Soal Bangun Kapal, Kemenhub: Biaya Mahal dan Kepastian Hukum Tidak Jelas

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Capt. Antoni Arif Priadi mengatakan masalah kepastian hukum dan tingginya biaya menjadi alasan pengusaha Indonesia lebih memilih membangun kapal di luar negeri. Selain itu, menurutnya ekosistem maritim di tanah air masih belum terbentuk dengan baik, sehingga industri pun menjadi kurang efisien.

"Pengusaha kita lebih senang membangun kapal di luar negeri, dibandingkan di dalam negeri. Faktanya kepastian tidak jelas, dan biaya mahal," kata Antoni dalam Indonesia Maritim Talks 2025, Selasa (25/2/2025).

Untuk membangun sektor maritim, dibutuhkan dukungan regulasi yang jelas, kepastian hukum, hingga kemudahan usaha. Dengan begitu, industri galangan kapal bisa lebih efisien saat membangun kapal di dalam negeri. Harapannya sektor maritim bisa mendukung pemerintahan menjelang Indonesia emas 2045.

Antoni menambahkan saat ini pelaku usaha memilih untuk membeli kapal di luar negeri karena kurangnya kepastian hukum dan berusaha. Akibatnya, industri galangan kapal tanah air pun meredup, dia mencontohkan, ada 8 usaha galangan kapal di Batam yang gulung tikar karena tidak mampu bersaing.

"Hari ini kita diskusikan maritim kluster kita tumbuh kalau kita unggul, bebas biaya masuk. Klusternya kita pegang semua jangan hanya plat baja, tapi navigasi masih kena bea masuk. Jaket juga. Sekoci juga impor., baru 1-2 yang bisa diproduksi dalam negeri," kata dia.

(rah/rah)

Next Article Trenggono Minta Tambah Anggaran Rp7,65 T, Untuk IUU Fishing Segini