran BPJS Kesehatan yang mengalami penyesuaian.
Adapun, rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebenarnya telah tertuang dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Namun, buku Nota Keuangan II dan RAPBN 2026 menegaskan bahwa kenaikan tarif dimungkinkan dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat dan kondisi pemerintah.
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Cek Iuran BPJS Kesehatan Kelas 1,2,3 Berlaku 10 Juli 2025
