1 hour ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah tengah menyiapkan terobosan baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah yakni membeli apartemen hak milik dengan harga setara rumah subsidi. Program ini akan difokuskan di kawasan perkotaan melalui konsep hunian vertikal yang dinilai lebih realistis di tengah keterbatasan lahan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan koordinasi intensif terkait penyediaan rumah subsidi dalam bentuk rumah susun di sejumlah kota besar.
"Ibu Dirjen (Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati) sudah melakukan suatu koordinasi yang ketat untuk di 5 kota, Untuk rumah subsidi yang di rusun. Nah mudah-mudahan itu bisa jadi alternatif terutama di perkotaan. Karena di kota kan tanahnya mahal. Kalau dia tapak susah karena mahal kan ya. Kemudian juga cukup banyak rakyat yang pengennya rumahnya di kota. Karena dia nggak mau jauh-jauh dari tempat kerjanya. Nah itu juga kita mesti menjawab itu," ujar Maruarar di kantor Kemenko Ekonomi, Senin (17/11/2025).
Ia juga mengungkap dukungan dari Kementerian Keuangan yang mempercepat penyediaan aset negara untuk jadi lokasi pembangunan hunian vertikal.
Foto: Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menyediakan hunian murah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), serta anggota TNI dan Polri di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta, Rabu (29/10/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) .
Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menyediakan hunian murah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), serta anggota TNI dan Polri di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta, Rabu (29/10/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman).
"Tadi juga saya di-update Menteri Keuangan. Proses-proses rumah-rumah yang ada di Kementerian Keuangan, di Dirjen Kekayaan Negara. Dua bulan lalu Pak Menteri Keuangan datang ke kantor saya. Dia mau percepat. Tadi sudah di-update juga, mudah-mudahan bisa lebih cepat. Seperti misalnya eks BLBI Yang ada di Karawaci supaya bisa segera digunakan untuk perumahan. Jadi saya terima kasih Pak Menteri Keuangan juga kerjanya sangat cepat," kata Maruarar.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, menyampaikan bahwa skema pembiayaan subsidi FLPP akan diterapkan untuk hunian vertikal tersebut.
"Jadi kita sedang membuat skema FLPP di perkotaan melalui vertical housing. Jadi kita sedang memulai bersama dengan Jakarta, Makassar, Kemudian Medan, Surabaya, dan satu lagi Manado," timpal Sri.
Pemerintah menargetkan implementasi awal di lima kota besar sebelum diperluas ke daerah lainnya. Program ini diproyeksikan menjadi alternatif baru bagi masyarakat kota yang ingin memiliki hunian layak dengan harga terjangkau, tanpa harus berpindah jauh dari lokasi kerja dan pusat aktivitas. Sri memastikan bahwa meski berbentuk apartemen, kepemilikan unit nantinya tetap bersertifikat hak milik.
"FLPP nanti menjadi hak milik. Tapi bentuknya kan SHM Sarusun (Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun) atau seperti apa ya kita bahas. Kalau untuk vertikal kan begitu," kata Sri.
(fys/wur)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Pengembang Apartemen di Jakarta, Bakal Obral Harga Mulai Rp200 Jutaan
