5 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Moda transportasi apa yang akan dibangun untuk menghubungkan Kabupaten Tangerang Selatan dan Jakarta akhirnya terjawab. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan memastikan bakal meneruskan proyek MRT Jakarta yang saat ini hanya sampai Lebak Bulus hingga ke wilayah Tangerang Selatan, yakni dalam bentuk Skytrain atau kereta gantung.
Untuk membangunnya, pemerintah bakal menggandeng pihak swasta seperti pengembang perumahan besar dalam hal ini Bumi Serpong Damai (BSD).
"Siapa aja yang pengembangnya, karena kan mereka punya hunian-hunian yang besar. Kolaborasi dengan pengembang-pengembang itu khususnya untuk pembangunan stasiunnya," ungkap Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjawab pertanyaan CNBC Indonesia dalam pertemuan dengan media dikutip Rabu (14/5/2025).
Kerja sama ini bakal pemerintah lakukan karena pengembang juga ikut dalam pembangunan infrastruktur tersebut. Manfaat proyek ini bukan hanya dirasakan oleh warga perumahan dari pengembang tersebut tetapi juga warga Tangsel.
"Jadi kita sudah memperkenalkan untuk wilayah-wilayah stasiun-stasiun tertentu yang bekerjasama dengan swasta dalam hal ini pengembang perumahan," ujar Dudy.
Sementara itu, untuk rute Skytrain dipilih dua jalur yakni menuju Mekarsari sebagai feeder LRT Harjamukti, serta Tangsel sebagai feeder Stasiun MRT Lebak Bulus. Dudy menyebut untuk wilayah Tangsel, Skytrain akan melewati rute Serpong hingga Bintaro.
"Kalau saya tidak salah itu Serpong-Bintaro kemudian nyambung ke Lebak Bulus. Jadi kalau saya lihat memang segi ekonomi Skytrain masuk ke wilayah-wilayah pemukiman yang secara ekonomi juga bisa menjangkau harga Skytrain. Kemudian yang dari Harjamukti ke Mekarsari" bebernya.
Adanya skytrain dapat menekan macet yang terjadi di Jakarta dan wilayah penopang, sehingga masyarakat yang terbiasa menggunakan kendaraan pribadi bakal beralih menggunakan Skytrain.
"Skytrain sepertinya lebih mudah masuk ke kawasan-kawasan pemukiman," katanya.
Adapun alasan pemilihan Skytrain dibandingkan opsi lain seperti MRT ialah tidak perlu pembebasan lahan, yakni memanfaatkan lahan pemerintah seperti jalan raya yang sudah ada sehingga nilai proyeknya bisa lebih murah.
Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub telah berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar bisa memanfaatkan aset atau fasilitas umum milik pemerintah daerah sebagai lokasi pembangunan tiang Skytrain.
"Pak Dirjen sedang mengupayakan adanya perubahan aturan Permendagri nomor 9 tahun 2009," ujar Dudy.
(wur/wur)
Saksikan video di bawah ini:
